Ahok Akan Rekrut TNI-Polri, Anggota Satpol PP Resah

Kompas.com - 21/04/2015, 07:35 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Jumat (10/4/2015). KOMPAS.COM/KURNIA SARI AZIZAGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Jumat (10/4/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI mengungkapkan keresahan terhadap masa depannya setelah adanya rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk merekrut personel TNI dan Polri sebagai tenaga honorer Pemprov DKI.

Nh, salah seorang anggota Satpol PP DKI, mengaku pasrah. Namun, ia berharap rencana tersebut tidak dilanjutkan. Nh khawatir, jika diwujudkan, maka hal tersebut akan mengancam kelangsungan pekerjaannya.

"Kami sih cuma bisa nurut-nurut aja apa kata pimpinannya. Cuma kami khawatir juga. Kalau di-cut gimana?" kata Nh kepada Kompas.com, Senin (20/4/2015).

Ia mengatakan, jika direalisasikan, sebaiknya rencana Ahok tersebut tidak memutus pekerjaan para anggota Satpol PP DKI.

"Kalaupun (institusi Satpol PP DKI) dihapus, mungkin kami bisa dipindah ke tempat lain. Kalau kayak gitu sih enggak apa-apa," kata dia.

Senada dengan Nh, anggota Satpol PP DKI lainnya, Sy, berharap kehadiran anggota TNI atau Polri tidak menggantikan pekerjaan mereka, tetapi hanya bersifat membantu.

"Pengennya sih tentara back-up aja, kayak sekarang ini," ujar Sy.

Berdasarkan dokumen peraturan gubernur yang dimuat situs Pemprov DKI, Ahok telah menandatangani Pergub Nomor 138 Tahun 2015 pada tanggal 3 Maret 2015. Pasal ke-7 pergub itu mengatur biaya pemberian honorarium yang dianggarkan bagi SKPD Pemprov DKI yang memiliki tugas dan fungsi pengamanan, penertiban, dan penjangkauan.

Pergub berlaku sejak tanggal diundangkan dan mengatur besaran honorarium Rp 250.000 per hari untuk setiap orang dan uang makan paling banyak Rp 38.000 per hari untuk setiap orang. Pergub mengatur bahwa setiap anggota TNI atau Polri yang direkrut untuk menjadi tenaga honorer harus memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinannya, minimal komandan kodim untuk TNI, dan kepala polres untuk Polri.

"Saya bilang, untuk apa DKI bayar terlalu banyak, kasih honor ke Satpol PP untuk jadi (pekerja) di Dishub kalau kerjanya juga enggak jelas. Kenapa enggak kami manfaatkan personel TNI dan Polri, mereka kan kalau tidak perang kan kerjanya juga enggak terlalu banyak, hanya latihan," kata dia di Balai Kota, Jumat (17/4/2015).

Komisi A DPRD DKI berencana memanggil pejabat Pemprov DKI untuk memastikan nasib Satpol PP DKI.

"Kami sampai saat ini belum tahu latar belakang kenapa Gubernur mau melibatkan TNI-Polri, padahal ada Satpol PP. Ini makanya harus ditanyakan," kata Ketua Komisi A Riano Ahmad.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

DPD APDI Jakarta Tak Akan Larang Pedagang Daging Sapi Berjualan

Megapolitan
70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

70 Persen Pedagang Daging Sapi di Jakarta Disebut Masih Mogok Besok

Megapolitan
Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Sekda DKI Rangkap Jabatan, Wagub DKI Bilang Tentukan Pejabat Ada Mekanismenya

Megapolitan
Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Pemkot Bogor Masih Pertimbangkan Jenis Sanksi untuk RS Ummi

Megapolitan
Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Tiga Rumah Hangus Terbakar di Kalibata

Megapolitan
Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Inspeksi ke Simpang Lima Senen, Anies Berfoto Bareng Ojol

Megapolitan
Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Bima Arya Bilang Belum Paham dengan Usulan Anies agar Pusat Ambil Alih Koordinasi Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

Megapolitan
Jakarta Catat Pertambahan Tertinggi Covid-19, Hari Ini Tambah 3.792 Kasus

Jakarta Catat Pertambahan Tertinggi Covid-19, Hari Ini Tambah 3.792 Kasus

Megapolitan
DKI Siapkan Lahan Seluas 1,2 Hektar di Srengseng Sawah untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

DKI Siapkan Lahan Seluas 1,2 Hektar di Srengseng Sawah untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
Pedagang Daging Sapi Kembali Berjualan Besok, Disperindag Tangsel Akan Pantau Pasar

Pedagang Daging Sapi Kembali Berjualan Besok, Disperindag Tangsel Akan Pantau Pasar

Megapolitan
Polisi Selidiki Adanya Korban Lain pada Kasus Pencurian Motor di Tegal Alur

Polisi Selidiki Adanya Korban Lain pada Kasus Pencurian Motor di Tegal Alur

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Wakil Wali Kota Tangsel: Ruang ICU untuk Pasien Covid-19 Memang Terisi 100 Persen

Megapolitan
Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Buru Pasangan Berbuat Mesum di Halte Kramat Raya, Polisi Periksa CCTV

Megapolitan
Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Depok Catat Jumlah Pasien Covid-19 Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Ombudsman: Ada Potensi Kenaikan Pelanggaran Prokes dengan Dihapusnya Denda Progresif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X