Ketika Harapan Ahok Terganjal Tjahjo Kumolo...

Kompas.com - 21/04/2015, 17:31 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Rabu (25/3/2015).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Tarik ulur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015 yang berujung pada pengesahan Peraturan Gubernur APBD 2015 sebesar Rp 69,286 triliun oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih dikeluhkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Sebab, nilai pagu yang ditetapkan Mendagri melalui surat keputusan (SK) itu tidak sama dengan nilai yang tercantum pada Rapergub APBD 2015 senilai Rp 72,9 triliun.

Angan-angan ingin memberi penyertaan modal pemerintah (PMP) ke sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) pun harus tertunda akibat penetapan pagu tersebut. 

Basuki mengakui, sedianya DKI ingin memberi dana segar kepada tiga BUMD pasca-pengesahan Pergub APBD.

Namun, karena nilai anggaran berkurang sekitar Rp 3 triliun, Pemprov DKI hanya memberi PMP kepada dua BUMD, yakni PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta.

Adapun tiga BUMD yang seharusnya layak diberi PMP, kata Basuki, adalah Bank DKI, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Menurut dia, DPRD DKI telah menyetujui rencana PMP DKI ke PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp 1,5 triliun dalam APBD 2015. 

"Kenapa kami ingin membeli resi gudang di lumbung-lumbung beras untuk mengamankan pasokan beras dalam kurun waktu empat bulan. Soalnya orang Bangka Belitung, orang Kalimantan, beli berasnya ke Jakarta. Mengapa tidak dijadikan saja Jakarta sebagai barometer. Kalau harga beras di Jakarta naik, seluruh daerah juga naik harga berasnya," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (21/4/2015).

Basuki juga ingin menyuntik modal ke Bank DKI. Sebab, sesuai aturan Bank Indonesia, untuk naik ke BUKU III (Bank Unit Kelompok Usaha), DKI harus menambah modal Rp 1 triliun kepada Bank DKI.

"Akhirnya terhambat (pemberian PMP). Daripada disisakan Rp 3,6 triliun, lebih baik dijadikan PMP saja uangnya," ujar pria yang biasa disapa Ahok itu. 

Terakhir adalah rencana PMP kepada PT Jakpro. Sedianya, Basuki ingin menciptakan holding BUMD yang dipimpin oleh PT Jakpro.

PT Jakpro, lanjut Basuki, harus diberi PMP untuk membangun jalan layang, stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), serta membangun instalasi pengolahan air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.

"Kami mau mengolah air sendiri sambil nunggu (proses pengambilalihan saham) Palyja yang agak panjang. Kenapa DKI enggak mengelola air sendiri melalui PT Jakpro? Lebih baik kami suntik uangnya ke BUMD, dan pelayanan semua ke masyarakat tetap berjalan baik, oke," kata Basuki.

Adapun besaran APBD 2015 sebesar Rp 69,286 triliun itu didapatkan dari pagu belanja daerah APBD Perubahan DKI 2014 sebesar Rp 63,65 triliun dan pengeluaran pembiayaan untuk PMP dua BUMD DKI (PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta) sebesar Rp 5,63 triliun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Patroli Iklan Aborsi Ilegal di Internet, Polda Metro Jaya Gandeng Kemenkominfo

Patroli Iklan Aborsi Ilegal di Internet, Polda Metro Jaya Gandeng Kemenkominfo

Megapolitan
Tempat Hiburan Malam Disebut Klaster Penyebaran Covid-19, DPRD Minta Pemprov DKI Kroscek

Tempat Hiburan Malam Disebut Klaster Penyebaran Covid-19, DPRD Minta Pemprov DKI Kroscek

Megapolitan
Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel

Tempat Isolasi Pasien Covid-19 OTG Penuh, Pemkab Bekasi Siapkan 3 Hotel

Megapolitan
Usai Berkelahi karena Sepeda Motor Bersenggolan, Seorang Pria Tewas

Usai Berkelahi karena Sepeda Motor Bersenggolan, Seorang Pria Tewas

Megapolitan
Pasien OTG di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Jalani Swab Test 2-3 Hari Sekali

Pasien OTG di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Jalani Swab Test 2-3 Hari Sekali

Megapolitan
Lagi Mandi, Tauhid Panik Lihat Kepala Ular Sanca Melongok dari Atap

Lagi Mandi, Tauhid Panik Lihat Kepala Ular Sanca Melongok dari Atap

Megapolitan
Dua Ormas Hendak Bentrok Gara-gara Rebutan Lapak di Bekasi, Polisi Menembak ke Udara

Dua Ormas Hendak Bentrok Gara-gara Rebutan Lapak di Bekasi, Polisi Menembak ke Udara

Megapolitan
Ingar Bingar Bianglala hingga Cafe di Cengkareng Timur, Zona Merah Covid-19 Jakarta

Ingar Bingar Bianglala hingga Cafe di Cengkareng Timur, Zona Merah Covid-19 Jakarta

Megapolitan
Tempat Hiburan Malam Dinyatakan sebagai Klaster Baru, Asphija Bereaksi

Tempat Hiburan Malam Dinyatakan sebagai Klaster Baru, Asphija Bereaksi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akan Tes Swab Keluarga Karyawan Pabrik Epson yang Positif Covid-19

Pemkot Bekasi Akan Tes Swab Keluarga Karyawan Pabrik Epson yang Positif Covid-19

Megapolitan
Dapat Nomor Urut Dua di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Sebut Sesuai Harapan

Dapat Nomor Urut Dua di Pilkada Tangsel, Azizah-Ruhamaben Sebut Sesuai Harapan

Megapolitan
Pemprov DKI Gandeng 26 Rumah Sakit Swasta untuk Tangani Covid-19

Pemprov DKI Gandeng 26 Rumah Sakit Swasta untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Pemkot Tangerang Salurkan Bantuan Sosial Covid-19 Tahap 2 ke 2.800 KK

Pemkot Tangerang Salurkan Bantuan Sosial Covid-19 Tahap 2 ke 2.800 KK

Megapolitan
Anies: Minimal 60 Persen Warga Harus Diam di Rumah Agar Wabah Covid-19 Melandai

Anies: Minimal 60 Persen Warga Harus Diam di Rumah Agar Wabah Covid-19 Melandai

Megapolitan
Dua Balita Jadi Pasien Anak Pertama yang Isolasi di RSD Stadion Patriot

Dua Balita Jadi Pasien Anak Pertama yang Isolasi di RSD Stadion Patriot

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X