Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/05/2015, 13:42 WIB

BOGOR, KOMPAS.com
- Sejumlah sopir bus angkutan perbatasan terintegrasi busway (APTB) Bogor memprotes kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan melarang bus APTB melintasi busway.

Koordinator bus APTB Bogor, Ahmad Yani (42), mengatakan, daya tarik bus APTB dari Bogor dan daerah lainnya di luar Jakarta adalah karena angkutan tersebut dapat terintegrasi dengan bus transjakarta. Tujuannya, agar masyarakat dapat melanjutkan ke tempat tujuannya lebih mudah.

"APTB ngetem-nya tidak lama, sehingga banyak warga terutama karyawan kantor memilih naik APTB," katanya saat ditemui di pull bus APTB Bogor di Bubulak, Bogor Barat, Kota Bogor, Kamis (7/5/2015).

Jika APTB dilarang melintas di busway, kata Ahmad Yani, penumpang akan memilih angkutan lain yang aksesnya lebih mudah untuk sampai ke tempat kerjanya. "Berapa banyak sih APTB dibanding bus transjakarta?" katanya.

Dia mengatakan, jika APTB ditinggalkan oleh penumpang, dapat berakibat terhadap pendapatan sopir dan tidak menutup kemungkinan pemilik PO akan mengurangi jumlah unit busnya.

"Yang pasti kita para sopir yang akan rugi, malah terancam kehilangan pekerjaan, jika APTB ditinggalkan masyarakat," katanya.

Untuk itu, dia berharap agar pihak pengelola APTB dan Pemprov DKI Jakarta melakukan pertemuan untuk mendapatkan kesepakatan agar semua bus APTB masih dapat beroperasi seperti biasa.

"Kami sedang berkoordinasi dengan semua armada APTB yang ada di Bekasi, Tangerang, Ciawi, Sentul, untuk mendesak agar tercapai kesepakatan yang menguntukan kedua belah pihak," katanya.

Dia mengatakan, bus APTB yang diberangkatkan dari terminal Bubulak, Kota Bogor melayani tujuan Bubulak-Grogol, Bubulak-Blok M, Bubulak-Senen, dan Tanah Abang.

"Kami juga berharap agar pengelola APTB segera melakukan kerjasama dan untuk mengurus perizinan operasi dengan Pemkot Bogor, " ujarnya.

Salah satu penumpang APTB, Jefri (35) mengaku tidak setuju jika APTB tidak bisa melintasi jalur bus transjakarta.

"Justru kemudahan dengan adanya APTB karena bisa melintas ke tengah kota Jakarta. Kalau sampai perbatasan, sama saja cuma sampai terminal Kampung Rambutan," kata karyawan swasta di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat ini. (Soewidia Henaldi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber Warta Kota
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

JPU Sebut Pleidoi Fatia dalam Kasus 'Lord Luhut' Menunjukkan Keputusasaan

JPU Sebut Pleidoi Fatia dalam Kasus "Lord Luhut" Menunjukkan Keputusasaan

Megapolitan
Persiapan Pemilu 2024, Bawaslu DKI Keluhkan Fasilitas Kantor

Persiapan Pemilu 2024, Bawaslu DKI Keluhkan Fasilitas Kantor

Megapolitan
Nasib Nahas Bocah di Tangerang: Hanyut di Kali Angke Usai Terpeleset Saat Bermain, Jasadnya Ditemukan 3 Hari Kemudian

Nasib Nahas Bocah di Tangerang: Hanyut di Kali Angke Usai Terpeleset Saat Bermain, Jasadnya Ditemukan 3 Hari Kemudian

Megapolitan
Anak Diperkosa Ayah Kandung Belasan Kali hingga Hamil, P2TP2A Tangsel: Korban Trauma Ingat Bapaknya

Anak Diperkosa Ayah Kandung Belasan Kali hingga Hamil, P2TP2A Tangsel: Korban Trauma Ingat Bapaknya

Megapolitan
Jadi Tersangka, Tiga Buruh yang Keroyok Sopir Truk Terancam 5 Tahun Penjara

Jadi Tersangka, Tiga Buruh yang Keroyok Sopir Truk Terancam 5 Tahun Penjara

Megapolitan
Dinkes DKI Minta KPU Wajibkan Anggota KPPS Terdaftar jadi Peserta BPJS Kesehatan

Dinkes DKI Minta KPU Wajibkan Anggota KPPS Terdaftar jadi Peserta BPJS Kesehatan

Megapolitan
Jangan Lagi Ada Korban di Pemilu 2024, Eks Petugas KPPS: Masa Pemerintah Enggak Berkaca?

Jangan Lagi Ada Korban di Pemilu 2024, Eks Petugas KPPS: Masa Pemerintah Enggak Berkaca?

Megapolitan
Harga Cabai Tembus Rp 120.000 di Jakarta, Mendag Zulhas Minta Pemda Subsidi Ongkos Angkut

Harga Cabai Tembus Rp 120.000 di Jakarta, Mendag Zulhas Minta Pemda Subsidi Ongkos Angkut

Megapolitan
Suami di Jaksel Bakar Istrinya usai Lihat Korban 'Chatting' dengan Pria Lain

Suami di Jaksel Bakar Istrinya usai Lihat Korban "Chatting" dengan Pria Lain

Megapolitan
Dinkes DKI Siap Fasilitasi 'Medical Check Up' KPPS Pemilu 2024

Dinkes DKI Siap Fasilitasi "Medical Check Up" KPPS Pemilu 2024

Megapolitan
Dinkes DKI Mendata Anak yang Terinfeksi Pneumonia di Jakarta

Dinkes DKI Mendata Anak yang Terinfeksi Pneumonia di Jakarta

Megapolitan
Pedagang Jual Rawit Merah Rp 120.000 Per Kg di Pasar Johar Baru, Zulhas: Wuih yang Benar Kamu?

Pedagang Jual Rawit Merah Rp 120.000 Per Kg di Pasar Johar Baru, Zulhas: Wuih yang Benar Kamu?

Megapolitan
Gara-gara Pulang Subuh dan Bayaran Tak Sebanding, Winda Ogah Jadi Petugas KPPS Lagi

Gara-gara Pulang Subuh dan Bayaran Tak Sebanding, Winda Ogah Jadi Petugas KPPS Lagi

Megapolitan
Cemburu Buta, Suami di Jaksel Bakar Istri Hidup-hidup

Cemburu Buta, Suami di Jaksel Bakar Istri Hidup-hidup

Megapolitan
Tanggapi Pleidoi Haris Azhar, JPU: Terdakwa Keliru Menggambarkan Perkara Tindak Pidana

Tanggapi Pleidoi Haris Azhar, JPU: Terdakwa Keliru Menggambarkan Perkara Tindak Pidana

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com