Kompas.com - 10/04/2015, 16:59 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai mengadakan rapat dengan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di ruang Sekda Lantai 4 Blok G, Balai Kota, Minggu (22/3/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai mengadakan rapat dengan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di ruang Sekda Lantai 4 Blok G, Balai Kota, Minggu (22/3/2015).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta begitu kesal mengetahui Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mempersepsikan nilai APBD 2015 senilai pagu belanja APBD-P 2014 sebesar Rp 63 triliun. Padahal, menurut peraturan yang berlaku, DKI menggunakan pagu APBD-P 2014 senilai Rp 72,9 triliun, bukan pagu belanja.

Sedianya, surat keputusan Mendagri akan diputuskan pada Jumat (10/4/2015) ini dengan jumlah Rp 63 triliun. 

"Iya, gila kan, dia bilang pagu belanja, mana ada pagu belanja. Ini pagu APBD kok, jelas-jelas pagu APBD. Kalau sampai ditafsirkan (APBD pakai pagu belanja tahun lalu) begitu, kok bodoh sekali DDN (Departemen Dalam Negeri, sekarang Kemendagri) bisa membiarkan uang Rp 9 triliun," kata Basuki dengan nada suara tinggi di Balai Kota, Jumat. 

Apabila DKI diharuskan menggunakan pagu belanja sejumlah itu, maka bisa diartikan bahwa sebelum Kemendagri tanda tangan atas APBD tersebut, sudah terdapat sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) sebesar Rp 9 triliun.

Basuki beralasan, menurut Pasal 314 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jika pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi peraturan daerah (perda) provinsi tentang APBD, maka yang akan diberlakukan adalah pagu APBD tahun sebelumnya.

Sementara itu, Kemendagri menafsirkan bahwa yang digunakan adalah pagu belanja sebesar Rp 63 triliun.

"Di Lombok Timur tahun 2004 pernah mengadakan (program) dengan pergub. Kenapa di sana (Lombok Timur) bisa menggunakan pagu anggaran tahun lalu, kok pas DKI tidak boleh, ini kan sudah preseden hukum lho. Kalau Anda menafsirkan ini, berarti masih tidak ngerti hukum, makanya saya protes. Silakan putuskan (APBD dengan pagu belanja), tetapi saya akan konferensi pers mengatakan Anda ngaco menafsirkan ini," kata Basuki. 

Namun apabila Kemendagri pada akhirnya tetap memutuskan DKI menggunakan pagu belanja senilai Rp 63 triliun, maka Pemprov DKI mau tidak mau harus tetap mengikutinya.

"Ya manut (ikut) dong, kami harus ngikut, mau bilang apa? Tunggu gue jadi presiden kalau begitu. Saya sudah kesal kalau begitu caranya," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak Larangan Mudik, Hanya Satu Penerbangan Niaga dari Bandara Halim Perdanakusuma

Sejak Larangan Mudik, Hanya Satu Penerbangan Niaga dari Bandara Halim Perdanakusuma

Megapolitan
Pemprov DKI: Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Keluar Masuk Jakarta

Pemprov DKI: Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Keluar Masuk Jakarta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kebingungan Warga dan Pemda soal Larangan Mudik Lokal Jabodetabek

[POPULER JABODETABEK] Kebingungan Warga dan Pemda soal Larangan Mudik Lokal Jabodetabek

Megapolitan
Kebakaran di Kapuk Muara Diduga Akibat Korsleting Listrik, 65 Rumah Terbakar

Kebakaran di Kapuk Muara Diduga Akibat Korsleting Listrik, 65 Rumah Terbakar

Megapolitan
Kodam Jaya Kecam Upaya Perampasan Mobil yang Dibawa Anggota Babinsa Ketika Antar Orang Sakit

Kodam Jaya Kecam Upaya Perampasan Mobil yang Dibawa Anggota Babinsa Ketika Antar Orang Sakit

Megapolitan
Rumah Terbakar di Kapuk Muara Penjaringan

Rumah Terbakar di Kapuk Muara Penjaringan

Megapolitan
UPDATE 8 Mei: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 207 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 8 Mei: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 207 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Kompor Meledak Saat Sedang Buat Kue Lebaran, Dua Rumah Kontrakan di Cakung Terbakar

Kompor Meledak Saat Sedang Buat Kue Lebaran, Dua Rumah Kontrakan di Cakung Terbakar

Megapolitan
Masjid Jabalurrahmah, Tetap Berdiri Kokoh Diterjang Dahsyatnya Bencana Tanggul Situ Gintung Jebol

Masjid Jabalurrahmah, Tetap Berdiri Kokoh Diterjang Dahsyatnya Bencana Tanggul Situ Gintung Jebol

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 9 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya, Minggu 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya, Minggu 9 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 9 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 9 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 9 Mei 2021

Megapolitan
Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 3 Pasien Meninggal

Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X