Apa Kabar Rencana Integrasi Tiket APTB dan Transjakarta?

Kompas.com - 31/03/2015, 10:52 WIB
Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) yang melayani rute Bogor-Rawamangun. Tarif APTB Rp 12.000 dan bisa melaju di jalur busway serta penumpang bisa langsung pindah ke bus transjakarta tanpa biaya tambahan. KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOAngkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) yang melayani rute Bogor-Rawamangun. Tarif APTB Rp 12.000 dan bisa melaju di jalur busway serta penumpang bisa langsung pindah ke bus transjakarta tanpa biaya tambahan.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada Januari lalu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PT Transjakarta menyatakan akan memberikan waktu selama tiga bulan bagi operator angkutan perbatasan terintegrasi bus transjakarta (APTB) untuk menimbang keputusan terkait tawaran untuk ikut dalam sistem pembayaran rupiah per kilometer. Saat itu, operator APTB diminta sudah harus bisa mengambil keputusan pada akhir Maret.

Pada awal Februari, Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Kosasih bahkan sudah yakin integrasi tiket APTB dan transjakarta bisa diresmikan pada 27 Maret. Namun, bagaimana perkembangannya kini?

"Prediksi kita meleset," ujar Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan Emanuel Kristianto kepada Kompas.com, Selasa (31/3/2015).

Emanuel beralasan, melesetnya target karena pada awalnya diperkirakan operator APTB tidak memerlukan subsidi. Dalam artian, mereka akan bisa menutupi biaya operasional dari penjualan tiket.

"Tapi, setelah dihitung-hitung antara biaya operasional dan biaya tiket, ternyata masih besar biaya operasionalnya. Jadi, harus ada subsidi," tutur Emanuel.

Menurut dia, subsidi yang akan diberikan kepada operator APTB akan diambil dari alokasi anggaran yang ada pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Karena diambil dari APTB, proses pengucurannya harus melalui proses lelang yang akan dilakukan oleh PT Transjakarta.

"Kan dia mau dibayar pakai sistem rupiah per kilometer, jadi harus dilelang dulu. Lelangnya untuk menentukan besaran rupiah per kilometernya. Kalau menggunakan APBD jadi harus melalui proses lelang, dan yang melakukan lelang PT Transjakarta," ucap Emanuel.

Emanuel mengaku tidak mengetahui persis berapa besaran rupiah per kilometer yang diinginkan oleh operator APTB. Ia hanya berujar bahwa permintaan tersebut belum sesuai dengan keinginan pemerintah.

"Terus terang dalam menentukan besaran rupiah per kilometer ini prosesnya alot. Pemerintah kan maunya yang paling murah, sedangkan operator tidak mau kalau seperti itu," ucap dia.

Rencana integrasi APTB dan transjakarta dilatar belakangi ucapan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang menyesalkan bus-bus APTB yang diperbolehkan masuk ke jalur bus transjakarta, tetapi masih memungut uang tunai dari para penumpang yang naik dari halte transjakarta.

Atas dasar itu, operator APTB diberi dua pilihan. Pertama adalah menjadikan APTB bus pengumpan (feeder) bagi layanan transjakarta untuk mengangkut penumpang dari luar kota, tetapi bus tidak diperbolehkan masuk jalur transjakarta. Dengan cara ini, bus APTB hanya mengantarkan penumpang sampai di kawasan perbatasan, tetapi pola pengelolaannya tidak harus mengikuti pola pembayaran rupiah per kilometer.

