Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal HMP, Mengapa PKS Tunggu Sikap PDI-P?

Kompas.com - 10/04/2015, 20:08 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain PDI Perjuangan merupakan fraksi terbesar di DPRD DKI Jakarta dan memiliki para kader yang menjadi pimpinan di lembaga eksekutif, alasan Fraksi PKS menunggu sikap fraksi itu terkait opsi hak menyatakan pendapat lantaran ketidakkompakan DPRD dalam menyikapi hasil hak angket.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin mengatakan, sejauh ini fraksi-fraksi di DPRD belum satu suara soal HMP pascapengumuman hasil pemeriksaan Panitia Angket Rancangan APBD DKI Jakarta 2015 pada 6 April lalu.

"Harusnya yang dibicarakan itu jangan HMP atau pemakzulan dulu. DPRD itu harus menentukan sikap dulu, selesai hak angket kita mau ngapain," ujar dia di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (10/4/2015).

Meski demikian, Selamat memaklumi bila sampai saat ini fraksi-fraksi yang ada di DPRD belum satu suara mengenai sikapnya terhadap hak angket. Sebab, setiap fraksi di DPRD DKI masih menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masing-masing.

Menurut Selamat, masing-masing fraksi tentu tidak ingin apabila keputusan yang mereka ambil tidak sinkron dengan keinginan DPP partainya. Sebab bila itu sampai terjadi, ujar Selamat, tentu akan membuat malu partai itu sendiri.

"Masa sudah gagah-gagah mengambil sikap, tahu-tahunya diubah karena ada perintah dari DPP. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang dihindari oleh teman-teman di fraksi lain," ujar anggota Komisi C itu.

Saat disinggung mengenai sikap DPP partainya, Selamat mengaku bahwa DPP PKS menyerahkan sepenuhnya kewenangan ke pihaknya, dalam hal ini Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta.

"DPP PKS tidak memberi arahan yang ketat. Kita hanya disuruh menjaga kekompakan di DPRD," pungkas dia.

Seperti diberitakan, panitia khusus hak angket menyatakan Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama telah melakukan pelanggaran beberapa peraturan perundang-undangan. Pelanggaran pertama terkait penyerahan dokumen RAPBD palsu yang bukan hasil pembahasan dengan legislatif. Sedangkan pelanggaran yang kedua terkait masalah etika. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan hak angket, di Gedung DPRD DKI, Senin (6/4/2015).

Penyampaian laporan juga resmi mengakhiri tugas panitia khusus hak angket. Mereka meminta agar pimpinan DPRD menindaklanjuti temuan tersebut dengan menggulirkan hak menyatakan pendapat. Sejauh ini, fraksi di DPRD yang telah menyatakan mendukung hak menyatakan pendapat baru dua, yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi PPP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kans Duet dengan Anies di Pilkada Jakarta, Sandiaga: Enggak Ada Ajakan

Soal Kans Duet dengan Anies di Pilkada Jakarta, Sandiaga: Enggak Ada Ajakan

Megapolitan
Rumah Kosong 2 Lantai di Bogor Terbakar, Penyebab Belum Diketahui

Rumah Kosong 2 Lantai di Bogor Terbakar, Penyebab Belum Diketahui

Megapolitan
Dinas KPKP DKI Jakarta Periksa 79.786 Hewan Kurban, Seluruhnya Dinyatakan Sehat

Dinas KPKP DKI Jakarta Periksa 79.786 Hewan Kurban, Seluruhnya Dinyatakan Sehat

Megapolitan
Bisa Cemari Lingkungan, Pengusaha Konfeksi di Tambora Diminta Tak Buang Limbah Sembarangan

Bisa Cemari Lingkungan, Pengusaha Konfeksi di Tambora Diminta Tak Buang Limbah Sembarangan

Megapolitan
Jusuf Kalla Persilakan Anies Maju Pilkada Jakarta 2024

Jusuf Kalla Persilakan Anies Maju Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Hari Ini, Warga: Perbedaan Hal Biasa

Masjid Agung Al-Azhar Gelar Shalat Idul Adha Hari Ini, Warga: Perbedaan Hal Biasa

Megapolitan
Anies-Sandiaga Tak Berencana Duet Kembali pada Pilkada Jakarta

Anies-Sandiaga Tak Berencana Duet Kembali pada Pilkada Jakarta

Megapolitan
Namanya Diusulkan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta 2024, Anies: Mengalir Saja, Santai...

Namanya Diusulkan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta 2024, Anies: Mengalir Saja, Santai...

Megapolitan
Akrab dengan Sandiaga Saat Nobar, Anies Sebut Tak Bahas Pilkada Jakarta 2024

Akrab dengan Sandiaga Saat Nobar, Anies Sebut Tak Bahas Pilkada Jakarta 2024

Megapolitan
Momen Anies Salami Jusuf Kalla Sambil Membungkuk dan Hormat ke Sandiaga Sebelum Nobar Film 'Lafran'

Momen Anies Salami Jusuf Kalla Sambil Membungkuk dan Hormat ke Sandiaga Sebelum Nobar Film "Lafran"

Megapolitan
Pengelola Jakarta Fair 2024 Siapkan Area Parkir di JIExpo Kemayoran, Bisa Tampung Puluhan Ribu Kendaraan

Pengelola Jakarta Fair 2024 Siapkan Area Parkir di JIExpo Kemayoran, Bisa Tampung Puluhan Ribu Kendaraan

Megapolitan
Seekor Sapi Masuk ke Tol Jagorawi, Lalu Lintas Sempat Macet

Seekor Sapi Masuk ke Tol Jagorawi, Lalu Lintas Sempat Macet

Megapolitan
10 Nama Usulan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta: Anies, Ahok, dan Andika Perkasa

10 Nama Usulan DPD PDI-P untuk Pilkada Jakarta: Anies, Ahok, dan Andika Perkasa

Megapolitan
Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Video Viral Bule Hina IKN Ternyata Direkam di Bogor

Megapolitan
Lurah: Separuh Penduduk Kali Anyar Buruh Konfeksi dari Perantauan

Lurah: Separuh Penduduk Kali Anyar Buruh Konfeksi dari Perantauan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com