Ahok Bantah Melecehkan TNI-Polri

Kompas.com - 20/04/2015, 17:53 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Jumat (10/4/2015). KOMPAS.COM/KURNIA SARI AZIZAGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Jumat (10/4/2015).
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah telah melecehkan profesi TNI dan Polri saat mengusulkan anggaran untuk honorarium personel TNI dan Polri yang membantu menyelesaikan berbagai kegiatan di Jakarta.

"Kok melecehkan? Kami (DKI) juga selama ini kalau mengatasi pembongkaran (bangunan liar) pakai bantuan TNI-Polri enggak? Pakai kan. Nah, saya bilang PNS kalau enggak bisa mengawasi orang kerja, kenapa DKI enggak minta bantuan TNI dan Polri yang mengawasi," kata Basuki di Balai Kota, Senin (20/4/2015).

Basuki memberi contoh kegiatan yang perlu melibatkan anggota TNI dan Polri, antara lain kegiatan yang berkaitan dengan keamanan dan kebersihan di Jakarta. Menurut Basuki, PNS-PNS dan warga akan lebih disiplin jika dikomandoi langsung oleh personel TNI dan Polri. [Baca: Ahok Berniat Rekrut Anggota TNI-Polri Jadi Tenaga Honorer, Apa Alasannya?]

Pemprov DKI, lanjut Basuki, boleh menggunakan jasa TNI dan Polri. Bahkan, personel TNI dengan pangkat letnan kolonel jika dipindah ke Pemprov DKI pangkatnya sudah IV/B atau setara kepala bidang.

"Kami juga pakai operasional dan beri mereka gaji. Ada pergubnya kok kalau ingin pakai jasa TNI-Polri," kata Basuki. 

Selama ini, Satpol PP bekerja sama dengan personel TNI dan Polri jika melakukan pembongkaran kawasan kumuh, razia, ataupun menggusur pedagang kaki lima (PKL). TNI dan Polri tidak bisa langsung membongkar tanpa persetujuan atau izin sebelumnya dari Satpol PP.

Di sisi lain, Satpol PP berhak meminta bantuan TNI dan Polri. "Saya bingung tiba-tiba dibilang melecehkan TNI dan Polri. Sekarang pengawal saya siapa? Mereka juga datang dari Polri. Terus personel Polri jadi pengawal saya dianggap melecehkan? Itu sudah ada strukturnya," kata Basuki.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano Ahmad menilai, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tak memahami tugas pokok dan fungsi dari TNI. [Baca: Wacanakan TNI Gantikan Satpol PP, Ahok Dikritik DPRD]

"Saya menegaskan bahwa TNI itu tupoksinya untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan negara dan Polri menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Itu sudah jelas. Jadi, jangan menimbulkan hal-hal yang bertentangan," kata dia di Gedung DPRD DKI, Senin.




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab,  Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab, Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

Megapolitan
Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Megapolitan
KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

Megapolitan
Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Megapolitan
UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Megapolitan
Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Megapolitan
Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Rahayu Saraswati Tak Terima Dikaitkan dengan Kasus Edhy Prabowo

Megapolitan
Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Pelintasan KA Sebidang di Palmerah Akan Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintasnya

Megapolitan
Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X