Kompas.com - 06/04/2015, 07:23 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menghadiri rapat paripurna DPRD DKI yang dijadwalkan pada hari Senin (6/4/2015) siang ini. Hubungan Basuki dan DPRD DKI sempat memanas pasca dugaan usulan anggaran "siluman" dalam bentuk pokok pikiran (pokir) oleh DPRD DKI pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015,

Dalam sidang paripurna hari ini, Basuki akan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014 di hadapan 106 anggota DPRD DKI. Penyampaian LKPJ ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan DPRD dan wajib disampaikan oleh gubernur pada awal tahun. Laporan yang disampaikan gubernur terkait kegiatan-kegiatan yang termasuk program unggulan 2014 yang terealisasi dan tidak terealisasi. 

"Datang dong, pasti datang. Cuma lapor gitu saja kan, seremonial doang," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (2/4/2015) lalu. 

DPRD sempat menyoroti rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014 serta pendapatan yang tidak mencapai target. Serapan anggaran tahun 2014 Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Kemudian, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun yang seharusnya mencapai target Rp 72,9 triliun.

Tak tercapainya target pendapatan menjadi alasan DPRD untuk mengajukan hak interpelasi kepada Basuki. Namun,  hak interpelasi itu batal digulirkan.

Dua bulan tak ikut paripurna

Terakhir, Basuki mengikuti paripurna DPRD pada 27 Januari 2015, saat pengesahan RAPBD 2015. Basuki memutuskan mengirim dokumen RAPBD 2015 yang disahkan dalam paripurna untuk diajukan ke Kemendagri pada 4 Februari 2015. Pengiriman dokumen Raperda APBD inilah yang menjadi polemik panjang antara DPRD DKI dengan Basuki karena banyaknya usulan dari DPRD dalam bentuk pokok pikiran (pokir) hingga Rp 12,1 triliun.

DPRD menganggap dokumen Rancangan APBD yang dikirim DKI ke Kemendagri adalah dokumen palsu. DPRD mengajukan hak angket kepada Basuki untuk menyelidiki perihal ini. 

Kemendagri kemudian melakukan mediasi antara Pemprov DKI dan DPRD pada 5 Maret lalu, namun berujung deadlock. Kemendagri memberi waktu kepada Pemprov DKI dan DPRD untuk berkomunikasi mengupayakan Perda APBD 2015. Namun, akhirnya Banggar DPRD menolak menerbitkan Perda APBD 2015 dan Basuki menyerahkan Rapergub APBD 2015 dengan pagu anggaran 2014 senilai Rp 72,9 triliun kepada Kemendagri. Kemendagri menjanjikan pengesahan APBD 2015 dengan SK Kemendagri pada 10 April 2015.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Megapolitan
Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Megapolitan
Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Megapolitan
Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Megapolitan
Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Megapolitan
Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Megapolitan
126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

Megapolitan
Grebek Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Amankan Manajer WN China

Grebek Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Amankan Manajer WN China

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 546, Pasien Dirawat Bertambah 505

UPDATE 27 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 546, Pasien Dirawat Bertambah 505

Megapolitan
Polisi Grebek Satu Lagi Kantor Pinjol di PIK 2

Polisi Grebek Satu Lagi Kantor Pinjol di PIK 2

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Kasus Covid-19 Varian Omicron di DKI Jakarta Kini Ada 2.040

UPDATE 27 Januari: Kasus Covid-19 Varian Omicron di DKI Jakarta Kini Ada 2.040

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Bertambah 4.149 dalam Sehari, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Ada 891.148

UPDATE 27 Januari: Bertambah 4.149 dalam Sehari, Kasus Covid-19 di Jakarta Kini Ada 891.148

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pengakuan Pegawai Pinjol Ilegal di PIK | Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele

[POPULER JABODETABEK] Pengakuan Pegawai Pinjol Ilegal di PIK | Sumur Resapan Diusulkan jadi Kolam Lele

Megapolitan
JIS Tutup Sementara Mulai 30 Januari Untuk Persiapan International Youth Championship

JIS Tutup Sementara Mulai 30 Januari Untuk Persiapan International Youth Championship

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.