Kompas.com - 27/04/2015, 21:52 WIB
Garis polisi yang dipasang di lantai satu Gedung DPRD DKI Jakarta, lokasi yang menjadi kesekretariat Komisi E. Pemasangan garis polisi bersamaan dengan penggeledahan yang dilakukan polisi di lokasi tersebut, Senin (27/4/2015) Kompas.com/Alsadad RudiGaris polisi yang dipasang di lantai satu Gedung DPRD DKI Jakarta, lokasi yang menjadi kesekretariat Komisi E. Pemasangan garis polisi bersamaan dengan penggeledahan yang dilakukan polisi di lokasi tersebut, Senin (27/4/2015)
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Bareskrim Polri telah menyelesaikan proses penggeledahan di gedung DPRD DKI, Senin (27/4/2015) sekitar pukul 21.00. Saat meninggalkan gedung yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, itu, polisi membawa satu dus berisi tumpukan dokumen, satu perekam digital, dan tiga central processing unit (CPU).

Penggeledahan dilakukan sejak sekitar pukul 15.00. Ada tiga ruangan yang digeledah, yakni ruang kerja Wakil Ketua DPRD Abraham "Lulung" Lunggana yang berada di lantai sembilan, ruang kerja Sekretaris Komisi E Fahmi Zulfikar di kantor Fraksi Hanura di lantai lima, dan ruang sekretariat Komisi E di lantai satu.

Secara total, 16 penyidik diterjunkan dalam penggeledahan yang dilakukan terkait pengusutan kasus korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada tahun 2014 itu.

Mereka dipimpin oleh Kepala Subdirektorat V Tipikor Bareskrim Polri Komisaris Besar Muhammad Ikram. Sebelum meninggalkan gedung DPRD, Ikram sempat memberikan sedikit keterangan. [Baca: Polisi Bawa Dua Ransel dan Satu Map dari Ruang Kerja Lulung]

Menurut dia, penggeledahan bukan disebabkan mangkirnya Lulung dan Fahmi pada pemanggilan pagi tadi. "Ini memang sudah kami rencanakan," ujar Ikram.

Sebagai informasi, pada 2014, tepatnya saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan UPS, Lulung masih menjabat sebagai koordinator Komisi E, dan Fahmi adalah salah satu anggotanya.

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan dua tersangka, yakni Alex Usman dan Zaenal Soleman.

Alex diduga melakukan korupsi saat menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, sedangkan Zaenal Soleman diduga melakukan korupsi saat menjadi PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandi Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok Mengaku Diberi SP, Wali Kota Idris: Lapor ke Saya!

Sandi Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok Mengaku Diberi SP, Wali Kota Idris: Lapor ke Saya!

Megapolitan
Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Meningkat, Diduga Efek Liburan Panjang Paskah

Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Meningkat, Diduga Efek Liburan Panjang Paskah

Megapolitan
Pipa Palyja Bocor di Pangeran Antasari, 20 Daerah Ini Akan Terganggu Pasokan Air

Pipa Palyja Bocor di Pangeran Antasari, 20 Daerah Ini Akan Terganggu Pasokan Air

Megapolitan
Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Malang Terbaru Tahun 2021

Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Malang Terbaru Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Vaksinasi untuk Pelaku Ekonomi Kreatif, dari Pemusik hingga Pengusaha Kuliner

Pemprov DKI Buka Vaksinasi untuk Pelaku Ekonomi Kreatif, dari Pemusik hingga Pengusaha Kuliner

Megapolitan
Suami Nindy Didakwa Pasal Berlapis, Terancam 20 Tahun Penjara

Suami Nindy Didakwa Pasal Berlapis, Terancam 20 Tahun Penjara

Megapolitan
Dugaan Korupsi Damkar Depok, Wali Kota Idris: Pemkot Dukung Pengusutan Kasus

Dugaan Korupsi Damkar Depok, Wali Kota Idris: Pemkot Dukung Pengusutan Kasus

Megapolitan
Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Bandung Terbaru Tahun 2021

Harga Tiket Kereta Api Jakarta-Bandung Terbaru Tahun 2021

Megapolitan
Namanya Disinggung dalam Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Kata Wali Kota Idris

Namanya Disinggung dalam Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Kata Wali Kota Idris

Megapolitan
Kuasa Hukum Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok: Periksa Wali Kota!

Kuasa Hukum Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Depok: Periksa Wali Kota!

Megapolitan
Dugaan Korupsi Damkar Depok Disebut Berpotensi Rugikan Negara Rp 1 Miliar

Dugaan Korupsi Damkar Depok Disebut Berpotensi Rugikan Negara Rp 1 Miliar

Megapolitan
Hadir di Rapat Paripurna, Wagub DKI Batal Jadi Saksi di Sidang Rizieq Shihab

Hadir di Rapat Paripurna, Wagub DKI Batal Jadi Saksi di Sidang Rizieq Shihab

Megapolitan
Sidang Rizieq Shihab untuk Kasus Kerumunan Petamburan dan Megamendung Dilanjutkan Kamis

Sidang Rizieq Shihab untuk Kasus Kerumunan Petamburan dan Megamendung Dilanjutkan Kamis

Megapolitan
Ada Jalur Sepeda di Flyover Cakung, Dibuat Tanpa Sekat dengan Lajur Lain

Ada Jalur Sepeda di Flyover Cakung, Dibuat Tanpa Sekat dengan Lajur Lain

Megapolitan
Sebelum Dinonaktifkan, RS Lapangan Bogor Masih Rawat 8 Pasien Covid-19

Sebelum Dinonaktifkan, RS Lapangan Bogor Masih Rawat 8 Pasien Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X