Pilihan yang kedua adalah tetap membebaskan bus APTB masuk jalur transjakarta, tetapi dengan syarat sistem pengelolaannya mengikuti aturan yang diterapkan dalam pengelolaan layanan bus transjakarta, yakni penerapan pembayaran rupiah per kilometer. Dengan cara ini, bus tidak diperbolehkan lagi memungut uang kepada penumpang yang naik dari halte transjakarta karena pembayarannya sudah dihitung saat penumpang melakukan tapping di pintu masuk halte.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Banjir Jakarta Tak Semanis Klaim Anies | Nasib Ayu Thalia yang Kini Jadi Tersangka

[POPULER JABODETABEK] Banjir Jakarta Tak Semanis Klaim Anies | Nasib Ayu Thalia yang Kini Jadi Tersangka

Megapolitan
Temukan Puluhan Kilogram Kulit Kabel di Kemayoran, Petugas Binamarga: Kayak Zaman Ahok Dulu

Temukan Puluhan Kilogram Kulit Kabel di Kemayoran, Petugas Binamarga: Kayak Zaman Ahok Dulu

Megapolitan
Sekretaris Camat Benda: Kata Warga, Sebelum Ada Tol JORR II, Banjir Tidak Separah Ini

Sekretaris Camat Benda: Kata Warga, Sebelum Ada Tol JORR II, Banjir Tidak Separah Ini

Megapolitan
Situasi Wisma Atlet Makin Parah, Ruang Isolasi hingga Nakes Ditambah

Situasi Wisma Atlet Makin Parah, Ruang Isolasi hingga Nakes Ditambah

Megapolitan
Viral 'Kampung Mati' Di Bantargebang Kota Bekasi, Seperti Ini Faktanya

Viral "Kampung Mati" Di Bantargebang Kota Bekasi, Seperti Ini Faktanya

Megapolitan
Kronologi Mahasiswi UI Tertabrak KRL di Pondok Cina, Tak Respons Saat Dilarang Menyeberang

Kronologi Mahasiswi UI Tertabrak KRL di Pondok Cina, Tak Respons Saat Dilarang Menyeberang

Megapolitan
Sejumlah Titik di Tegal Alur Masih Banjir, Penyedotan Air Dilakukan di Malam Hari

Sejumlah Titik di Tegal Alur Masih Banjir, Penyedotan Air Dilakukan di Malam Hari

Megapolitan
Dari 1.000 KK, Hanya 15 Keluarga Korban Banjir di Kecamatan Benda yang Mengungsi

Dari 1.000 KK, Hanya 15 Keluarga Korban Banjir di Kecamatan Benda yang Mengungsi

Megapolitan
Pertanyakan Progres Laporannya, Korban Penipuan Apartemen di Jaksel Datangi Polda Metro Jaya

Pertanyakan Progres Laporannya, Korban Penipuan Apartemen di Jaksel Datangi Polda Metro Jaya

Megapolitan
Pihak Kecamatan Benda Dirikan Dapur Umum bagi Warga Terdampak Banjir

Pihak Kecamatan Benda Dirikan Dapur Umum bagi Warga Terdampak Banjir

Megapolitan
Kasus Omicron di Jakarta Hampir 1.000, Wagub DKI Imbau Masyarakat Tak Keluar Rumah jika Tak Mendesak

Kasus Omicron di Jakarta Hampir 1.000, Wagub DKI Imbau Masyarakat Tak Keluar Rumah jika Tak Mendesak

Megapolitan
Habiskan Stok Lama, Pedagang di Pasar Slipi Masih Jual Minyak Goreng Rp 20.000 Per Liter

Habiskan Stok Lama, Pedagang di Pasar Slipi Masih Jual Minyak Goreng Rp 20.000 Per Liter

Megapolitan
Dari 517 Pasien Covid-19 Varian Omicron di Wisma Atlet, Tak Ada Kasus Kematian

Dari 517 Pasien Covid-19 Varian Omicron di Wisma Atlet, Tak Ada Kasus Kematian

Megapolitan
Dua Warga di Tanjung Duren Terkonfirmasi Positif Covid-19 Varian Omicron

Dua Warga di Tanjung Duren Terkonfirmasi Positif Covid-19 Varian Omicron

Megapolitan
Sempat Mengelak, Pelaku Akhirnya Mengaku Cabuli Bocah Setelah Hasil Visum Keluar

Sempat Mengelak, Pelaku Akhirnya Mengaku Cabuli Bocah Setelah Hasil Visum Keluar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.