Kompas.com - 06/04/2015, 17:18 WIB
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS — Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merekrut tenaga kerja kontrak memicu gejolak. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif, Minggu (5/4), berpendapat, perampingan struktur birokrasi yang ditempuh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan memangkas jabatan mensyaratkan tambahan fungsi kerja. Tujuan itu bertentangan dengan perekrutan sekitar 15.000 tenaga kerja kontrak di 267 kelurahan di seluruh DKI Jakarta.

Pada saat yang sama, kata Syarif, ada pekerja harian lepas yang bekerja di bawah pengelolaan suku dinas atau dinas kebersihan, tata air, dan kesehatan. Tanpa pengaturan yang baik, fungsi kerja antarpekerja bisa tumpang tindih.

"Masyarakat memang butuh penanganan segera masalah sampah, lampu jalan yang mati, atau pohon tumbang, tetapi sistemnya belum jelas. Apalagi, dalam rancangan anggaran muncul dua nomenklatur untuk keperluan itu, yakni dukungan penanganan segera dan kontrak di kelurahan," ujarnya.

Syarif menyoroti dana dianggarkan dalam rancangan APBD 2015 yang hampir sama, yaitu Rp 2,6 miliar-Rp 3,5 miliar per kelurahan. Padahal, tiap kelurahan berbeda karakteristik wilayah, luas, dan jumlah warganya.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menambahkan, tenaga kerja kontrak dibutuhkan untuk menyelesaikan segera masalah di lapangan. Pemprov DKI menganggarkan dana Rp 8 miliar-Rp 9 miliar untuk setiap kelurahan untuk merekrut tenaga kerja. Selain membayar pekerja, kelurahan juga diberi wewenang untuk menggunakan dana operasi.

Ia menambahkan, tugas pekerja kontrak akan diatur agar tidak tumpang tindih dengan pegawai negeri sipil. Mereka yang diprioritaskan direkrut adalah warga setempat, memiliki kartu tanda penduduk DKI Jakarta, serta sehat jasmani rohani. DKI menjanjikan gaji sedikitnya sebesar upah minimum tahun ini, yakni Rp 2,7 juta per bulan.

Di Kepulauan Seribu, perekrutan tenaga kontrak dilakukan sejak awal Januari lalu. Kurangnya aparat dan tenaga kebersihan diupayakan tertutupi dengan adanya tenaga kontrak ini. Tiga kelurahan di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, misalnya, memiliki tenaga kontrak lebih dari 30 orang. Mereka diseleksi, dikontrak, dan dipekerjakan secara swakelola oleh pihak kelurahan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Camat Kepulauan Seribu Utara Agus Setiawan menuturkan, tenaga kontrak ini sangat membantu dalam membersihkan saluran air, menyapu jalan, membersihkan sampah, atau memotong ranting pohon. Apalagi, jumlah petugas dan pegawai di pulau terbatas.

Sejumlah lurah di wilayah Jakarta Utara belum melakukan perekrutan tenaga kontrak. Belum keluarnya petunjuk teknis membuat lurah ragu melakukan perekrutan. (MKN/JAL)

 

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 6 April 2015, di halaman 25 dengan judul "Perekrutan Bertentangan dengan Perampingan Birokrasi".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak, 1 Tewas dan 18 Luka

Kronologi Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak, 1 Tewas dan 18 Luka

Megapolitan
 4 Tahun Gubernur Anies, Mimpi Integrasi Antarmoda Transportasi Jakarta

4 Tahun Gubernur Anies, Mimpi Integrasi Antarmoda Transportasi Jakarta

Megapolitan
5.305 Pelajar SD Usia 12 Tahun di Kota Tangerang Akan Divaksinasi

5.305 Pelajar SD Usia 12 Tahun di Kota Tangerang Akan Divaksinasi

Megapolitan
Polisi Minta Warga Melapor jika Ada Perusahaan Pinjol yang Meresahkan

Polisi Minta Warga Melapor jika Ada Perusahaan Pinjol yang Meresahkan

Megapolitan
Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak Tewaskan Sopir, Polisi: Kurang Jaga Jarak

Kecelakaan Beruntun 4 Bus di Tol Tangerang-Merak Tewaskan Sopir, Polisi: Kurang Jaga Jarak

Megapolitan
Polda Metro Periksa Rachel Vennya Kamis Depan

Polda Metro Periksa Rachel Vennya Kamis Depan

Megapolitan
Jenazah Perempuan Tergeletak di Pinggir Jalan Tol Arah Bandara Soekarno-Hatta

Jenazah Perempuan Tergeletak di Pinggir Jalan Tol Arah Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Anies: IMB Kampung Tanah Merah Jadi Izin untuk Kawasan Pertama di Indonesia

Anies: IMB Kampung Tanah Merah Jadi Izin untuk Kawasan Pertama di Indonesia

Megapolitan
Anies: Jakarta Bersiap untuk Formula E 4 Juni 2022

Anies: Jakarta Bersiap untuk Formula E 4 Juni 2022

Megapolitan
Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Inspeksi ke Gedung Pemerintah dan Swasta

Cek Sumur Resapan, Pemkot Jakpus Akan Inspeksi ke Gedung Pemerintah dan Swasta

Megapolitan
Kebakaran Permukiman Padat di Krendang, Ratusan Warga Mengungsi

Kebakaran Permukiman Padat di Krendang, Ratusan Warga Mengungsi

Megapolitan
Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Jakarta Resmi Ditetapkan Jadi Tuan Rumah Formula E 2022

Megapolitan
Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Kasus Kabur dari Karantina, Oknum TNI Sudah Ditindak, Rachel Vennya Belum Diperiksa

Megapolitan
UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

UPDATE 15 Oktober: 7 Kasus Baru Covid-19 di Depok

Megapolitan
Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Kisah Heroik Petugas Damkar Selamatkan Siswi dari Reruntuhan Beton, Tangis Pecah Saat Misi Selesai

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.