Kompas.com - 01/04/2015, 16:11 WIB
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Rabu (1/4/2015). Musrenbang dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Sekretaris Daerah DKI Saefullah, Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi, dan perwakilan anggota DPRD. KOMPAS.COM/ANDRI DONNAL PUTERAPelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat, Rabu (1/4/2015). Musrenbang dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Sekretaris Daerah DKI Saefullah, Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi, dan perwakilan anggota DPRD.
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem elektronik dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau e-musrenbang dinilai efektif minimalkan anggaran-anggaran yang tidak terlalu perlu atau bukan prioritas. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaitkan hal tersebut sambil membicarakan soal anggaran siluman beberapa waktu lalu.

"Pakai e-musrenbang, enggak bisa tuh ngada-ngadain anggaran lagi. Masa kalau mau beli lemari saja per unitnya bisa sampai miliaran rupiah, itu gimana ya, kan enggak efektif juga to," tutur Djarot dalam pidato pembukaan di musrenbang Jakarta Barat, Rabu (1/4/2015).

E-musrenbang mulai diterapkan untuk menyusun anggaran DKI tahun 2016. Dengan cara tersebut, SKPD (satuan kerja perangkat daerah) DKI dapat memantau langsung usulan-usulan yang mereka ajukan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, poin pokok-pokok pikiran (pokir) yang diusulkan oleh anggota DPRD DKI berasal dari proses musrenbang.

Jika proses itu bisa didata secara elektronik, maka tidak akan ada lagi muncul pengadaan barang yang sebenarnya tidak diusulkan sebelumnya. "SKPD juga bisa awasi tuh kalau ada usulan yang dipotong," kata Basuki.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga berharap dengan e-musrenbang, KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) bisa berjalan dengan baik.

"Jadi tidak perlu lagi kami berantem sama DPRD karena punya pokok-pokok pikiran yang dimasukkan ke paripurna, masukin (pokir) ke e-musrenbang," kata Basuki, Selasa (31/3/2015) kemarin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nantinya, lanjut dia, e-musrenbang tersebut juga akan dikirim melalui sistem Jakarta Smart City. Dengan demikian, akan ketahuan secara detil pihak mana yang mengganti-ganti kegiatan. DPRD, lanjut dia, juga akan terbantu dengan penerapan sistem ini.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Dinkes Kota Tangerang Akan Gelar Vaksinasi Door to Door

Megapolitan
Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Ombudsman: 3 Petugas Lapas Tangerang yang Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Bisa Dinonaktifkan

Megapolitan
Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Tak Ada Izin, Tower BTS di Jatibening Disegel

Megapolitan
Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Pemprov DKI Surati Kemendikbud Minta Penjelasan Data Klaster Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Pemkot Bekasi Minta Pemprov DKI Olah Sampah Bantargebang Jadi Energi Terbarukan

Megapolitan
Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Polisi Siap Mediasi Atta Halilintar dengan Savas Fresh

Megapolitan
73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

73,4 Persen Warga Lansia di Kota Tangerang Telah Divaksin Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Dinkes Klaim Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah Tatap Muka di Kota Tangerang

Megapolitan
Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Belum Ada Upaya Damai, Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Atta Halilintar Berlanjut

Megapolitan
Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Soal Penonaktifan 3 Tersangka Kasus Kebakaran Lapas Tangerang, Kemenkumham: Kalapas yang Pertimbangkan

Megapolitan
Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Polisi Cari Unsur Pidana di Balik Kebakaran Cahaya Swalayan

Megapolitan
Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Tidak Ada Laporan Temuan Klaster Covid-19 dari PTM di Jakarta Pusat

Megapolitan
Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Instruksi Anies, Banjir Jakarta Surut Kurang dari 6 Jam

Megapolitan
Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Pengelola TPS Ilegal di Kota Tangerang: Kalau Ditutup, Saya Ikut Pemerintah

Megapolitan
Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Data Vaksinasi Depok Cantumkan 14 Orang Selain Nakes Terima Dosis 3, Ini Penjelasan Dinkes

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.