Kompas.com - 29/04/2015, 12:15 WIB
Prosedur penyelesaian denda tilang KOMPASProsedur penyelesaian denda tilang
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com — Praktik calo masih ditemukan di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Sang calo menjanjikan waktu yang lebih singkat untuk pengambilan berkas tindak pelanggaran (tilang).

Sebelum memasuki pintu gerbang PN yang terletak di Jalan Gadjah Mada, suasana masih sepi. Sebab, hari Rabu (29/4/2015) ini bukanlah jadwal sidang tilang. Tetapi, sesaat kemudian, datang seseorang, sebut saja AN, langsung menghampiri Kompas.com.

"Ke mana, Mas?" tanya AN.

Ketika dijawab "mengurus surat tilang", tanpa basa-basi AN langsung mengeluarkan selembar kertas berwarna merah. "Bawa surat yang warna (merah) ini, enggak?" tanya AN lagi.

Kompas.com pun menggelengkan kepala dengan alasan mengurus surat tilang keluarga. "Udah sampai mana saudaranya? Sini biar saya urus," ujar AN untuk meyakinkan.

Sebelumnya, AN sempat bertanya waktu sidang. Ia mengatakan, jika sidang telah dilaksanakan pada Jumat (24/4/2015), berkas-berkas tilang dapat diambil di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Kemayoran.

AN menambahkan, jika jadwal sidang belum terlaksana, ia dapat menjamin mengambil berkas-berkas tilang dengan mudah. "Kalau jumat sekarang kan libur. Sidangnya paling Jumat (8/5/2015) besok. Cuma lu bawa aja suratnya ke sini, nanti gue ambilin ke polisi langsung," ucap AN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

AN bercerita, berkas tilang dalam satu kali persidangan bisa sampai sekitar 1.000 lembar. Para pelanggar biasanya enggan menunggu dan memilih untuk potong kompas. "Kalau sama gue bisa cepet, biasanya tuh dari pagi sampai malam. Kalau gue enggak ada setengah jam," kata AN.

Pelanggar, kata AN, tak perlu mengantre dan berjibaku mengurus surat-surat kendaraannya yang ditilang. Para pelanggar cukup menyediakan uang jasa dan duduk manis, kata dia. Urusan surat kendaraan yang ditilang dapat selesai dalam waktu singkat.

Seorang calo lain, AT, juga menghampiri Kompas.com untuk menanyakan urusan datang ke pengadilan. "Kalau mau urus surat tilang, sini gue bantuin," kata AT.

Ia pun langsung memberikan penawaran. "Biasanya kan denda seharga aslinya kalau udah di pengadilan, kalau sama gue cabut langsung Rp 175.000," kata AT.

AN pun menawarkan dengan tarif yang sama untuk mengurus tilang. Ia menyebut dirinya hanya mendapat Rp 25.000, jika denda yang dikenakan sebesar Rp 150.000. "Udah lu bayar gue jigo (Rp 25.000) aja," kata AN.

Salah satu orang di lingkungan PN Jakarta Pusat menyebutkan, praktik calo tilang sudah biasa. Saat ini jumlah calo sudah sekitar 100 orang. "Banyak di sini mah," ucap pria yang enggan disebutkan namanya.

Petugas itu juga tak membantah bahwa ada permainan antara calo dan orang dalam PN Jakarta Pusat. Menurut dia, kalau tidak kerja sama, praktik calo tilang tidak mungkin bisa marak dan langgeng. "Ada orang dalam mah, cuma enggak tahu siapa," ucapnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Gedung Cyber yang Tewaskan Dua Orang

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Gedung Cyber yang Tewaskan Dua Orang

Megapolitan
Tragedi dalam Kebakaran Gedung Cyber, Teknisi Terjebak di Kepulan Asap Hitam hingga Tewas

Tragedi dalam Kebakaran Gedung Cyber, Teknisi Terjebak di Kepulan Asap Hitam hingga Tewas

Megapolitan
Cerita Petugas Damkar Tantang Maut demi Evakuasi Korban Kebakaran Gedung Cyber

Cerita Petugas Damkar Tantang Maut demi Evakuasi Korban Kebakaran Gedung Cyber

Megapolitan
 Reuni 212 Tahun 2021, Ketika Peserta Datang dari Segala Penjuru tapi Tak Bisa Sampai di Patung Kuda

Reuni 212 Tahun 2021, Ketika Peserta Datang dari Segala Penjuru tapi Tak Bisa Sampai di Patung Kuda

Megapolitan
Ini Alasan Polisi Tak Izinkan Aksi 212 tapi Demo Buruh Tetap Bisa Berjalan

Ini Alasan Polisi Tak Izinkan Aksi 212 tapi Demo Buruh Tetap Bisa Berjalan

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Tambah 4 Kasus di Kota Tangerang, 19 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Tambah 4 Kasus di Kota Tangerang, 19 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE 2 Desember: Tambah 5 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 2 Desember: Tambah 5 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Rencana yang Pupus akibat Tak Ada Pembangunan Masif Sumur Resapan di Jakarta Tahun Depan...

Rencana yang Pupus akibat Tak Ada Pembangunan Masif Sumur Resapan di Jakarta Tahun Depan...

Megapolitan
Ada Data Pemerintah dalam Server di Gedung Cyber, Wagub DKI Pastikan Aman

Ada Data Pemerintah dalam Server di Gedung Cyber, Wagub DKI Pastikan Aman

Megapolitan
Menghidupkan Jenama Jakarta Kota Kolaborasi

Menghidupkan Jenama Jakarta Kota Kolaborasi

Megapolitan
Wagub DKI Pastikan Jalan yang Rusak akibat Proyek Sumur Resapan Bakal Diperbaiki

Wagub DKI Pastikan Jalan yang Rusak akibat Proyek Sumur Resapan Bakal Diperbaiki

Megapolitan
2 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, Wagub DKI: Korban Terjebak Asap

2 Orang Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber, Wagub DKI: Korban Terjebak Asap

Megapolitan
Kecelakaan Transjakarta di Simpang PGC, Sopir Bus Diberhentikan Sementara

Kecelakaan Transjakarta di Simpang PGC, Sopir Bus Diberhentikan Sementara

Megapolitan
Wagub DKI Pantau Gedung Cyber yang Terbakar

Wagub DKI Pantau Gedung Cyber yang Terbakar

Megapolitan
Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.