Zulkifli Hasan Panggil 2 Kader PAN di DPRD DKI, Bahas HMP terhadap Ahok?

Kompas.com - 13/04/2015, 20:21 WIB
Ketua MPR Zulkifli Hasan memimpin rapat gabungan Fraksi MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014). TRIBUNNEWS/HERUDINKetua MPR Zulkifli Hasan memimpin rapat gabungan Fraksi MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Dua kader PAN di DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusmanto dan Johan Musyawa, dipanggil oleh Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, Senin (13/4/2015) sore. Keduanya direncanakan akan mengadakan pertemuan dengan Zulkifli selaku Ketua MPR RI di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Saat ditanyakan maksud dari pertemuan tersebut, Johan Musyawa enggan mengungkapkannya. Ia hanya menjawab singkat mengenai kemungkinan isi pertemuan akan membahas sikap yang diambil pasca-pengumuman hasil angket terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

"Mau dipanggil Ketua Umum. (Bahas soal hak menyatakan pendapat) bisa jadi," ujar Johan saat akan hendak meninggalkan Gedung DPRD.

Sebagai informasi, saat ini dua kader PAN di DPRD DKI bergabung di Fraksi Demokrat-PAN yang terdiri atas 12 orang anggota. Saat ini, 10 anggota fraksi yang berasal dari Partai Demokrat telah menyatakan mendukung digulirkannya hak menyatakan pendapat terhadap Ahok, sapaan Basuki.

"Setelah lihat situasinya, ternyata kita memang harus mendukung dilakukannya hak menyatakan pendapat," kata Ketua Fraksi Demokrat-PAN Lucky Sastrawiria kepada Kompas.com, Senin pagi.

Setelah pengambilan keputusan tersebut, Lucky mengaku akan segera melaporkannya ke Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli. Sebab, persetujuan akhir tetap berada di tangan pengurus partai.

"Ini kan keputusan di tingkat fraksi. Nanti akan segera saya laporkan ke pihak partai, ke Ketua DPD. Mungkin besok ya," ujar dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan keputusan yang diambil Demokrat, sudah ada tiga partai yang menyatakan mendukung digulirkannya hak menyatakan pendapat terhadap Ahok. Sebelumnya, dua partai yang telah secara resmi menyatakan mendukung digulirkannya hak menyatakan pendapat terhadap Ahok adalah Gerindra dan PPP. Sementara itu, partai yang telah menyatakan menolak adalah Nasdem dan PKB.

Seperti diberitakan, panitia khusus hak angket menyatakan Ahok telah melakukan pelanggaran beberapa peraturan perundang-undangan. Pelanggaran pertama ialah terkait penyerahan dokumen RAPBD palsu yang bukan hasil pembahasan dengan legislatif, sedangkan pelanggaran yang kedua terkait masalah etika.

Penyampaian laporan juga resmi mengakhiri tugas panitia khusus hak angket. Mereka meminta agar pimpinan DPRD menindaklanjuti temuan tersebut dengan menggulirkan hak menyatakan pendapat.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPDB SMA di Kota Tangerang dan Tangsel Digelar Besok, Simak Jadwal Lengkapnya

PPDB SMA di Kota Tangerang dan Tangsel Digelar Besok, Simak Jadwal Lengkapnya

Megapolitan
Pengemudi Fortuner Lepaskan Tembakan di Kebayoran Baru, Polisi Temukan 2 Selongsong Peluru

Pengemudi Fortuner Lepaskan Tembakan di Kebayoran Baru, Polisi Temukan 2 Selongsong Peluru

Megapolitan
Pengemudi Fortuner Lepaskan Tembakan di Dekat Kompleks Pati Polri, Kebayoran Baru

Pengemudi Fortuner Lepaskan Tembakan di Dekat Kompleks Pati Polri, Kebayoran Baru

Megapolitan
PPDB SD Jalur Zonasi di Kota Tangerang Dibuka Besok, Simak Tata Cara dan Syaratnya

PPDB SD Jalur Zonasi di Kota Tangerang Dibuka Besok, Simak Tata Cara dan Syaratnya

Megapolitan
Pemkot Tangerang Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas secara Door to Door, Ini Alasannya

Pemkot Tangerang Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas secara Door to Door, Ini Alasannya

Megapolitan
Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas di Kota Tangerang Digelar Besok, Petugas Bakal Jemput Bola

Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas di Kota Tangerang Digelar Besok, Petugas Bakal Jemput Bola

Megapolitan
Hanya Tersisa Empat Tempat Tidur ICU bagi Pasien Covid-19 di Tangsel

Hanya Tersisa Empat Tempat Tidur ICU bagi Pasien Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Kampung di Gandaria Selatan Di-lockdown, Warga Buat Dapur Umum, Aparat Jaga Akses Masuk

Kampung di Gandaria Selatan Di-lockdown, Warga Buat Dapur Umum, Aparat Jaga Akses Masuk

Megapolitan
Seorang Pria Ditemukan Tewas di Rel KA di Bogor, Diduga Tertabrak Kereta

Seorang Pria Ditemukan Tewas di Rel KA di Bogor, Diduga Tertabrak Kereta

Megapolitan
Seorang Pria Tewas Setelah Tabrakkan Diri ke KRL di Gunung Sahari

Seorang Pria Tewas Setelah Tabrakkan Diri ke KRL di Gunung Sahari

Megapolitan
Kompleksnya Protokol Kesehatan di Proyek MRT Bundaran HI-Kota, Wajib Tes GeNose Tiap Hari

Kompleksnya Protokol Kesehatan di Proyek MRT Bundaran HI-Kota, Wajib Tes GeNose Tiap Hari

Megapolitan
Pecah Rekor Tiga Hari Berturut-turut, Grafik Kasus Covid-19 Jakarta Naik Drastis

Pecah Rekor Tiga Hari Berturut-turut, Grafik Kasus Covid-19 Jakarta Naik Drastis

Megapolitan
Lagi-lagi Tertinggi, Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini Tembus 5.582

Lagi-lagi Tertinggi, Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Hari Ini Tembus 5.582

Megapolitan
Panduan Isolasi untuk Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Panduan Isolasi untuk Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Megapolitan
Mengapa 22 Juni Ditetapkan Sebagai HUT Jakarta?

Mengapa 22 Juni Ditetapkan Sebagai HUT Jakarta?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X