Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tinjau Blok G, Ahok Interogasi Dirut Pasar Jaya, Wali Kota Jakpus, dan Kasatpol PP

Kompas.com - 15/04/2015, 18:48 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat menginterogasi Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Jaya Djangga Lubis, Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede, serta Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso.

Kepada Mangara dan Kukuh, dia meminta jaminan untuk pembersihan kawasan Stasiun Tanah Abang dari pedagang kaki lima (PKL).

Sebab, Pemprov DKI akan membangun jembatan toko yang melintang di depan Stasiun Tanah Abang (Jalan Jatibaru) ke Blok G.

"Bapak kerjain dulu, suruh mereka (pedagang) bayar pajak juga. Bapak berani enggak? Kalau enggak, saya ganti Wali Kota-nya nih. Ini Pak Kukuh, Kepala Satpol PP, berani enggak sikat, beresin PKL di Jatibaru? Kalau enggak berani, ya ganti sama yang lain juga, gampang ini cari orang," kata pria yang biasa disapa Ahok itu saat meninjau Blok G, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (15/4/2015). 

Djangga pun berceletuk. "Saya yakin Pak Wali Kota berani, Pak, karena dia anak turunan Medan. Ha-ha-ha," kata Djangga tertawa.

Kemudian, Mangara dan Kukuh terlihat mengangguk tanda menyanggupi permintaan Basuki. Berbeda dengan Mangara dan Kukuh, Basuki tampak lebih lama menginterogasi Djangga.

Salah satu alasannya turun meninjau Blok G adalah untuk mengetahui apakah ada "permainan" yang sengaja dilakukan PD Pasar Jaya dan mengakibatkan pasar menjadi sepi. 

Contohnya saat Djangga memaparkan masterplan kawasan Tanah Abang. Djangga memaparkan secara luas program apa saja yang akan dikembangkan oleh Pasar Jaya di Tanah Abang.

Namun, Basuki menyanggahnya. "Enggak usah bahas yang dulu-dulu lagi, yang sekarang saja. Penjelasan ini juga saya sudah tahu, sudah dengar sejak saya jadi Wagub dan masih ada Pak Jokowi jadi Gubernur," kata Basuki.

Mendengar itu, Djangga terlihat panik dan berkeringat. Kemudian, Djangga memaparkan rencana pembangunan jembatan di Pasar Blok G, Tanah Abang, mulai dari stasiun kereta api yang terhubung ke Pasar Blok G hingga jembatan dari Blok G ke Blok F, sampai Blok A dan B.

"Ini sambung semua, dari stasiun ada jembatan. Bisa saja kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), tetapi membangunnya harus lebar," kata Djangga. 

Lagi-lagi, Basuki mengambil alih mikrofon. Ia meminta para pedagang untuk tidak tergoda untuk menjual kios yang ada di Blok G. Apabila masih banyak laporan banyaknya kios yang dialih atau dijual ke pihak lain, Basuki tak segan akan memecat pengelola Pasar Blok G.

Sebab, kata dia, mereka juga akan menerima keuntungan di balik jual beli kios di Pasar Blok G. Nantinya, daftar nomor kios dan pedagang di Blok G akan tercantum di Jakarta Smart City sehingga akan ketahuan oknum mana saja yang menyewa atau memperjualbelikan kios.

"Pengelola pasar harus berani keluarkan (pedagang). Kalau Anda enggak berani, berarti Anda juga 'main'," kata Basuki. 

Terakhir, ia menyindir eskalator yang tidak pernah difungsikan. Tiga eskalator yang berada di Blok G hanya berfungsi ketika pejabat datang.

"Pak Djangga, ini eskalator bohong-bohongan. Kalau saya enggak datang, eskalatornya enggak jalan. Harus dijalankan setiap hari. Saya harap tahun ini desain jembatan Blok G ke Stasiun Tanah Abang bisa selesai. Kalau bisa dikerjakan sendiri saja, Pasar Jaya jangan lagi coba kerja sama dengan pengembang," ucap Basuki.

Sama seperti pejabat lain, Djangga hanya mengucap "siap" dan mengangguk menyanggupi permintaan Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang 'Pelanggannya' di Kali Bekasi

Perempuan yang Ditemukan Tewas di Pulau Pari Dibuang "Pelanggannya" di Kali Bekasi

Megapolitan
Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Penemuan Mayat Perempuan di Cikarang, Saksi: Mau Ambil Sampah Ada Koper Mencurigakan

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com