Wagub DKI: APTB Masih Dibutuhkan di Jakarta

"APTB itu masih diperlukan sebagai feeder. Toh orientasi kami memberikan yang terbaik untuk penumpang sektor transportasi," kata Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Karena itu, Djarot berharap layanan APTB mau masuk dalam pengelolaan transjakarta. Ia menyayangkan belum adanya kesepakatan antara Dinas Perhubungan dan Transportasi dan pengelola APTB terkait penentuan besaran rupiah per kilometer.

Djarot mengimbau agar keduanya mau duduk bersama agar bisa mencapai titik temu.

"Seharusnya masuk, yang fair kan dibayar rupiah per kilometer berapa. Kan kami betul-betul ingin terintegrasi sama APTB. Harusnya duduk bersama lah," ujar mantan Wali Kota Blitar ini.

Seperti diberitakan, Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Emmanuel Kristanto menyebutkan dalam pekan ini kemungkinan besar layanan bus APTB akan mulai dilarang untuk masuk jalur bus transjakarta.

Sebab bus nantinya hanya diperbolehkan beroperasi sampai di halte bus yang berada di daerah perbatasan antara Jakarta dan kota penyangga.

Tak diperbolehkannya APTB masuk jalur transjakarta, kata Emmanuel, disebabkan tak kunjung tercapainya kesepakatan mengenai besaran pembayaran tarif rupiah per kilometer antara operator APTB dan PT Transjakarta.

Menurut Emmanuel, operator APTB meminta pembayaran sebesar Rp 18.000, saat PT Transjakarta memberi penawaran antara Rp 14.000-15.000. [Baca: Pekan Ini, APTB Dilarang Masuk "Busway"]