Ahok: Tunggu Gue Jadi Presiden kalau Begitu Caranya

Kompas.com - 10/04/2015, 16:59 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai mengadakan rapat dengan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di ruang Sekda Lantai 4 Blok G, Balai Kota, Minggu (22/3/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai mengadakan rapat dengan pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD), di ruang Sekda Lantai 4 Blok G, Balai Kota, Minggu (22/3/2015).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta begitu kesal mengetahui Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mempersepsikan nilai APBD 2015 senilai pagu belanja APBD-P 2014 sebesar Rp 63 triliun. Padahal, menurut peraturan yang berlaku, DKI menggunakan pagu APBD-P 2014 senilai Rp 72,9 triliun, bukan pagu belanja.

Sedianya, surat keputusan Mendagri akan diputuskan pada Jumat (10/4/2015) ini dengan jumlah Rp 63 triliun. 

"Iya, gila kan, dia bilang pagu belanja, mana ada pagu belanja. Ini pagu APBD kok, jelas-jelas pagu APBD. Kalau sampai ditafsirkan (APBD pakai pagu belanja tahun lalu) begitu, kok bodoh sekali DDN (Departemen Dalam Negeri, sekarang Kemendagri) bisa membiarkan uang Rp 9 triliun," kata Basuki dengan nada suara tinggi di Balai Kota, Jumat. 

Apabila DKI diharuskan menggunakan pagu belanja sejumlah itu, maka bisa diartikan bahwa sebelum Kemendagri tanda tangan atas APBD tersebut, sudah terdapat sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) sebesar Rp 9 triliun.

Basuki beralasan, menurut Pasal 314 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jika pembatalan dilakukan terhadap seluruh isi peraturan daerah (perda) provinsi tentang APBD, maka yang akan diberlakukan adalah pagu APBD tahun sebelumnya.

Sementara itu, Kemendagri menafsirkan bahwa yang digunakan adalah pagu belanja sebesar Rp 63 triliun.

"Di Lombok Timur tahun 2004 pernah mengadakan (program) dengan pergub. Kenapa di sana (Lombok Timur) bisa menggunakan pagu anggaran tahun lalu, kok pas DKI tidak boleh, ini kan sudah preseden hukum lho. Kalau Anda menafsirkan ini, berarti masih tidak ngerti hukum, makanya saya protes. Silakan putuskan (APBD dengan pagu belanja), tetapi saya akan konferensi pers mengatakan Anda ngaco menafsirkan ini," kata Basuki. 

Namun apabila Kemendagri pada akhirnya tetap memutuskan DKI menggunakan pagu belanja senilai Rp 63 triliun, maka Pemprov DKI mau tidak mau harus tetap mengikutinya.

"Ya manut (ikut) dong, kami harus ngikut, mau bilang apa? Tunggu gue jadi presiden kalau begitu. Saya sudah kesal kalau begitu caranya," kata pria yang biasa disapa Ahok itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

BMKG: Hari Ini Sebagian Jabodetabek Hujan Ringan

Megapolitan
Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Apresiasi Kinerja, Pemkot Bekasi Beri Insentif ke Petugas Pemulasaraan Jenazah Covid-19 TPU Pedurenan

Megapolitan
Proses Aborsi di Klinik Ilegal Jakarta Pusat Hanya Berlangsung 15 menit

Proses Aborsi di Klinik Ilegal Jakarta Pusat Hanya Berlangsung 15 menit

Megapolitan
Polisi Gerebek Rumah yang Dijadikan Pabrik Ekstasi di Tangerang

Polisi Gerebek Rumah yang Dijadikan Pabrik Ekstasi di Tangerang

Megapolitan
26 RS Swasta di Jakarta akan Jadi RS Rujukan Covid-19

26 RS Swasta di Jakarta akan Jadi RS Rujukan Covid-19

Megapolitan
Langgar Protokol Kesehatan, Lebih dari 208 Tempat Usaha di Jakarta Ditutup Sementara

Langgar Protokol Kesehatan, Lebih dari 208 Tempat Usaha di Jakarta Ditutup Sementara

Megapolitan
Selama Isolasi di RS, Rektor IPB Ciptakan Lagu

Selama Isolasi di RS, Rektor IPB Ciptakan Lagu

Megapolitan
Setelah 3 Jam, Kebakaran di Sebuah Restoran di Kebayoran Baru Akhirnya Padam

Setelah 3 Jam, Kebakaran di Sebuah Restoran di Kebayoran Baru Akhirnya Padam

Megapolitan
Rekonstruksi Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, 10 Tersangka Peragakan 63 Adegan

Rekonstruksi Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, 10 Tersangka Peragakan 63 Adegan

Megapolitan
Sembuh dari Corona, Rektor IPB University Diperbolehkan Pulang

Sembuh dari Corona, Rektor IPB University Diperbolehkan Pulang

Megapolitan
Profil Cai Changpan, Bandar Narkoba Terpidana Mati yang Dua Kali Kabur dari Penjara

Profil Cai Changpan, Bandar Narkoba Terpidana Mati yang Dua Kali Kabur dari Penjara

Megapolitan
Pesan 87 Permen Mengandung Ganja dari Amerika, Pria Ini Ditangkap

Pesan 87 Permen Mengandung Ganja dari Amerika, Pria Ini Ditangkap

Megapolitan
UPDATE 25 September: Bertambah 19 Kasus Positif dan 25 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

UPDATE 25 September: Bertambah 19 Kasus Positif dan 25 Pasien Covid-19 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Polisi Tangkap Bandar Narkoba di Pamulang, Sita Sabu Senilai Rp 2,5 Miliar

Polisi Tangkap Bandar Narkoba di Pamulang, Sita Sabu Senilai Rp 2,5 Miliar

Megapolitan
UPDATE 25 September: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.289 Orang, Kasus Aktif Jadi 12.898

UPDATE 25 September: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.289 Orang, Kasus Aktif Jadi 12.898

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X