"E-Budgeting" Celah DPRD DKI Tolak Perda APBD 2015

Kompas.com - 23/03/2015, 09:35 WIB
Hard copy dan soft copy hasil input e-budgeting sebelum dibahas badan anggaran (banggar) DPRD DKI, Jumat (21/3/2015) malam. Hard copy dan soft copy hasil input e-budgeting sebelum dibahas badan anggaran (banggar) DPRD DKI, Jumat (21/3/2015) malam.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik, Effendi Ghazali menyesalkan keterlambatan penyerahan hasil input e-budgeting oleh Tim Penyusun Anggaran Daerah (TPAD) ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Hal tersebut, lantas menjadi alasan bagi pihak legislatif untuk tidak menyelesaikan pembahasan.

"Memang amat disayangkan, kalau bahan-bahan (hasil memasukkan e-budgeting) terlambat diserahkan ke Banggar, maka DPRD menjadi legal alasannya untuk menyatakan tidak mampu menyelesaikannya," ujar Effendi saat dihubungi Kompas.com, (22/3/2015).

Menurut Effendi, jika ada krisis yang sedang disorot oleh media, maka semua pihak harus amat hati-hati melangkah. Untuk itu, secara tidak langsung, keterlambatan penyerahan hasil rekapitulasi e-budgeting menjadi salah satu celah bagi DPRD untuk menentukan alibi.

"Saat ini, posisi DPRD secara tidak langsung menjadi cukup kuat. Fraksi PKB, yang jelas mendukung Ahok, akhirnya menyerah melihat waktu yang sudah tidak mungkin cukup untuk membahas hasil input e-budgeting," lanjutnya.


Meski demikian, Effendi berharap, kisruh antara eksekutif dan legislatif tidak sampai merugikan kepentingan publik. Ia menilai, jika harus menggunakan APBD 2014 pun masih efektif bagi Pemprov DKI.

"Kalaupun pakai APBD 2014, rasanya masih cukup. Bukannya APBD 2014 yang terserap juga sedikit. Sehingga ada (tahun ini) semoga yang terserap lebih banyak," paparnya.

Selain itu, Efendi juga menyebutkan tidak perlu pemborosan terkait pengadaan uninterrubtible power suply (UPS) yang tidak perlu dan amat mahal. Menurut dia, masih ada hal lain yang lebih mendesak daripada UPS.

"Yang mendesak justru beli pompa air. Digandakan dengan cadangan untuk masing-masing pompa. Dan genset untuk masing-masing pompa. Mau kena RP 1 triliun pun tidak apa-apa. Karena itu murni untuk kepentingan rakyat. Masa hujan sebentar saja Jakarta sudah terendam serius lagi," ujar Effendi Ghazali.

Sebelumnya, pembahasan hasil rekapitulasi input e-budgeting terpaksa dihentikan karena waktu yang tidak memungkinkan. Banggar DKI selaku pihak yang membahasa hasil tersebut, akhirnya memutuskan untuk menggunakan pergub sebagai acuan APBD.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Megapolitan
Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Megapolitan
Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Megapolitan
Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Megapolitan
Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Megapolitan
DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

Megapolitan
Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Megapolitan
PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

Megapolitan
Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Megapolitan
Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Megapolitan
Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Megapolitan
Sidang Eksepsi Kasus 'Ikan Asin' Akan Digelar Tahun Depan

Sidang Eksepsi Kasus "Ikan Asin" Akan Digelar Tahun Depan

Megapolitan
Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X