"Kartu Jakarta Butuh" untuk Pengguna Jasa Prostitusi

Kompas.com - 12/05/2015, 12:45 WIB
Kompas.com/Alsadad Rudi Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Gambar diambil di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (23/4/2015)
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ikut angkat bicara dengan terungkapnya prostitusi online yang melibatkan kalangan selebriti sebagai pekerja seks komersialnya.

Seraya bercanda, ia mengatakan bahwa masyarakat Jakarta sebenarnya memerlukan "Kartu Jakarta Butuh", kartu yang ia sebut diperuntukkan bagi warga yang membutuhkan jasa prostitusi.

"Jakarta butuh 'KJB, Kartu Jakarta Butuh'. Orang-orangnya kan butuh yang kayak begituan, ya kasih saja biar dapat kartu," ujar dia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Djarot sendiri mengaku terkejut dengan banderol harga PSK selebriti yang mencapai ratusan juta rupiah. Ia heran dengan kalangan yang berani mengeluarkan uang dengan jumlah tersebut untuk kegiatan prostitusi yang tergolong singkat (short time).

"Mahal banget. Itu satu tahun atau lima tahun? Sehari ya? Bukan langganan lima tahun sekian," ujar mantan Wali Kota Blitar ini.

Dengan nada lebih serius, Djarot mengatakan, pemberantasan prostitusi sebenarnya sulit jika hanya menjerat pihak yang menyediakannya, dalam hal ini PSK maupun mucikarinya. Terlebih lagi, kata dia, Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus sanksi untuk penyedia jasa prostitusi.

Karena itu, Djarot menilai, perlu ada sistem yang dapat mengetahui siapa-siapa saja warga yang menjadi pengguna jasa tersebut. Sebab, Djarot menilai adanya jasa prostitusi juga tak lepas dari adanya permintaan.

Ia yakin jika sistem tersebut diterapkan, orang-orang yang menjadi pengguna jasa prostitusi akan merasa malu dan jasa tersebut akan hilang dengan sendirinya.

"Harus transparan siapa penggunanya, buka saja. Kalau kita melawan prostitusi, begitu caranya. Siapa yang pakai harus jelas identitasnya, siapa yang dipakai harus jelas dan supaya jelas juga bagaimana kita bisa memantau untuk mencegah bahaya penularan penyakit seksual," tutur Djarot.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorKistyarini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Pimpinan Pansus Wagub DKI Dukung Fraksi Demokrat yang Mau Laporkan Politisi PSI

Megapolitan
Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Bicara Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI, PSI Bingung Fraksi Demokrat yang Tersinggung

Megapolitan
Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Sampaikan Duplik, Jokdri Berkukuh Tak Bersalah dalam Kasus Perusakan Barang Bukti

Megapolitan
Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Depok Uji Coba Pemutaran Lagu di Lampu Merah, Agustus Mendatang

Megapolitan
Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Kasus Usulan Tak Pasang Foto Presiden, Keluarga Tersangka Ajukan Penangguhan Penahanan

Megapolitan
SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

SMP Negeri Dadakan Disebut Anak Haram, Disdik Bekasi Sebut Sudah Sesuai Kajian

Megapolitan
Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Ramai Surat Tilang ETLE, Berikut Tarif Resmi Denda Pelanggaran Lalu Lintas

Megapolitan
Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Warga Diimbau Tak Buang Sampah Lagi ke Kali Tegal Amba

Megapolitan
Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Pro Kontra Warga Depok Tanggapi Wacana Pemilik Mobil Harus Punya Garasi

Megapolitan
Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Sebuah Mobil Tabrak Separator Busway lalu Terguling di Jalan Jenderal Sudirman

Megapolitan
10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

10 Anggota PPK Koja dan Cilincing Didakwa 2 Pasal Pelanggaran Pemilu

Megapolitan
Politisi PSI: Bukannya Saling Terima Kasih, Malah Melaporkan Saya...

Politisi PSI: Bukannya Saling Terima Kasih, Malah Melaporkan Saya...

Megapolitan
Cerita Dokter Forensik RS Polri Lihat Paru-paru Perokok Berat Saat Autopsi

Cerita Dokter Forensik RS Polri Lihat Paru-paru Perokok Berat Saat Autopsi

Megapolitan
SMP Negeri Bekasi Mendadak Bertambah, Pengelola Sekolah Swasta: Anak Haram!

SMP Negeri Bekasi Mendadak Bertambah, Pengelola Sekolah Swasta: Anak Haram!

Megapolitan
Kata Pengamat, SMP Swasta yang Kekurangan Siswa di Bekasi Sebaiknya Ditutup

Kata Pengamat, SMP Swasta yang Kekurangan Siswa di Bekasi Sebaiknya Ditutup

Megapolitan
Close Ads X