DKI Terpaksa Pangkas Program-program Ini di APBD 2015

Kompas.com - 20/04/2015, 10:16 WIB
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Heru Budi Hartono. KOMPAS.COM/KURNIASARI AZIZAHKepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Heru Budi Hartono.
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengesahkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2015 dengan pagu anggaran senilai Rp 69,286 triliun. Pagu ini lebih kecil Rp 3,6 triliun dari pagu APBD yang diusulkan DKI dalam Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) senilai Rp 72,9 triliun.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono menjelaskan, pihaknya sudah memangkas beberapa anggaran program di dalam APBD 2015. Pemangkasan anggaran paling banyak dilakukan untuk pos belanja langsung (pembangunan atau infrastruktur-program yang langsung dirasakan masyarakat), sebesar Rp 2,3 triliun. 

"Misalnya seperti pemangkasan pada kegiatan Dinas Perhubungan Transportasi untuk pembangunan gedung parkir di Glodok sebesar Rp 167 miliar, pembelian tanah Rp 800 miliar dari yang diusulkan sebesar Rp 5 triliun - 6 triliun dan kegiatan sosialisasi di SKPD/UKPD," kata Heru, di Balai Kota, Senin (20/4/2015). 

Untuk pembangunan gedung parkir di Glodok, lanjut Heru, program itu akan diserahkan ke swasta. Sebab, program itu merupakan program multiyears (jamak).

Kemendagri menetapkan DKI tidak bisa melaksanakan program multiyears dengan menggunakan Pergub APBD. Selain belanja langsung, DKI juga memangkas bantuan hibah dan bantuan sosial (bansos) ke organisasi serta yayasan.

Pemangkasan untuk hibah dan bansos mencapai Rp 1,3 triliun. Beberapa bantuan hibah dan bansos yang dipangkas, salah satunya seperti bantuan untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Awalnya DKI mengusulkan pemberian hibah sebesar Rp 300 miliar, dipangkas menjadi Rp 240 miliar. Kemudian hibah kepada Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) yang diusulkan sekitar Rp 100 miliar dipangkas menjadi Rp 84 miliar.

DKI juga mencoret anggaran pengadaan radio tracking sebagai penunjang kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta. "Jadi program yang kami pangkas di belanja tidak langsung ada sebesar Rp 1,3 triliun termasuk belanja pegawai (dipangkas menjadi) Rp 500 miliar. Sementar sisanya anggaran Rp 2,3 triliun ada di belanja langsung yang dipangkas dan masih kami bahas lebih lanjut. Intinya pemangkasan diprioritaskan pada azas manfaat," kata Heru.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PKS Minta Perda Penanganan Covid-19 Memuat Standardisasi Kegiatan Selama PSBB

Fraksi PKS Minta Perda Penanganan Covid-19 Memuat Standardisasi Kegiatan Selama PSBB

Megapolitan
PSBB Bogor, Depok, Bekasi Diperpajang sampai 27 Oktober, Belum Singgung soal Pengetatan

PSBB Bogor, Depok, Bekasi Diperpajang sampai 27 Oktober, Belum Singgung soal Pengetatan

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Acara Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Ade Irma Suryani Ditiadakan

Pandemi Covid-19, Acara Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Ade Irma Suryani Ditiadakan

Megapolitan
Mengenang Ahmad Yani, Jenderal yang Dibunuh dalam Peristiwa G30S

Mengenang Ahmad Yani, Jenderal yang Dibunuh dalam Peristiwa G30S

Megapolitan
Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

Jelang Hari Kesaktian Pancasila, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan di Kantor Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Cegah Kerumunan, Pemprov DKI Akan Dirikan Banyak Tenda Pengungsian jika Terjadi Banjir

Megapolitan
Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Depok Curhat, Pemprov Jabar Minim Intervensi saat Kasus Covid-19 Melonjak di Bodebek

Megapolitan
Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Pemilik Bimbel Jualan Pepes Ikan demi 400 Pengajarnya yang Dirumahkan

Megapolitan
Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Dokter yang Jadi Tersangka Praktik Aborsi Ilegal di Raden Saleh Meninggal

Megapolitan
Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Walkot Sebut Satu Hotel di Bekasi Sudah Disetujui BNPB Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

5 Wilayah Jakarta Catat Kasus Kematian akibat Covid-19 Lebih dari 100 Orang, Ini Sebarannya

Megapolitan
Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Sebelumnya Rp 32 Miliar, KPU Akan Koreksi Batas Maksimal Dana Kampanye Paslon Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Ridwan Kamil Mau Tinjau Langsung Penanganan Covid-19 Bodebek, Depok: Selama Ini Kami Tunggu-tunggu

Megapolitan
Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Benyamin-Pilar Setor Rp 526 Juta sebagai Dana Awal Kampanye Pilkada Tangsel

Megapolitan
Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Ridwan Kamil Akan Berkantor di Depok, Gugus Tugas Covid-19 Mengaku Belum Diberi Tahu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X