Kompas.com - 27/03/2015, 18:46 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah mendapat pertanyaan dari anggota DPRD lain, giliran Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana yang melontarkan pertanyaan kepada pakar keuangan negara, Sumardjiyo, dalam rapat angket.

Sebelum bertanya, Lulung memperkenalkan diri. "Saya Haji Lulung, Pak," ujar Lulung kepada Sumardjiyo, di Gedung DPRD DKI, Jumat (27/3/2015).

"Pak Haji Lulung yang mana, yah?" Sumardjiyo malah bertanya. Tidak jelas apakah dia bercanda atau benar-benar tidak mengenal Lulung, yang merupakan salah salah satu anggota DPRD yang paling dikenal.

Pertanyaan itu langsung disambut tawa anggota Dewan yang berada di ruangan itu. Bahkan, Lulung pun tertawa terbahak-bahak. Sumadjiyo sendiri hanya tersenyum.

"Memang antara politikus dengan aktor enggak beda jauh gitu loh," ujar Sumardjiyo tanpa menjelaskan lebih lanjut maksud dari pernyataannya.

Lulung lalu mengajukan pertanyaannya. Menurut Lulung, masyarakat saat ini mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyusun APBD dengan sistem e-budgeting. Namun, lanjut Lulung, Ahok mengabaikan prosedur hukum yang tepat dalam penyusunan APBD.

Lulung pun mencocokkan hal tersebut dengan modul yang disebarkan oleh Sumardjiyo. Jika mencocokkan dengan modul itu, prosedur yang dilakukan Basuki salah.

"Kita kan memutuskan persoalan ini dengan pergub. Lalu, kajian Bapak mengatakan bahwa e-budgeting itu melanggar undang-undang," ujar Lulung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mungkin, maksud Lulung ialah proses memasukkan data anggaran menggunakan e-budgeting yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI sebelum pembahasan adalah pelanggaran undang-undang. Rupanya, Lulung salah menyebut dengan mengatakan e-budgeting melanggar undang-undang.

Sumardjiyo pun mengoreksi ucapan Lulung. "Saya ralat, saya enggak katakan e-budgeting melanggar UU loh, Pak. Ini sistem, cara. Yakin ya, Pak? Tos dulu, tos," ujar Sumardjiyo sambil mengulurkan tangan kepada Lulung.

Tanpa mendengar pertanyaan Lulung lebih lanjut, Sumardjiyo menegaskan bahwa penggunaan pagu anggaran tahun lalu dengan pergub adalah imbas dari ketidaksepakatan antara Pemprov DKI dan DPRD.

Sumardjiyo pun meminta agar tidak diberi pertanyaan yang memancing pernyataan yang memojokkan salah satu pihak. "Kan gitu Pak Lulung, saya jangan dipancing-pancing," ujar Sumardjiyo.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Megapolitan
Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Megapolitan
UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Megapolitan
Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Manajemen Subway Citos Diberi Teguran Tertulis karena Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Polres Jakarta Barat Telusuri Legalitas dan Aktivitas 7 Perusahaan Pinjol di Jakbar

Megapolitan
Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Pemerintah Diminta Lindungi Pasar Muamalah bagi Penerima Zakat agar Tak Diserang Buzzer

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Korban Kebakaran di Krendang Mengungsi di Dua Lokasi

Megapolitan
Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Orangtua Belum Izinkan Anaknya Belajar di Sekolah, 5 SMP Swasta di Kota Tangerang Belum Gelar PTM

Megapolitan
Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Fakta Penangkapan Direktur TV Swasta, Disebut Sebarkan Konten Provokatif di YouTube dan Raup Untung Miliaran

Megapolitan
Korban Kebakaran di Krendang Dapat Bantuan Makan 2 Kali Sehari

Korban Kebakaran di Krendang Dapat Bantuan Makan 2 Kali Sehari

Megapolitan
Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Permukiman di Tambora

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Permukiman di Tambora

Megapolitan
UPDATE 15 Oktober: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 55 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 15 Oktober: Tambah 3 Kasus di Kota Tangerang, 55 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Zaim Saidi Ingin Gandeng MUI dan BAZNAS untuk Lanjutkan Zakat Dinar-dirham di Pasar Muamalah

Zaim Saidi Ingin Gandeng MUI dan BAZNAS untuk Lanjutkan Zakat Dinar-dirham di Pasar Muamalah

Megapolitan
DKI Jakarta Peringkat Kedua PON XX Papua

DKI Jakarta Peringkat Kedua PON XX Papua

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.