Lulung: Silakan Laporkan DPRD, asal Jangan Ada Kriminalisasi

Kompas.com - 29/03/2015, 08:48 WIB
Haji Lulung tampil dengan model rambut barunya, belah pinggir, saat menjadi narasumber di acara Kompasiana TV, di Mal FX, Selasa (17/3/2015) malam. Kompas.com/Tangguh Sipria RiangHaji Lulung tampil dengan model rambut barunya, belah pinggir, saat menjadi narasumber di acara Kompasiana TV, di Mal FX, Selasa (17/3/2015) malam.
Penulis Jessi Carina
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana mengapresiasi laporan yang dibuat oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) soal temuan korupsi yang diduga dilakukan oleh DPRD DKI dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI.

"Melaporkan DPRD itu sah-sah saja. Kalau menyangkut RAPBD 2014, saya apresiasi, kita dukung. Kalau ada temuan di eksekutif, ya harus ditegakkan. Begitu juga kalau temuan ada pada Dewan, itu harus diproses hukum. Tetapi, ingat, jangan ada kriminalisasi," ujar Lulung, Jumat (27/3/2015).

Meskipun demikian, Lulung berpendapat pihak yang harus diperiksa terlebih dahulu atas temuan korupsi oleh ICW adalah pihak eksekutif. Ia menjelaskan, fungsi DPRD adalah membuat peraturan daerah dan melakukan fungsi budgeting. Setelah proses RAPBD berjalan sesuai prosedur hingga dana cair, penanggung jawab ada pada eksekutif. DPRD hanya melakukan pengawasan saja.

"Siapa yang mengelola keuangan? Pemerintah. Siapa panitia lelang? Pemerintah. Yang mengatur percepatan pembangunan siapa? Pemerintah. Nah, misalnya diduga ada korupsi, jelas pemeriksaan harus dari pemerintah dulu," ujar Lulung.

"Lalu, apa hubungannya dengan Dewan sebagai yang bahas budgeting tadi? Nah, silakan selidiki. Kita apresiasi dan kami harus bertanggung jawab," tambah Lulung.

Sebelumnya, ICW melaporkan hasil investigasi mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya indikasi korupsi pada APBD DKI 2014 dan 2015 yang diusulkan oleh DPRD DKI. [Baca: ICW Laporkan Hasil Investigasi Kongkalikong DPRD-SKPD DKI ke KPK]

ICW menduga ada pejabat Pemprov DKI Jakarta bersama rekanan sebagai pelaku kasusnya. Dugaan korupsi ini terdapat pada lima mata anggaran, yakni pengadaan buku, UPS, scanner, printer 3D, dan alat fitness.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

ICW juga meminta KPK memeriksa dugaan keterkaitan anggota DPRD di Komisi E untuk kasus yang dilaporkan tersebut. Sebab, hasil investigasi ICW terhadap APBD DKI usulan DPRD pada 2014 dan 2015, baik APBD biasa maupun perubahan, ditemukan adanya kejanggalan. [Baca: ICW Duga Ada Anggota DPRD DKI yang Manfaatkan APBD untuk Proyek Bukunya]

ICW menaksir, kerugian negara sementara ini mencapai Rp 200 miliar. Pada pelaporan hari ini, ICW akan membawa sejumlah barang bukti ke KPK. [Baca: ICW: Pengadaan Buku Terbitan Anggota DPRD DKI Masuk ke APBD 2014]

Hal itu meliputi buku, dokumen riwayat harga penawaran sendiri (HPS) yang ditetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK), dokumen penawaran harga dari semua peserta lelang, dokumen kontrak, dan dokumen harga pembanding dari perusahaan lain.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar Upah Minimum di Jabodetabek, Mana yang Paling Cuan?

Daftar Upah Minimum di Jabodetabek, Mana yang Paling Cuan?

Megapolitan
Polda Metro: Polantas Penembak di Exit Tol Bintaro Mengenal Warga yang Lapor Dibuntuti

Polda Metro: Polantas Penembak di Exit Tol Bintaro Mengenal Warga yang Lapor Dibuntuti

Megapolitan
Munarman: Kasus Saya Fitnah Besar

Munarman: Kasus Saya Fitnah Besar

Megapolitan
Anggota DPRD DKI: Penunjukan Bendahara Nasdem Jadi Ketua Pelaksana Formula E Bersifat Politis

Anggota DPRD DKI: Penunjukan Bendahara Nasdem Jadi Ketua Pelaksana Formula E Bersifat Politis

Megapolitan
Seminggu Terakhir, Jumlah Tes Covid-19 di Jakarta Turun hingga 25 Persen

Seminggu Terakhir, Jumlah Tes Covid-19 di Jakarta Turun hingga 25 Persen

Megapolitan
Azas Tigor Minta Status Kota Layak Anak Depok Dicabut, Ini Jawaban Pemkot

Azas Tigor Minta Status Kota Layak Anak Depok Dicabut, Ini Jawaban Pemkot

Megapolitan
Lapaknya di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim Dibongkar, Pedagang Minta Solusi Pemkot Depok

Lapaknya di Kolong Flyover Arif Rahman Hakim Dibongkar, Pedagang Minta Solusi Pemkot Depok

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Simak Aturan ‘Ngantor’ di Ibu Kota

Jakarta PPKM Level 2, Simak Aturan ‘Ngantor’ di Ibu Kota

Megapolitan
Polisi Tutup Jalan di Kawasan Monas dan Patung Kuda untuk Cegah Reuni 212, Berikut Lokasinya

Polisi Tutup Jalan di Kawasan Monas dan Patung Kuda untuk Cegah Reuni 212, Berikut Lokasinya

Megapolitan
Antisipasi Varian Omicron, Wali Kota Tangsel Minta Puskesmas Waspada dan Bersiap Diri

Antisipasi Varian Omicron, Wali Kota Tangsel Minta Puskesmas Waspada dan Bersiap Diri

Megapolitan
Polda Metro Jaya Imbau Warga Tak Terpancing Ikut Reuni 212 di Patung Kuda

Polda Metro Jaya Imbau Warga Tak Terpancing Ikut Reuni 212 di Patung Kuda

Megapolitan
UPN Veteran Jakarta Bantah Tutup-tutupi Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

UPN Veteran Jakarta Bantah Tutup-tutupi Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Megapolitan
Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Cabai di Pasar Koja Naik

Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Cabai di Pasar Koja Naik

Megapolitan
UMK 2022 Kota Bekasi Cuma Naik 0,71 Persen, Pemkot: Sesuai Formula PP Pengupahan

UMK 2022 Kota Bekasi Cuma Naik 0,71 Persen, Pemkot: Sesuai Formula PP Pengupahan

Megapolitan
Akses ke Pasar Anyar Bogor Disekat, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk

Akses ke Pasar Anyar Bogor Disekat, Warga Belum Vaksinasi Covid-19 Dilarang Masuk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.