Kompas.com - 23/03/2015, 14:57 WIB
Spanduk berisi tandatangan yang menolak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, membentang, di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Jakarta, Minggu (22/3/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaSpanduk berisi tandatangan yang menolak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, membentang, di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Jakarta, Minggu (22/3/2015).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kaji pelarangan kegiatan politik pada hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di kawasan Bundaran HI-Sudirman, Jakarta. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah mengatakan, penyelenggaraan HBKB sekarang sudah tidak sesuai dengan tujuan awal. 

"Tadi dalam rapat juga sudah diminta untuk mengembalikan (penyelenggaraan HBKB) seperti cita-cita awal. (HBKB) tidak boleh dipakai ajang politik, dan harus ada izin jika ingin promosi (produk)," kata Saefullah di Balai Kota, Senin (23/3/2015). 

Menurut dia, tujuan awal penyelenggaraan HBKB adalah untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta. Perencanaan pengembalian fungsi HBKB ini, lanjut dia, akan ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan DKI. Sebab, Dishub DKI telah memiliki peraturan gubernur (Pergub) perihal pelaksanaan HBKB.

Selain itu, Dishub juga akan menata para pedagang kaki lima (PKL) yang menjamur di kawasan HBKB. "Dulu saya pas jadi Wali Kota (Jakarta Pusat), pedagang enggak boleh dagang, kecuali di persimpangan dalam. (HBKB) ini murni untuk meningkatkan kualitas udara," kata Saefullah. 

Pekan depan, Dishub DKI mulai menertibkan pelaksanaan HBKB. Ia berharap Pemkot Jakarta Pusat ikut berperan aktif dalam penertiban ini. Apabila ada aksi, koordinator aksi harus mengurus izin terlebih dahulu ke Dishub DKI dan Kepolisian.

Biasanya, lanjut dia, setiap hari Sabtu, Dishub selalu menyelenggarakan rapat pelaksanaan HBKB. Rapat itu dilaksanakan dengan membahas kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan saat HBKB dan telah mengantongi izin kepolisian. "Kalau tidak (izin), akan ditertibkan. Sepenuhnya kewenangan Dishub," kata Saefullah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alat Berat Sulit Masuk karena Akses Sempit, Pengangkatan Puing Longsor di Jagakarsa Dikerjakan Manual

Alat Berat Sulit Masuk karena Akses Sempit, Pengangkatan Puing Longsor di Jagakarsa Dikerjakan Manual

Megapolitan
Sanksi untuk ASN DKI yang Nekat Mudik Lebaran, dari Teguran hingga Penurunan Pangkat

Sanksi untuk ASN DKI yang Nekat Mudik Lebaran, dari Teguran hingga Penurunan Pangkat

Megapolitan
Gelap dan Berisiko Longsor Susulan, Puing Rumah di Jagakarsa Belum Diangkat

Gelap dan Berisiko Longsor Susulan, Puing Rumah di Jagakarsa Belum Diangkat

Megapolitan
Longsor di Jagakarsa Rusak Rumah Warga, Tembok Retak dan Lantai Terangkat

Longsor di Jagakarsa Rusak Rumah Warga, Tembok Retak dan Lantai Terangkat

Megapolitan
Catat, Ini Jadwal Terbaru KRL Selama Masa Larangan Mudik 6-17 Mei

Catat, Ini Jadwal Terbaru KRL Selama Masa Larangan Mudik 6-17 Mei

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Saksi Ahli yang Dibawa Rizieq Shihab Akan Diperiksa

Sidang Kasus Kerumunan di Petamburan dan Megamendung, Saksi Ahli yang Dibawa Rizieq Shihab Akan Diperiksa

Megapolitan
Mudik Resmi Dilarang, Ingat Ada 31 Lokasi Check Point dan Pos Penyekatan di Jabodetabek!

Mudik Resmi Dilarang, Ingat Ada 31 Lokasi Check Point dan Pos Penyekatan di Jabodetabek!

Megapolitan
Kronologi Ditilangnya Pengemudi Pajero 'Jenderal' Kekaisaran Sunda Nusantara, Awalnya karena Pelat Palsu

Kronologi Ditilangnya Pengemudi Pajero "Jenderal" Kekaisaran Sunda Nusantara, Awalnya karena Pelat Palsu

Megapolitan
Konflik Jemaah Dilarang Bermasker di Masjid Bekasi, Pemuda Arogan Jadi 'Duta Masker'

Konflik Jemaah Dilarang Bermasker di Masjid Bekasi, Pemuda Arogan Jadi "Duta Masker"

Megapolitan
Seputar SIKM Jakarta, dari Cara Daftar hingga Syarat Dokumen

Seputar SIKM Jakarta, dari Cara Daftar hingga Syarat Dokumen

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dokumen Wajib Penumpang Pesawat di Masa Larangan Mudik | Sidang Rizieq

[POPULER JABODETABEK] Dokumen Wajib Penumpang Pesawat di Masa Larangan Mudik | Sidang Rizieq

Megapolitan
Puing Longsoran Sumbat Kali, Ratusan Rumah di Jagakarsa Kebanjiran

Puing Longsoran Sumbat Kali, Ratusan Rumah di Jagakarsa Kebanjiran

Megapolitan
Update 5 Mei: Pasien Covid-19 Depok Berkurang Jadi 1.531 Orang

Update 5 Mei: Pasien Covid-19 Depok Berkurang Jadi 1.531 Orang

Megapolitan
Update 5 Mei: Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19

Update 5 Mei: Kota Bekasi Catat 163 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Fondasi Terkikis, Bagian Belakang Rumah di Jagakarsa Longsor dan Timpa Bangunan Warga

Fondasi Terkikis, Bagian Belakang Rumah di Jagakarsa Longsor dan Timpa Bangunan Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X