Taufik: Kalau APBD 2016 Mau Pakai Perda, Ahok Harus Ikut Aturan

Kompas.com - 14/04/2015, 20:23 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Jumat (10/4/2015). KOMPAS.COM/KURNIA SARI AZIZAGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Jumat (10/4/2015).
Penulis Jessi Carina
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan, DPRD DKI akan mendukung kesepakatan yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi untuk menerbitkan peraturan daerah (perda) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada 2016 asalkan Ahok (sapaan Basuki) mengikuti prosedur penyusunan APBD yang telah ditetapkan undang-undang.

"Kalau APBD 2016 mau pakai perda, Ahok harus ikut aturan. Pasti deh pakai perda," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Selasa (14/4/2015).

Taufik pun kembali menegaskan bahwa keputusan penggunaan peraturan gubernur (pergub) untuk APBD 2015 bukan sebuah pilihan. Pergub merupakan jalan keluar terakhir atas terjadinya ketidaksepahaman antara eksekutif dan legislatif.

Taufik mengingatkan, ketidaksepahaman antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI terletak pada RAPBD, bukan hasil pembahasan yang diserahkan Ahok kepada Kementerian Dalam Negeri. Jika Ahok menginginkan perda terbit untuk APBD 2016, ketidaksepahaman yang tahun ini terjadi tidak boleh terulang.

"Karena kalau enggak ikutin aturan, masa kita benarkan? Kan enggak dong," ujar Taufik.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi sepakat untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2016. Basuki mengatakan, kesepakatan itu terbentuk seusai pertemuannya bersama Presiden Joko Widodo dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di Istana Negara, Selasa.

Hanya saja, menurut Basuki, untuk APBD Perubahan tahun 2015 ini, Pemprov DKI tetap menggunakan peraturan gubernur sebagai dasar hukumnya. "Secara tata negara, APBD-P tetap harus pergub, sekali pergub tetap harus pergub. Cuma tahun 2016, APBD-nya yang harus disiapkan perda. Tadi dengan Presiden dan Pak Pras, kami sepakat akan menjaga supaya APBD 2016 itu menggunakan perda," kata Ahok.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Megapolitan
Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Megapolitan
Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

Megapolitan
Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Megapolitan
Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Megapolitan
Dituntut Tiga Tahun, Lucinta Luna Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Dituntut Tiga Tahun, Lucinta Luna Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Megapolitan
Ambulans bagi Pasien Covid-19 Gratis, Begini Prosedurnya

Ambulans bagi Pasien Covid-19 Gratis, Begini Prosedurnya

Megapolitan
PSMBK Kota Bogor, Zona Merah, dan Angka Kematian yang Meningkat

PSMBK Kota Bogor, Zona Merah, dan Angka Kematian yang Meningkat

Megapolitan
Anies Klaim Sudah Sediakan 100 Rumah Sakit Rujukan bagi Pasien Covid-19

Anies Klaim Sudah Sediakan 100 Rumah Sakit Rujukan bagi Pasien Covid-19

Megapolitan
5 dari 20 Daerah dengan Kasus Kematian Covid-19 Lebih dari 100 Ada di Jakarta

5 dari 20 Daerah dengan Kasus Kematian Covid-19 Lebih dari 100 Ada di Jakarta

Megapolitan
Anies: Isolasi Mandiri Bisa Dilakukan Sendiri atau Lewat Fasilitas Pemerintah

Anies: Isolasi Mandiri Bisa Dilakukan Sendiri atau Lewat Fasilitas Pemerintah

Megapolitan
Polisi Cekal dan Blokir KTP Cai Changpan yang Kabur dari Lapas Tangerang

Polisi Cekal dan Blokir KTP Cai Changpan yang Kabur dari Lapas Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X