Sas-sus di Balik Absennya Ketua DPRD pada Rapat Banggar

Kompas.com - 23/03/2015, 10:30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) bersama Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (kiri), di Balai Kota, Kamis (19/3/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) bersama Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (kiri), di Balai Kota, Kamis (19/3/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketidakhadiran Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pada rapat Badan Anggaran di lembaga yang ia pimpin, Jumat (20/3/2015) malam, menjadi pertanyaan banyak pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Seorang anggota DPRD DKI yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan hal tersebut memang sudah diatur.

Menurut sumber tersebut, Prasetio memang dilarang hadir oleh partainya. "Kan dia (Pras) kader PDI-P, ya harus ikut perintah ketua partainya dong," ujar anggota DPRD DKI itu kepada Kompas.com, Senin (23/3/2015).

Dia mengatakan, pada Kamis (19/3/2015) malam, Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik sempat mengadakan pertemuan dengan Ketua DPD DKI Jakarta Boy Sadikin. Pada pertemuan itu, Taufik disebut berhasil melobi Boy agar menginstruksikan seluruh kader PDI-P di DPRD DKI untuk mendukung penggunaan kembali pagu anggaran 2014.

"Taufik lobinya langsung ke ketua partainya. Kalau dari ketua partai, Pras harus ikut (patuh)," ujar legislator yang juga meminta agar nama fraksinya tidak disebut itu.


Saat dikonformasi, Taufik memang membenarkan bahwa ia telah mengadakan pertemuan dengan Boy. Namun, kata Taufik, pertemuan tidak hanya dihadiri oleh mereka berdua, tetapi juga oleh seluruh Ketua DPD partai se-DKI Jakarta, kecuali Partai Nasdem. Pada pertemuan itu, masing-masing Ketua DPD sepakat untuk menginstruksikan agar kader-kader partai yang ada di DPRD DKI mendukung penggunaan kembali pagu anggaran 2014.

"Semua datang, dukung pergub, kecuali Nasdem," kata Taufik, yang juga Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.

Sampai sejauh ini, Kompas.com belum berhasil memperoleh keterangan langsung dari Pras perihal ketidakhadirannya itu. Begitu juga dengan Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Boy Sadikin.

Sebagai informasi, ketidakhadiran Pras pada Jumat malam sempat dipertanyakan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, yang sangat berharap Pras hadir pada rapat tersebut. Bahkan, Ahok (sapaan Basuki) sempat mencoba menghubungi Pras, namun ponselnya tidak aktif.

Menurut Ahok, kehadiran Pras bisa membantu Pemprov DKI untuk menggolkan disahkannya rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2015 oleh Kemendagri. Sebab, sehari sebelumnya, Pras sudah menyatakan lebih mendukung pengesahan RAPBD 2015, ketimbang harus kembali menggunakan pagu anggaran 2014. Namun, ketidakhadiran Pras membuat sejumlah fraksi yang lebih menyetujui penggunaan kembali pagu anggaran 2014, dapat leluasa mengambil keputusan.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, bila lembaga eksekutif dan legislatif tak mencapai kesepakatan dalam penentuan RAPBD, maka besaran APBD yang akan digunakan pada tahun tersebut adalah anggaran yang menggunakan pagu anggaran di tahun sebelumnya. Bila pengesahan RAPBD menjadi APBD ditandai dengan diterbitkannya sebuah peraturan daerah (perda), maka penggunaan kembali APBD tahun sebelumnya di tahun yang sedang berjalan cukup ditandai dengan diterbitkannya sebuah peraturan gubernur (pergub).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Megapolitan
Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Megapolitan
Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Megapolitan
Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Megapolitan
Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Megapolitan
DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

Megapolitan
Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Megapolitan
PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

Megapolitan
Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Megapolitan
Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Megapolitan
Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Megapolitan
Sidang Eksepsi Kasus 'Ikan Asin' Akan Digelar Tahun Depan

Sidang Eksepsi Kasus "Ikan Asin" Akan Digelar Tahun Depan

Megapolitan
Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X