Penasihat Hukum Tak Hadir, Sidang Perdana Udar Pristono Ditunda

Kompas.com - 06/04/2015, 14:31 WIB
Mantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono jelang sidang gugatannya terhadap sejumlah instansi terkait tuduhan tindak pidana pencucian uang, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2015) Alsadad RudiMantan Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono jelang sidang gugatannya terhadap sejumlah instansi terkait tuduhan tindak pidana pencucian uang, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2015)
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, urung menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (6/4/2015). Sidang itu ditunda karena Pristono tidak didampingi oleh tim penasihat hukumnya.

Kuasa hukum Pristono absen karena sedang mengikuti sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sebelum sidang dimulai, Pristono menyampaikan kepada majelis hakim mengenai alasan absennya tim kuasa hukumnya.

"Ada dua praperadilan hari ini. Jadi beliau (penasihat hukum) mungkin masih di perjalanan," ujar Pristono.

Ketua Majelis Hakim Artha Theresia menyatakan apakah Pristono bersedia melanjutkan sidang tanpa kehadiran penasihat hukum. Pristono meminta agar sidang ditunda hingga penasihat hukum dapat mendampinginya dalam sidang.

"Yang Mulia, jika diizinkan, kami ingin didampingi penasihat hukum. Jadi saya minta kalau bisa sidang ini ditunda dulu," kata Pristono.

Ia mengatakan bahwa tim penasihat hukumnya kesulitan mengatur waktu karena harus menghadiri dua sidang praperadilan dalam waktu yang sama di tempat berbeda. Hakim Artha pun mengabulkan permintaan menunda sidang.

"Keberatan terdakwa untuk tidak didampingi dicatat. Jadi kami menunda persidangan ini supaya Saudara didampingi penasehat hukum pada persidangan berikutnya," kata Hakim Artha.

Sidang akhirnya ditunda hingga Senin (13/4/2015) pukul 10.00 WIB.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pristono menggugat pengembalian sita barang bukti senilai Rp 1,07 triliun. Tim pengacara menilai bahwa penyitaan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung tidak sesuai dengan prosedur dan tidak berkaitan dengan kasus.

Sementara itu, di PN Jakarta Selatan, Pristono menjalani sidang praperadilan yang ditujukannya pada Kejaksaan Agung serta enam pihak yang melaporkannya atas dugaan korupsi pengadaan bus transjakarta. Enam pihak tersebut adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktur Utama PT Transjakarta, Direktur Utama PT Industri Kereta Api (Inka), Direktur Utama PT Sapta Guna Daya Prima, dan Gubernur DKI Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Dijambret, Tas Berisi Dokumen Penting Hilang

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Dijambret, Tas Berisi Dokumen Penting Hilang

Megapolitan
Perkenalkan Formula E ke Anies, Dino Patti Djalal: Saya Yakin Akan Naikkan Pamor Jakarta

Perkenalkan Formula E ke Anies, Dino Patti Djalal: Saya Yakin Akan Naikkan Pamor Jakarta

Megapolitan
Soal Penjabat Gubernur DKI, Ketua Fraksi PDI-P: Sekda Juga Memenuhi Syarat

Soal Penjabat Gubernur DKI, Ketua Fraksi PDI-P: Sekda Juga Memenuhi Syarat

Megapolitan
Cerita Sopir Odong-odong di Tegal Alur, Biasa Antar Bocah jadi Antar Pengungsi

Cerita Sopir Odong-odong di Tegal Alur, Biasa Antar Bocah jadi Antar Pengungsi

Megapolitan
Puluhan Kilogram Kulit Kabel Dibuang di Gorong-gorong, Diduga Ulah Pencuri

Puluhan Kilogram Kulit Kabel Dibuang di Gorong-gorong, Diduga Ulah Pencuri

Megapolitan
PSI Minta Anies Tinjau Langsung Lokasi Sirkuit Formula E di Ancol

PSI Minta Anies Tinjau Langsung Lokasi Sirkuit Formula E di Ancol

Megapolitan
14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

14 Warga Cilandak Positif Omicron, Camat Sebut Terpapar Setelah Bepergian ke Luar Negeri

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Kasus Covid-19 Melonjak, Pemkot Tangerang Hendak Terapkan Aturan WFH 50 Persen

Megapolitan
Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Gulungan Kulit Kabel di Gorong-gorong Jadi Salah Satu Penyebab Banjir

Megapolitan
Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Ini yang Dilakukan RSUI Depok

Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Ini yang Dilakukan RSUI Depok

Megapolitan
Beredar, Video Tawuran Antarpelajar Bawa Senjata Tajam di Jatinegara, Polisi: Video Lama

Beredar, Video Tawuran Antarpelajar Bawa Senjata Tajam di Jatinegara, Polisi: Video Lama

Megapolitan
Kelakuan Pembeli Borong Minyak Goreng Rp 14.000, Ajak Sekeluarga karena Pembelian Dibatasi

Kelakuan Pembeli Borong Minyak Goreng Rp 14.000, Ajak Sekeluarga karena Pembelian Dibatasi

Megapolitan
Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Wacana Hentikan Sementara Aturan Ganjil Genap

Polda Metro Jaya Sebut Belum Ada Wacana Hentikan Sementara Aturan Ganjil Genap

Megapolitan
51 Guru dan Siswa di Sekolah Insan Cendekia Madani Serpong Positif Covid-19

51 Guru dan Siswa di Sekolah Insan Cendekia Madani Serpong Positif Covid-19

Megapolitan
Kronologi Polantas Ditabrak Pemotor yang Terobos Jalur Transjakarta di Simpang PGC

Kronologi Polantas Ditabrak Pemotor yang Terobos Jalur Transjakarta di Simpang PGC

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.