Mendagri: Ahok Harus Realistis, Jangan Hanya Bermanuver Opini

Kompas.com - 14/04/2015, 12:42 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Mendagri Tjahjo Kumolo di Kantor Wapres, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015). ican/kompas.comGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Mendagri Tjahjo Kumolo di Kantor Wapres, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (23/3/2015).
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar tidak melakukan 'manuver' dengan mengeluarkan opini-opini. Pernyataan keras disampaikan Tjahjo menanggapi sikap Ahok yang kesal lantaran anggaran DKI 2015 dipangkas Kemendagri.

"Gubernur DKI Ahok harus realistis, jangan hanya bermanuver opini," kata Tjahjo kepada wartawan, Selasa (14/4/2015).

Politikus PDIP itu menyebutkan, tim Kemendagri yang dipimpin Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek (Donny) telah bekerja profesional. Menurut dia, tak ada salah penafsiran seperti yang disebut Ahok terkait pemangkasan anggaran DKI 2015. "Tidak ada (salah) penafsiran sebagaimana dimaksud Gubernur DKI (Ahok) tersebut," kata Tjahjo.

Menurut dia, Ahok harus memahami adanya perbedaan antara penggunaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di APBD DKI 2015. Kemendagri, berpegang pada norma dan taat aturan serta juga prinsip kehati-hatian dalam mengevaluasi APBD DKI 2015. Semua itu, dilakukan untuk mengamankan dan menjaga mekanisme administrasi anggaran yang jadi kewenangan Kemendagri.


"Apalagi Mendagri yang tanda tangan dan bertanggung jawab. Juga agar pembangunan di DKI tetap terjamin di bawah Gubernur Basuki dan pengawasan DPRD DKI dalam kerjasama," kata Tjahjo.

Tjahjo mengingatkan Ahok bahwa anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 tidak bisa sama dengan APBD-Perubahan tahun anggaran 2014. Ahok harusnya memahami Pagu anggaran APBD-P 2014 dengan magnitude/substansi kegiatannya sesuai Pasal 314 ayat 8 tentang Pemerintahan Daerah.

"Karena anggaran itu untuk membiayai gaji 12 bulan. Sedangkan sisa kebutuhan di tahun ini sudah hilang empat bulan, jadi tersisa 8 bulan lagi," katanya.

Tjahjo menjelaskan, penjumlahan anggaran DKI 2015 adalah: Anggaran Belanja Rp 63,65T (APBD-Perubahan 2014) ditambah Pengeluaran Pembiayaan yang committed. Contoh: proyek transportasi, seperti Mass Rapid Transit (MRT) dan Transjakarta sebesar Rp 5,636 triliun.

"Sehingga anggaran berjumlah Rp 69,286 triliun. Jadi tidak bisa Rp 72 triliun sebagaimana dalam asumsi Gubernur Ahok. Sudah hilang 4 bulan, dan daya serap DKI tidak rasional kalau Kemendagri menyetujui Rp 72 triliun," kata Tjahjo.

Dengan adanya penambahan Rp 5,6 triliun untuk transportasi, kata Tjahjo, menunjukkan kalau Kemendagri berkomitmen mendukung pembangunan di DKI. Lagipula, ujar dia, angka anggaran sebesar Rp 69,286 ini justru lebih tinggi dari Rp 67,269 yang diproyeksikan Ahok di anggaran belanja 2015. (Wahyu Aji)

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formula E 2020 Jakarta: Lapangan Monas Diaspal untuk Trek Balap, Nanti Dikupas Lagi

Formula E 2020 Jakarta: Lapangan Monas Diaspal untuk Trek Balap, Nanti Dikupas Lagi

Megapolitan
Hasil Autopsi Jenazah Anak Karen Idol Akan Keluar 2 Minggu Lagi

Hasil Autopsi Jenazah Anak Karen Idol Akan Keluar 2 Minggu Lagi

Megapolitan
Gelontorkan Rp 1 Triliun Lebih, Jakarta Bakal Jadi Tuan Rumah Formula E hingga 2024

Gelontorkan Rp 1 Triliun Lebih, Jakarta Bakal Jadi Tuan Rumah Formula E hingga 2024

Megapolitan
Jubir: Formula E Ingin Tingkatkan Kepedulian Masyarakat pada Lingkungan

Jubir: Formula E Ingin Tingkatkan Kepedulian Masyarakat pada Lingkungan

Megapolitan
Tiga Penumpang KRL Jadi Korban Pelemparan Batu

Tiga Penumpang KRL Jadi Korban Pelemparan Batu

Megapolitan
Polisi Musnahkan Narkoba Senilai Rp 1 Triliun

Polisi Musnahkan Narkoba Senilai Rp 1 Triliun

Megapolitan
Rahasiakan Rekomendasi Formula E di Monas, Kadisbud DKI Dicecar DPRD

Rahasiakan Rekomendasi Formula E di Monas, Kadisbud DKI Dicecar DPRD

Megapolitan
Wakil Wali Kota Bekasi Lebih Sreg Tiap Sekolah Pasang CCTV daripada Guru Menginap Antisipasi Maling

Wakil Wali Kota Bekasi Lebih Sreg Tiap Sekolah Pasang CCTV daripada Guru Menginap Antisipasi Maling

Megapolitan
Mobil Rubicon Sitaan dari Koruptor Terjual Rp 682 Juta Saat Lelang

Mobil Rubicon Sitaan dari Koruptor Terjual Rp 682 Juta Saat Lelang

Megapolitan
Begini Cara Membuat Kartu Kuning Pencari Kerja

Begini Cara Membuat Kartu Kuning Pencari Kerja

Megapolitan
Lucinta Luna Konsumsi Narkoba karena Depresi, Polisi: Alasan Klasik

Lucinta Luna Konsumsi Narkoba karena Depresi, Polisi: Alasan Klasik

Megapolitan
35 Karyawan di Bekasi Diduga Keracunan Makanan Usai Makan Nasi Katering

35 Karyawan di Bekasi Diduga Keracunan Makanan Usai Makan Nasi Katering

Megapolitan
Benyamin Sesalkan Aksi Protes yang Libatkan Pelajar Terhadap Pembangunan Rusunami di Ciputat

Benyamin Sesalkan Aksi Protes yang Libatkan Pelajar Terhadap Pembangunan Rusunami di Ciputat

Megapolitan
Kena Protes Sekolah, Pihak Rusunami di Ciputat Akan Minimalisasi Debu dari Proyek

Kena Protes Sekolah, Pihak Rusunami di Ciputat Akan Minimalisasi Debu dari Proyek

Megapolitan
Dukung Bayar SPP Pakai Go-Pay, Wakil Wali Kota Bekasi: Jadi Lebih Praktis dan Transparan

Dukung Bayar SPP Pakai Go-Pay, Wakil Wali Kota Bekasi: Jadi Lebih Praktis dan Transparan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X