Kompas.com - 07/05/2015, 13:34 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak Organda DKI dan operator APTB mengklaim bahwa mereka selama ini tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan penentuan tarif rupiah per kilometer oleh Pemprov DKI Jakarta. Organda DKI dan APTB menyanggah pemberitaan dari pihak Pemprov DKI bahwa sudah ada negosiasi bahwa Organda dan APTB tidak menyepakati soal ketentuan tarif rupiah per kilometer.

"Kami sampaikan bahwa sampai Selasa kemarin, operator APTB belum pernah diajak diskusi tarif. Oleh karena itu, apa yang disampaikan di media massa kami klaim itu tidak pada tempatnya," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi DKI Jakarta Safruhan Sinungan, di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (7/5/2015).

Hal ini disampaikan Safruhan dalam jumpa pers bersama beberapa operator APTB, seperti Perum PPD, Bianglala Metropolitan, Hiba Utama, Sinar Jaya, Agra Mas, dan Mayasari Bakti. Menurut Safruhan, pihaknya kaget tiba-tiba muncul berita bahwa Organda dan APTB tidak sepakat soal perhitungan tarif.

"Belum ada negosiasi, katakanlah lelang tarif. Ini yang perlu kami luruskan. Makanya kami kaget, kok sudah dianggap tidak ketemu perhitungan antara Organda dan Transjakarta," ujar Safruhan.

Sementara masalah ini belum selesai, pada 6 April 2015 lalu, dia melanjutkan, pihak Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI mengeluarkan dua opsi bagi para operator APTB. Opsi pertama, APTB dapat masuk busway atau jalur transjakarta dan mengangkut penumpang dari busway, tetapi tidak boleh memungut biaya. Kemudian, Pemprov DKI juga tidak membayar rupiah per kilometer. Pada opsi kedua, APTB hanya boleh beroperasi sampai dengan perbatasan jalur terakhir koridor busway.

Menurut Safruhan, munculnya dua opsi mendadak ini lantas membuat Organda dan operator APTB kebingungan. "Pada saat tersebut, Organda dan semua operator APTB bingung, kenapa hanya dua opsi, kenapa tidak ada opsi dua, tiga, dan empat," ujarnya.

Dua opsi tersebut, lanjutnya, membuat Organda dan operator APTB menjadi galau. Padahal, menurut dia, para operator APTB selama ini sudah membantu mendukung Pemprov DKI dalam layanan transportasi bagi masyarakat di kota penyangga yang hendak menuju Ibu Kota. Menurut dia, ini bukan soal harga yang diminta oleh pihak operator.

Safruhan meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mau duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut. "Kami berharap mau duduk satu meja sama Pak Gubernur dan Dewan Transportasi Kota Jakarta," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ancol Perkenalkan Jagat Rimba sebagai Produk Kekayaan Intelektual Baru dalam Jakarnaval 2022

Ancol Perkenalkan Jagat Rimba sebagai Produk Kekayaan Intelektual Baru dalam Jakarnaval 2022

Megapolitan
Saat Anak-anak 'Paduan Suara Merah Putih' Gelar Konser di Area Car Free Day, Sambut HUT Ke-77 RI...

Saat Anak-anak "Paduan Suara Merah Putih" Gelar Konser di Area Car Free Day, Sambut HUT Ke-77 RI...

Megapolitan
Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Simak Tata Tertibnya

Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Simak Tata Tertibnya

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pelecehan Perempuan di Toilet Kafe Kawasan Melawai Jaksel

Polisi Selidiki Dugaan Pelecehan Perempuan di Toilet Kafe Kawasan Melawai Jaksel

Megapolitan
Pengacara Bharada E Jabat Ketua Badan Hukum PDI-P DKI, DPD Partai: Enggak Ada Masalah...

Pengacara Bharada E Jabat Ketua Badan Hukum PDI-P DKI, DPD Partai: Enggak Ada Masalah...

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Lapak Rongsokan di Cakung Kebakaran

Diduga Korsleting Listrik, Lapak Rongsokan di Cakung Kebakaran

Megapolitan
Seorang Perempuan Diduga Dilecehkan Pria di Toilet Kafe Kawasan Melawai Jaksel

Seorang Perempuan Diduga Dilecehkan Pria di Toilet Kafe Kawasan Melawai Jaksel

Megapolitan
Tebet Eco Park Berbenah Selama 2 Bulan Ditutup: Tambah Fasilitas hingga Syarat Masuk Pakai Aplikasi

Tebet Eco Park Berbenah Selama 2 Bulan Ditutup: Tambah Fasilitas hingga Syarat Masuk Pakai Aplikasi

Megapolitan
Disebut Jadi Kandidat Cagub DKI, Bupati Tangerang: Belum Waktunya Bicara Pilkada

Disebut Jadi Kandidat Cagub DKI, Bupati Tangerang: Belum Waktunya Bicara Pilkada

Megapolitan
Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Pengunjung Wajib Daftar lewat JAKI

Tebet Eco Park Kembali Dibuka Besok, Pengunjung Wajib Daftar lewat JAKI

Megapolitan
Setelah 2 Bulan Tutup, Tebet Eco Park Kembali Dibuka Mulai Besok

Setelah 2 Bulan Tutup, Tebet Eco Park Kembali Dibuka Mulai Besok

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Setelah Hilang Kendali dan Tertabrak Angkot di Jagakarsa

Pengendara Motor Tewas Setelah Hilang Kendali dan Tertabrak Angkot di Jagakarsa

Megapolitan
Pesta Diskon hingga 77 Persen di 17 Mal di Banten, Ini Daftarnya

Pesta Diskon hingga 77 Persen di 17 Mal di Banten, Ini Daftarnya

Megapolitan
Diduga Hilang Kendali, Pengendara Motor Tabrak Pohon Lalu Tertabrak Angkot di Jagakarsa

Diduga Hilang Kendali, Pengendara Motor Tabrak Pohon Lalu Tertabrak Angkot di Jagakarsa

Megapolitan
Bupati Tangerang Larang Pelajar di Bawah Usia 17 Tahun Bawa Motor ke Sekolah

Bupati Tangerang Larang Pelajar di Bawah Usia 17 Tahun Bawa Motor ke Sekolah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.