Dampak Instruksi Ahok, Anggota DPRD DKI Tak Bisa Pegang "Cash"

Kompas.com - 12/05/2015, 14:46 WIB
(kiri ke kanan) Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, saat paripurna penyerahan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI 2014, Senin (6/4/2015). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza(kiri ke kanan) Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, saat paripurna penyerahan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI 2014, Senin (6/4/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI telah menyiapkan dana khusus untuk keperluan reses anggota DPRD yang berlangsung selama sepekan ini. Meski demikian, dana tersebut tidak akan dicairkan langsung ke para legislator.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono mengatakan, bagi anggota DPRD yang membutuhkan uang untuk keperluan kegiatan dengan konstituennya, maka mereka tinggal menghubungi Kesekretariatan DPRD agar segera mentransfer uang ke pihak yang terkait dengan kegiatan resesnya itu.

"Misalnya mau mengadakan pertemuan dengan warga, butuh biaya untuk snack. Ya pesan aja, misalnya di Holland Bakery. Nanti pembayarannya mintain aja nomor rekening Holland Bakery-nya. Tinggal hubungi Sekwan (Kesekretariatan DPRD) agar segera mentransfer uang ke Holland Bakery," kata Heru, di Balai Kota, Selasa (12/5/2015).

"Gitu juga kalau mau ngundang pembicara. Misalnya mau ngundang akademisi dari UI, ya tinggal tanya aja nomor rekeningnya berapa, nanti Sekwan yang mentransfer uang ke rekening pembicaranya," ujar Heru.

Menurut Heru, larangan bagi anggota DPRD memegang uang tunai selama masa reses merupakan dampak dari adanya instruksi dari Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang mengharuskan semua transaksi keuangan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui transfer. Kalaupun harus dilakukan dengan cara tunai, maka jumlahnya tak lebih dari Rp 25 Juta.

"Jadi bukan cuma di DPRD, tapi semua instansi juga diberlakukan seperti itu. Tidak boleh ada lagi transaksi tunai yang melebihi Rp 25 juta," ujar dia.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekonstruksi Suami Lansia Bunuh Istri di Tangerang, Berawal dari Minum Miras Bareng

Rekonstruksi Suami Lansia Bunuh Istri di Tangerang, Berawal dari Minum Miras Bareng

Megapolitan
APBD Kota Bekasi 2020 Diperkirakan Anjlok 50 Persen

APBD Kota Bekasi 2020 Diperkirakan Anjlok 50 Persen

Megapolitan
Mulai 8 Juni, 50 Persen PNS Pemprov DKI Bakal Mulai Kerja di Kantor

Mulai 8 Juni, 50 Persen PNS Pemprov DKI Bakal Mulai Kerja di Kantor

Megapolitan
Kerugian Ekologis Akibat Perdagangan Ilegal 153 Reptil di Bandara Soetta Sangat Besar

Kerugian Ekologis Akibat Perdagangan Ilegal 153 Reptil di Bandara Soetta Sangat Besar

Megapolitan
Kurangi Bau Sampah, Damkar Tangsel Semprotkan Bahan Kimia ke TPA Cipeucang

Kurangi Bau Sampah, Damkar Tangsel Semprotkan Bahan Kimia ke TPA Cipeucang

Megapolitan
Masuk PSBB Proporsional, 16 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftarnya

Masuk PSBB Proporsional, 16 RW di Kota Bekasi Masuk Zona Merah Covid-19, Berikut Daftarnya

Megapolitan
Banjir Rob di Sunda Kelapa, 1.089 Keluarga Terdampak

Banjir Rob di Sunda Kelapa, 1.089 Keluarga Terdampak

Megapolitan
Kecamatan Senen Rencanakan Rapid Test Kampung di 6 Kelurahan

Kecamatan Senen Rencanakan Rapid Test Kampung di 6 Kelurahan

Megapolitan
PSBB Bogor, Aktivasi Mal Tunggu Perubahan Status Level Kewaspadaan

PSBB Bogor, Aktivasi Mal Tunggu Perubahan Status Level Kewaspadaan

Megapolitan
Rumah Karaoke di Bekasi Boleh Beroperasi asal Karyawannya Rapid Test

Rumah Karaoke di Bekasi Boleh Beroperasi asal Karyawannya Rapid Test

Megapolitan
Rentetan Perampokan, Polisi Minta Minimarket Dijaga Sekuriti

Rentetan Perampokan, Polisi Minta Minimarket Dijaga Sekuriti

Megapolitan
4 RT Zona Merah Covid-19 di Kelurahan Kramat Gunakan Sistem Satu Pintu

4 RT Zona Merah Covid-19 di Kelurahan Kramat Gunakan Sistem Satu Pintu

Megapolitan
UI Pertimbangkan Terapkan Sistem Kuliah Campuran Tatap Muka dan Daring

UI Pertimbangkan Terapkan Sistem Kuliah Campuran Tatap Muka dan Daring

Megapolitan
Hasil Rapid Test, 19 Orang di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung Reaktif Covid-19

Hasil Rapid Test, 19 Orang di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung Reaktif Covid-19

Megapolitan
Ini Syarat Aktivitas di Rumah Ibadah saat PSBB Proporsional di Depok

Ini Syarat Aktivitas di Rumah Ibadah saat PSBB Proporsional di Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X