Kompas.com - 25/03/2015, 18:52 WIB
Ilustrasi. ShutterstockIlustrasi.
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PAM Jaya Sri Widianto Kaderi menyikapi hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan masyarakat terkait swastanisasi air yang dilakukan perusahaan Palyja dan Aetra.

Pasca-keputusan tersebut, pengelolaan air di Jakarta yang semula dikelola oleh dua perusahaan asing, Palyja dan Aetra, kini dikembalikan ke PAM Jaya, Rabu (25/3/2015).

Menurut Sri, keputusan itu menyenangkan, tetapi secara teknis tidak mudah dilakukan oleh PAM Jaya.

Sebab, PAM Jaya hingga kini belum mendapatkan salinan keputusan dari pengadilan sehingga belum bisa melakukan perencanaan selanjutnya mengenai pengelolaan air di Jakarta.

"Secara hakikat itu menyenangkan, tetapi secara teknis ini tidak mudah dilakukan oleh PAM Jaya sebab belum jelas kapan keputusan ini bisa dilakukan dan bagaimana eksekusinya. Bisa dibilang ini menyandera pemerintah," kata Sri. [Baca: Kalah di Pengadilan, Palyja Ajukan Banding]

Dia menilai, isi keputusan tersebut kurang jelas karena hanya berbunyi, "Pengelolaan air dikembalikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta."

Sementara itu, bentuk pengelolaan secara rincinya tidak ada. Selain itu, Sri juga menduga pihak Palyja maupun Aetra akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi sehingga Sri khawatir pelayanan kepada masyarakat akan berkurang.

"Yang saya khawatirkan juga pelayanan kepada masyarakat menurun sebab prosesnya yang masih panjang," katanya.

Untuk menutupi kemungkinan tersebut, lanjut Sri, PAM Jaya akan berkomunikasi dengan Palyja maupun Aetra untuk meminta pelayanan tetap dilakukan secara optimal.

"Yang dikhawatirkan pelayanan kepada masyarakat. Kita akan meminta Palyja dan Aetra agar tetap memberikan pelayanan secara optimal. Jangan sampai masyarakat dirugikan," kata dia.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Jakarta dari tahun 1997 melakukan kerja sama dengan dua perusahaan swasta, yaitu Palyja dan Aetra, untuk pengelolaan air di Jakarta.

Namun, masyarakat melakukan gugatan kepada kedua perusahaan itu untuk mengembalikan pengelolaan air ke Pemprov DKI Jakarta. Gugatan diajukan sejak bulan November 2012 dan telah diputuskan kemarin, Selasa (24/3/2015).

Keputusan itu dimenangkan oleh penggugat sehingga pengelolaan air dikembalikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. [Baca: Penggugat Swastanisasi Air Ungkap Kekecewaan di Depan Hakim] Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Siswa dan 2 Guru di SMAN 86 Jakarta Terkonfirmasi Positif Covid-19

3 Siswa dan 2 Guru di SMAN 86 Jakarta Terkonfirmasi Positif Covid-19

Megapolitan
Pasien Omicron yang Meninggal di RS Sari Asih Dimakamkan di TPU Jombang

Pasien Omicron yang Meninggal di RS Sari Asih Dimakamkan di TPU Jombang

Megapolitan
Tiga Siswa dan Dua Guru Terpapar Covid-19, SMAN 86 Gelar Tes 'Swab' Massal

Tiga Siswa dan Dua Guru Terpapar Covid-19, SMAN 86 Gelar Tes "Swab" Massal

Megapolitan
Upacara Kremasi Kakek 89 Tahun yang Tewas Dikeroyok Penuh Haru, Keluarga Tak Mampu Bendung Kesedihan

Upacara Kremasi Kakek 89 Tahun yang Tewas Dikeroyok Penuh Haru, Keluarga Tak Mampu Bendung Kesedihan

Megapolitan
Diduga Korban KDRT, Wanita Ini Ditahan Polda Metro Jaya Usai Dilaporkan Suaminya

Diduga Korban KDRT, Wanita Ini Ditahan Polda Metro Jaya Usai Dilaporkan Suaminya

Megapolitan
2 Muridnya Positif Covid-19, SMPN 77 Jakpus Langsung Swab Tes Massal

2 Muridnya Positif Covid-19, SMPN 77 Jakpus Langsung Swab Tes Massal

Megapolitan
Polisi Sebut 5 Tersangka Pengeroyok Kakek 89 Tahun Tak Ada Kaitannya dengan Urusan Sengketa Tanah Korban

Polisi Sebut 5 Tersangka Pengeroyok Kakek 89 Tahun Tak Ada Kaitannya dengan Urusan Sengketa Tanah Korban

Megapolitan
Melonjak, Kasus Aktif Covid-19 di Kota Bekasi Bertambah 654 dalam Sepekan

Melonjak, Kasus Aktif Covid-19 di Kota Bekasi Bertambah 654 dalam Sepekan

Megapolitan
Ditemukan Kasus Covid-19, 7 SMA di Kota Tangerang Batalkan PTM

Ditemukan Kasus Covid-19, 7 SMA di Kota Tangerang Batalkan PTM

Megapolitan
Dirut Jakpro Sebut Tender Pembangunan Sirkuit Formula E Tak Gagal tapi Diulang

Dirut Jakpro Sebut Tender Pembangunan Sirkuit Formula E Tak Gagal tapi Diulang

Megapolitan
Beberapa Pengeroyok Kakek 89 Tahun di Cakung Belum Tertangkap, Polisi Pegang Data Kendaraan

Beberapa Pengeroyok Kakek 89 Tahun di Cakung Belum Tertangkap, Polisi Pegang Data Kendaraan

Megapolitan
Rumah Jaelani di Pegangsaan Dua Jadi Pilot Project 'Bedah Rumah' oleh Polsek Wilayah Jakarta Utara

Rumah Jaelani di Pegangsaan Dua Jadi Pilot Project "Bedah Rumah" oleh Polsek Wilayah Jakarta Utara

Megapolitan
Dua Siswanya Terpapar Covid-19, SMPN 77 Cempaka Putih Tetap PTM

Dua Siswanya Terpapar Covid-19, SMPN 77 Cempaka Putih Tetap PTM

Megapolitan
18 Sekolah di 4 Kecamatan Jakpus Ditutup Sementara akibat Siswa Positif Covid-19

18 Sekolah di 4 Kecamatan Jakpus Ditutup Sementara akibat Siswa Positif Covid-19

Megapolitan
Formula E Gagal Tender dan Belum Dapat Sponsor, Pemprov DKI Diminta Terbuka

Formula E Gagal Tender dan Belum Dapat Sponsor, Pemprov DKI Diminta Terbuka

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.