"Kalau gubernur merasa benar sendiri, itu enggak sehat. Kalau perilakunya tetap seperti ini, pembahasan anggaran tiap tahun akan selalu melibatkan Kemendagri," ujar dia, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2015).
Selamat juga menyesalkan sikap Ahok yang kerap menyudutkan DPRD terkait pokok-pokok pikiran (pokir). Padahal, kata dia, pokir merupakan bagian dari wewenang yang dimiliki DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran. Kalaupun ada kejadian di mana pokir disalahgunakan untuk program yang tidak sesuai kebutuhan, kata Selamat, bukan berarti Ahok bisa menghilangkan hak yang dimiliki DPRD. Apalagi, bila hak tersebut diatur dalam undang-undang.
"Kan pokir dewan enggak semuanya UPS, dan seakan-akan bermasalah semua. Seharusnya mana yang enggak disepakati, mana yang enggak sesuai RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah), ya ditinggal. Tapi sekarang, main kuat-kuatan opini di masyarakat. Ini enggak sehat," ujar dia.