Dampak Instruksi Ahok, Anggota DPRD DKI Tak Bisa Pegang "Cash"

Kompas.com - 12/05/2015, 14:46 WIB
(kiri ke kanan) Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, saat paripurna penyerahan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI 2014, Senin (6/4/2015). Kompas.com/Kurnia Sari Aziza(kiri ke kanan) Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, saat paripurna penyerahan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD DKI 2014, Senin (6/4/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI telah menyiapkan dana khusus untuk keperluan reses anggota DPRD yang berlangsung selama sepekan ini. Meski demikian, dana tersebut tidak akan dicairkan langsung ke para legislator.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono mengatakan, bagi anggota DPRD yang membutuhkan uang untuk keperluan kegiatan dengan konstituennya, maka mereka tinggal menghubungi Kesekretariatan DPRD agar segera mentransfer uang ke pihak yang terkait dengan kegiatan resesnya itu.

"Misalnya mau mengadakan pertemuan dengan warga, butuh biaya untuk snack. Ya pesan aja, misalnya di Holland Bakery. Nanti pembayarannya mintain aja nomor rekening Holland Bakery-nya. Tinggal hubungi Sekwan (Kesekretariatan DPRD) agar segera mentransfer uang ke Holland Bakery," kata Heru, di Balai Kota, Selasa (12/5/2015).

"Gitu juga kalau mau ngundang pembicara. Misalnya mau ngundang akademisi dari UI, ya tinggal tanya aja nomor rekeningnya berapa, nanti Sekwan yang mentransfer uang ke rekening pembicaranya," ujar Heru.


Menurut Heru, larangan bagi anggota DPRD memegang uang tunai selama masa reses merupakan dampak dari adanya instruksi dari Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang mengharuskan semua transaksi keuangan yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui transfer. Kalaupun harus dilakukan dengan cara tunai, maka jumlahnya tak lebih dari Rp 25 Juta.

"Jadi bukan cuma di DPRD, tapi semua instansi juga diberlakukan seperti itu. Tidak boleh ada lagi transaksi tunai yang melebihi Rp 25 juta," ujar dia.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Megapolitan
Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Fakta Pengungkapan Klinik Psikotropika, Pemilik Tak Punya Izin, Jutaan Butir Akan Dijual

Megapolitan
Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Hujan Deras Sabtu Dini Hari, 10 RT di DKI Tergenang

Megapolitan
Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Aksi 212 Berantas Korupsi, Dijaga Ribuan Polisi dan Selesai Tepat Waktu

Megapolitan
Kabar Terbaru Zat Radioaktif di Tangsel, Mengontaminasi Dua Warga Batan Indah

Kabar Terbaru Zat Radioaktif di Tangsel, Mengontaminasi Dua Warga Batan Indah

Megapolitan
Robohnya Atap SMKN 24: Antara Cuaca Buruk dan Indikasi Kecurangan Saat Direhab

Robohnya Atap SMKN 24: Antara Cuaca Buruk dan Indikasi Kecurangan Saat Direhab

Megapolitan
BMKG: Jakarta Diprediksi Turun Hujan Lokal Sore Ini

BMKG: Jakarta Diprediksi Turun Hujan Lokal Sore Ini

Megapolitan
Kritik Formula E di Monas, Ikatan Arsitek: Mereka Enggak Peduli soal Kesakralan

Kritik Formula E di Monas, Ikatan Arsitek: Mereka Enggak Peduli soal Kesakralan

Megapolitan
Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Minta Bayaran Rp 450.000 Setelah Antar 3 Penumpang, 3 Tukang Ojek Ditangkap Polisi

Megapolitan
Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Remaja yang Diduga Diperkosa Oknum PNS Papua Minta Perlindungan LPSK

Megapolitan
50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

50 Kg Ganja di Dalam Bus di Tangerang Milik Dua Napi

Megapolitan
Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Riset Sebut Ciliwung Masuk Sungai Terkotor di Dunia, Ini Komentar Pemprov DKI

Megapolitan
Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Anggota Komisi E DPRD Dorong Kasus Robohnya Atap SMKN 24 Jaktim Dibawa ke Jalur Hukum

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Duren Sawit Terbakar

Megapolitan
Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Ini Efek jika Sembarangan Mengkonsumsi Psikotropika Trihexyphenidyl

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X