"Tidak ada itu. kami profesional dan proporsional, tidak ada ruang untuk itu (menyelipkan pokir)," kata pria yang akrab disapa Donny itu, saat dihubungi wartawan, Rabu (1/4/2015).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengaku mengirim pesan singkat kepada pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai langkah antisipatif dalam mengawasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI. Pesan singkat tersebut berisi "Hati-hati ada kemungkinan DPRD main dengan Kementerian".
Ia menduga masih ada oknum DPRD yang berupaya menyelipkan pokir yang sudah dipangkas olehnya. Setelah pokir ditolak DKI, kemungkinan ada oknum DPRD yang mengupayakan memasukkan pokir dengan bantuan oknum Kementerian Dalam Negeri.
Basuki mengatakan, pengiriman SMS kepada pejabat SKPD ini merupakan tindak lanjut dari informasi yang diberikan oleh salah seorang anggota DPRD kepadanya.
"Ada yang kasih tahu ke saya, enggak enaklah kalau dibuka siapa. Ini kekhawatiran teman-teman di DPRD, ada (anggota) DPRD kasih tahu saya, 'Hati-hati juga loh bisa saja ada oknum DPRD sudah masuk ke sana (Kemendagri) untuk masukin pokir (pokok pikiran)'. Itu bisik-bisik. Saya sih yakin Mendagri pasti aman, cuma karena ada omongan seperti itu, ya saya antisipasi saja," kata Basuki.