Roy juga mengkritisi sistem pokir yang selama ini diterapkan oleh DPRD DKI. Menurut dia, pokir selama ini tidak tepat sasaran karena dimasukkan setelah penganggaran.
"Pokir harusnya ada di awal, bukan di tengah. Pokir harus berangkat dari persoalan masyarakat, setelah itu menjadi bahan pertimbangan untuk mengalokasikan anggaran," sebut Roy.
Dalam diskusi tersebut, Roy juga menyayangkan kurangnya ruang bagi masyarakat untuk mengkritisi anggaran maupun pokir. Padahal, dengan hal itu, kemungkinan penyelewengan anggaran akan semakin kecil.