Kompas.com - 06/04/2015, 07:23 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan menghadiri rapat paripurna DPRD DKI yang dijadwalkan pada hari Senin (6/4/2015) siang ini. Hubungan Basuki dan DPRD DKI sempat memanas pasca dugaan usulan anggaran "siluman" dalam bentuk pokok pikiran (pokir) oleh DPRD DKI pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015,

Dalam sidang paripurna hari ini, Basuki akan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2014 di hadapan 106 anggota DPRD DKI. Penyampaian LKPJ ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan DPRD dan wajib disampaikan oleh gubernur pada awal tahun. Laporan yang disampaikan gubernur terkait kegiatan-kegiatan yang termasuk program unggulan 2014 yang terealisasi dan tidak terealisasi. 

"Datang dong, pasti datang. Cuma lapor gitu saja kan, seremonial doang," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (2/4/2015) lalu. 

DPRD sempat menyoroti rendahnya serapan APBD tahun anggaran 2014 serta pendapatan yang tidak mencapai target. Serapan anggaran tahun 2014 Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Kemudian, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun yang seharusnya mencapai target Rp 72,9 triliun.

Tak tercapainya target pendapatan menjadi alasan DPRD untuk mengajukan hak interpelasi kepada Basuki. Namun,  hak interpelasi itu batal digulirkan.

Dua bulan tak ikut paripurna

Terakhir, Basuki mengikuti paripurna DPRD pada 27 Januari 2015, saat pengesahan RAPBD 2015. Basuki memutuskan mengirim dokumen RAPBD 2015 yang disahkan dalam paripurna untuk diajukan ke Kemendagri pada 4 Februari 2015. Pengiriman dokumen Raperda APBD inilah yang menjadi polemik panjang antara DPRD DKI dengan Basuki karena banyaknya usulan dari DPRD dalam bentuk pokok pikiran (pokir) hingga Rp 12,1 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

DPRD menganggap dokumen Rancangan APBD yang dikirim DKI ke Kemendagri adalah dokumen palsu. DPRD mengajukan hak angket kepada Basuki untuk menyelidiki perihal ini. 

Kemendagri kemudian melakukan mediasi antara Pemprov DKI dan DPRD pada 5 Maret lalu, namun berujung deadlock. Kemendagri memberi waktu kepada Pemprov DKI dan DPRD untuk berkomunikasi mengupayakan Perda APBD 2015. Namun, akhirnya Banggar DPRD menolak menerbitkan Perda APBD 2015 dan Basuki menyerahkan Rapergub APBD 2015 dengan pagu anggaran 2014 senilai Rp 72,9 triliun kepada Kemendagri. Kemendagri menjanjikan pengesahan APBD 2015 dengan SK Kemendagri pada 10 April 2015.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, Wagub DKI: Korban Terjebak Asap

2 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, Wagub DKI: Korban Terjebak Asap

Megapolitan
Kecelakaan Transjakarta di Simpang PGC, Sopir Bus Diberhentikan Sementara

Kecelakaan Transjakarta di Simpang PGC, Sopir Bus Diberhentikan Sementara

Megapolitan
Wagub DKI Pantau Gedung Cyber yang Terbakar

Wagub DKI Pantau Gedung Cyber yang Terbakar

Megapolitan
Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Jakarta Tambah 28 Kasus, 423 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Jakarta Tambah 28 Kasus, 423 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Sopir Tak Jaga Jarak, BMW Seruduk Fortuner di Tol Bandara Soekarno-Hatta

Sopir Tak Jaga Jarak, BMW Seruduk Fortuner di Tol Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Ditabrak Truk, Pohon Tumbang Menutup Jalan di Daan Mogot

Ditabrak Truk, Pohon Tumbang Menutup Jalan di Daan Mogot

Megapolitan
Bantah Diskriminasi Reuni 212, Polisi: Tanya Gubernur Anies, Kenapa Enggak Keluarkan Rekomendasi

Bantah Diskriminasi Reuni 212, Polisi: Tanya Gubernur Anies, Kenapa Enggak Keluarkan Rekomendasi

Megapolitan
Koantas Bima Kini Terintegrasi Sistem BRT Transjakarta

Koantas Bima Kini Terintegrasi Sistem BRT Transjakarta

Megapolitan
Transjakarta Kembali Kecelakaan, Wagub DKI: Kami Akan Evaluasi

Transjakarta Kembali Kecelakaan, Wagub DKI: Kami Akan Evaluasi

Megapolitan
Nasdem Sebut Penunjukan Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E Murni Profesional

Nasdem Sebut Penunjukan Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E Murni Profesional

Megapolitan
Massa Aksi 212 Lanjutkan Kegiatan di Bekasi

Massa Aksi 212 Lanjutkan Kegiatan di Bekasi

Megapolitan
Periode Liburan Sekolah di Kota Tangerang Digeser, 17-31 Desember Wajib Belajar

Periode Liburan Sekolah di Kota Tangerang Digeser, 17-31 Desember Wajib Belajar

Megapolitan
Begini Rencana Proyek Sumur Resapan di Jakarta pada 2022, jika Dana Tak Dihapus DPRD

Begini Rencana Proyek Sumur Resapan di Jakarta pada 2022, jika Dana Tak Dihapus DPRD

Megapolitan
Bendera Ormas Tak Berizin di Jakarta Barat Akan Ditertibkan

Bendera Ormas Tak Berizin di Jakarta Barat Akan Ditertibkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.