Mendagri Ingatkan Ahok Pertimbangkan Lagi Wacana Lokalisasi Prostitusi

"Setiap gubernur, kepala daerah, sebagai mana arahan Bapak Presiden kepada saya, penguatan otonomi daerah setiap mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan umum dan masyarakat harus memperhatikan, mencermati apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi momentumnya harus dilihat secara komprehensif," kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (30/4/2015).

Menurut Tjahjo, Basuki harus mempertimbangkan lebih jauh wacana ini mengingat prostitusi merupakan masalah yang kompleks. Ia mengatakan, persoalan ini belum tentu bisa ditanggulangi hanya dengan lokalisasi.

"Apakah kalau dilokalisasi pasti tidak tumbuh di tempat lain?" kata Tjahjo.

Ia juga menyarankan Ahok untuk mendengarkan pendapat pihak lain, seperti DPRD dan tokoh masyarakat.

"Pokoknya semua daerah sebelum mengambil keputusan atau yang menyangkut kepentingan masyarakat kita harus menyerap berbagai aspirasi masyarakat," sambung Tjahjo.

Sebelumnya, Ahok mengaku sengaja melontarkan ide membangun kawasan khusus kegiatan prostitusi ini untuk melihat reaksi masyarakat. Jika wacananya banyak ditentang, Ahok akan mengetahui apa pertimbangan pihak lain menentang idenya. Meski membuat wacana membangun area lokalisasiprostitusi , Ahok mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI tetap akan menindak tempat kos liar. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai antisipasi kegiatan prostitusi di berbagai wilayah.

Akan tetapi, kata Ahok, usulan membangun apartemen khusus kegiatan prostitusi ini adalah solusi yang dia berikan untuk mengontrol pekerja seks komersial (PSK). Apabila usulannya dianggap buruk, Ahok meminta pihak lain untuk memberikan solusi yang lebih baik.