Ahok Akan Rekrut TNI-Polri, Anggota Satpol PP Resah

Kompas.com - 21/04/2015, 07:35 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Jumat (10/4/2015). KOMPAS.COM/KURNIA SARI AZIZAGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Jumat (10/4/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI mengungkapkan keresahan terhadap masa depannya setelah adanya rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk merekrut personel TNI dan Polri sebagai tenaga honorer Pemprov DKI.

Nh, salah seorang anggota Satpol PP DKI, mengaku pasrah. Namun, ia berharap rencana tersebut tidak dilanjutkan. Nh khawatir, jika diwujudkan, maka hal tersebut akan mengancam kelangsungan pekerjaannya.

"Kami sih cuma bisa nurut-nurut aja apa kata pimpinannya. Cuma kami khawatir juga. Kalau di-cut gimana?" kata Nh kepada Kompas.com, Senin (20/4/2015).

Ia mengatakan, jika direalisasikan, sebaiknya rencana Ahok tersebut tidak memutus pekerjaan para anggota Satpol PP DKI.

"Kalaupun (institusi Satpol PP DKI) dihapus, mungkin kami bisa dipindah ke tempat lain. Kalau kayak gitu sih enggak apa-apa," kata dia.

Senada dengan Nh, anggota Satpol PP DKI lainnya, Sy, berharap kehadiran anggota TNI atau Polri tidak menggantikan pekerjaan mereka, tetapi hanya bersifat membantu.

"Pengennya sih tentara back-up aja, kayak sekarang ini," ujar Sy.

Berdasarkan dokumen peraturan gubernur yang dimuat situs Pemprov DKI, Ahok telah menandatangani Pergub Nomor 138 Tahun 2015 pada tanggal 3 Maret 2015. Pasal ke-7 pergub itu mengatur biaya pemberian honorarium yang dianggarkan bagi SKPD Pemprov DKI yang memiliki tugas dan fungsi pengamanan, penertiban, dan penjangkauan.

Pergub berlaku sejak tanggal diundangkan dan mengatur besaran honorarium Rp 250.000 per hari untuk setiap orang dan uang makan paling banyak Rp 38.000 per hari untuk setiap orang. Pergub mengatur bahwa setiap anggota TNI atau Polri yang direkrut untuk menjadi tenaga honorer harus memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinannya, minimal komandan kodim untuk TNI, dan kepala polres untuk Polri.

"Saya bilang, untuk apa DKI bayar terlalu banyak, kasih honor ke Satpol PP untuk jadi (pekerja) di Dishub kalau kerjanya juga enggak jelas. Kenapa enggak kami manfaatkan personel TNI dan Polri, mereka kan kalau tidak perang kan kerjanya juga enggak terlalu banyak, hanya latihan," kata dia di Balai Kota, Jumat (17/4/2015).

Komisi A DPRD DKI berencana memanggil pejabat Pemprov DKI untuk memastikan nasib Satpol PP DKI.

"Kami sampai saat ini belum tahu latar belakang kenapa Gubernur mau melibatkan TNI-Polri, padahal ada Satpol PP. Ini makanya harus ditanyakan," kata Ketua Komisi A Riano Ahmad.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Bogor Dalami Dugaan Pelanggaran Prosedur Tes Swab Rizieq Shihab

Pemkot Bogor Dalami Dugaan Pelanggaran Prosedur Tes Swab Rizieq Shihab

Megapolitan
Wali Kota Jakpus dan Kadis LH Dicopot karena Pinjamkan Toilet Portable untuk Acara Rizieq

Wali Kota Jakpus dan Kadis LH Dicopot karena Pinjamkan Toilet Portable untuk Acara Rizieq

Megapolitan
Update 28 November: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.370

Update 28 November: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.370

Megapolitan
Wali Kota Bogor Tegur Keras RS Ummi Soal Kasus Tes Swab Rizieq Shihab

Wali Kota Bogor Tegur Keras RS Ummi Soal Kasus Tes Swab Rizieq Shihab

Megapolitan
KPAI: Faktor Ibu Kurang Teredukasi dan Kesulitan Ekonomi Berperan pada Kasus Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis

KPAI: Faktor Ibu Kurang Teredukasi dan Kesulitan Ekonomi Berperan pada Kasus Bayi Meninggal Saat Dibawa Mengemis

Megapolitan
Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab,  Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Fasilitasi Kerumunan Rizieq Shihab, Wali Kota Jakpus Dicopot Anies, Kini Jadi Anggota TGUPP

Megapolitan
UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

UPDATE 28 November: Tambah 38, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang 2.836

Megapolitan
Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Stadion Persija Ditargetkan Rampung pada 2021

Megapolitan
KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

KPAI Sebut Ibu yang Ajak Anak Mengemis hingga Meninggal Berpotensi Dipidana

Megapolitan
Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Gubernur Anies Copot Wali Kota Jakpus dan Kadis Lingkungan Hidup Terkait Kerumunan Rizieq Shihab

Megapolitan
Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Balita Meninggal Saat Diajak Mengemis, KPAI Minta Polisi Perjelas Status Sang Ibu

Megapolitan
UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

UPDATE 28 November: Total Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Tangsel Kini 2.624

Megapolitan
Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Pemprov DKI Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Megapolitan
Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Cengkareng Timur Jadi Pilot Project Kampung Tangguh Covid-19

Megapolitan
Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Fraksi PAN: Jangan Cabut Perda PPIJ

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X