Pemprov DKI Masih Tunggu Sikap Resmi DPRD

Kompas.com - 23/03/2015, 09:06 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan data usulan anggaran siluman DPRD DKI kepada Dinas Pendidikan DKI di APBD DKI 2015, di Balai Kota, Rabu (25/2/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunjukkan data usulan anggaran siluman DPRD DKI kepada Dinas Pendidikan DKI di APBD DKI 2015, di Balai Kota, Rabu (25/2/2015).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya masih menunggu surat rekomendasi DPRD DKI, apakah bersedia menerbitkan Perda APBD 2015 senilai Rp 73,08 triliun atau menolaknya. Jika DPRD menolak, maka Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama akan menerbitkan Pergub penggunaan pagu APBD-P 2014 dan dikuatkan oleh SK Mendagri. 

"Kami tunggu sampai besok (hari ini) jam 9-10 pagi apa ada surat dari DPRD. Kalau ada surat rekomendasi dari DPRD, kami lanjutkan disampaikan ke DDN (Departemen Dalam Negeri sekarang Kemendagri), untuk nantinya menggunakan Perda," kata Heru, Minggu (22/3/2015). 

Ia mengatakan bakal menyusun strategi kegiatan apa saja yang dialihkan dan dibuang jika menggunakan pagu anggaran 2012. Sore harinya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mengirim dokumen RAPBD yang telah dikoreksi kembali serta Rapergub penggunaan APBD-P 2014 ke Kemendagri.

"Tapi semua anggaran tersebut, harus disisir juga oleh Gubernur. Nantinya harus disetujui terlebih dahulu," kata Heru.


Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan selisih nilai APBD 2015 dengan APBD Perubahan 2014 hanya sebesar Rp 180 miliar saja. Sehingga ia mengaku tidak mempermasalahkan jika nantinya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD tidak menerbitkan Perda APBD 2015.

Basuki mengatakan, seluruh rincian program tetap menggunakan program di dalam RAPBD 2015. Pemprov DKI tinggal mengurangi nilai pengadaan tanah hingga Rp 180 miliar. "Cuma beda Rp 180 miliar, buang saja (program) beli tanah. Gampang kan," kata Basuki.

Tahun depan, jika pihaknya mampu melakukan penghematan, maka uangnya akan dialihkan membeli tanah yang tertunda. Misalnya dari penghematan pembelian alat berat. Apabila perusahaan swasta membantu pengadaan alat berat, maka Pemprov DKI bisa menghemat uang untuk pemeliharaan alat berat. Sisa uang triliunan rupiah itu dapat dialokasikan untuk membeli tanah.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harus Rampung Pertengahan Desember, Proyek Saluran Air di Jaktim Capai 85 Persen

Harus Rampung Pertengahan Desember, Proyek Saluran Air di Jaktim Capai 85 Persen

Megapolitan
Petugas Damkar Masih Berupaya Padamkan Api di Lantai 5 Mal Lokasari Square

Petugas Damkar Masih Berupaya Padamkan Api di Lantai 5 Mal Lokasari Square

Megapolitan
Soal Temuan Ganja Dalam Koper di Ruang UKM, Universitas Pancasila Akui Kecolongan

Soal Temuan Ganja Dalam Koper di Ruang UKM, Universitas Pancasila Akui Kecolongan

Megapolitan
Dituding Ada Upaya Penyelundupan karena Banjir Proyek, Dirut Jakpro Minta Pembuktian

Dituding Ada Upaya Penyelundupan karena Banjir Proyek, Dirut Jakpro Minta Pembuktian

Megapolitan
Tahun Depan MRT Ditargetkan Akan Terintegrasi dengan Transjakarta

Tahun Depan MRT Ditargetkan Akan Terintegrasi dengan Transjakarta

Megapolitan
Kebakaran Mal Lokasari Square Jadi Tontonan Warga Sekitar

Kebakaran Mal Lokasari Square Jadi Tontonan Warga Sekitar

Megapolitan
Polisi Sebut Saksi Alami Efek Samping Pascaoperasi Ilegal di Salon PIK

Polisi Sebut Saksi Alami Efek Samping Pascaoperasi Ilegal di Salon PIK

Megapolitan
Ganja Dalam Koper Ditemukan di Ruang UKM Kesehatan Universitas Pancasila

Ganja Dalam Koper Ditemukan di Ruang UKM Kesehatan Universitas Pancasila

Megapolitan
BERITA FOTO: Ngeri, Perlintasan Tanpa Palang di Stasiun Ancol

BERITA FOTO: Ngeri, Perlintasan Tanpa Palang di Stasiun Ancol

Berita Foto
Mulai Besok Tol Kunciran-Serpong Bisa Dilintasi Gratis Selama 2 Minggu

Mulai Besok Tol Kunciran-Serpong Bisa Dilintasi Gratis Selama 2 Minggu

Megapolitan
Bukan Pemprov, Mengapa Komisi C DPRD DKI Bela Anggaran Komputer yang Dipertanyakan PSI?

Bukan Pemprov, Mengapa Komisi C DPRD DKI Bela Anggaran Komputer yang Dipertanyakan PSI?

Megapolitan
Selain Ivan Gunawan, Polisi Telah Periksa Empat Pelanggan Salon Ilegal di PIK

Selain Ivan Gunawan, Polisi Telah Periksa Empat Pelanggan Salon Ilegal di PIK

Megapolitan
PT MRT Jakarta Luncurkan 300.000 Multi Trip Ticket

PT MRT Jakarta Luncurkan 300.000 Multi Trip Ticket

Megapolitan
40 Persen Kontraktor yang Tangani Proyek Saluran Air di Jaktim Dapat Rapor Merah

40 Persen Kontraktor yang Tangani Proyek Saluran Air di Jaktim Dapat Rapor Merah

Megapolitan
Polisi Sebut Tidak Ada Tanda Pencurian Kabel PLN pada Kasus Bocah Tewas Tersetrum

Polisi Sebut Tidak Ada Tanda Pencurian Kabel PLN pada Kasus Bocah Tewas Tersetrum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X