Bestari Barus Ditanya Warga soal Perseteruan DPRD DKI dengan Ahok

Kompas.com - 13/05/2015, 14:48 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua fraksi Nasdem DPRD DKI Bestari Barus, dan Dirut PD Pasar Jaya Djangga Lubis di Blok G, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (15/4/2015). KOMPAS.COM/KURNIA SARI AZIZAGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Ketua fraksi Nasdem DPRD DKI Bestari Barus, dan Dirut PD Pasar Jaya Djangga Lubis di Blok G, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (15/4/2015).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat Bestari Barus bercerita pengalamannya ketika melaksanakan reses di Kebon Kosong, Jakarta Pusat, tadi malam. Pertanyaan itu berkaitan dengan hubungan antara DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selama ini.

"Tadi malam saya dapat pertanyaan saat reses, 'Pak, bisa enggak antara legislatif dan eksekutif enggak berantem lagi?' Karena ini berdampak ke masyarakat," ujar Bestari di gedung DPRD DKI, Rabu (13/5/2015).

Bestari mengatakan, dampak kisruh tersebut begitu dirasakan oleh masyarakat. Mereka tidak dapat menggunakan dana operasional RT karena tidak kunjung cair. Sebab, ada permasalahan pada proses anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun ini.

Menjawab hal tersebut, Bestari mengatakan dia akan berusaha agar pembahasan APBD pada tahun berikutnya bisa lebih baik lagi. DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI harus bersinergi agar masyarakat tidak dirugikan.

Pada malam itu, Bestari mengaku ditemani oleh camat dan lurah setempat. Kebersamaannya dengan pejabat eksekutif itu dijadikan sebagai tanda rukunnya eksekutif dan legislatif.

"Ini buktinya saya duduk sebelahan sama lurah dan camat. Artinya, kami rukun-rukun saja," ujar Bestari.

Pekan ini, anggota DPRD DKI Jakarta memang sedang memasuki masa reses. Sebagian legislator memanfaatkan waktu ini untuk bertemu dengan warga yang ada di daerah pemilihannya. Masa reses itu untuk menampung aspirasi masyarakat yang akan disusun dalam pokok pikiran. Pokir merupakan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota legislatif saat masa reses.

Aspirasi itu kemudian diajukan oleh legislatif kepada eksekutif dalam pembahasan anggaran. Pokir ini diatur dalam Pasal 55 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan DPRD tentang Tata Tertib.

Badan Anggaran disebutkan mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, paling lambat lima bulan sebelum APBD ditetapkan.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maret, Ditlantas Polda Metro Jaya Bakal Tambah 45 Kamera ETLE

Maret, Ditlantas Polda Metro Jaya Bakal Tambah 45 Kamera ETLE

Megapolitan
Polisi Tangkap 8 Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Daerah Jelambar

Polisi Tangkap 8 Remaja yang Diduga Hendak Tawuran di Daerah Jelambar

Megapolitan
1.732 Pengendara Motor Melanggar Rambu Lalu Lintas dan Terekam ETLE

1.732 Pengendara Motor Melanggar Rambu Lalu Lintas dan Terekam ETLE

Megapolitan
Soal Voting Terbuka untuk Pilih Wagub DKI, F-Gerindra Sebut Anies Pernah Inginkan Itu

Soal Voting Terbuka untuk Pilih Wagub DKI, F-Gerindra Sebut Anies Pernah Inginkan Itu

Megapolitan
Anies Sebut Bank DKI Berkontribusi Besar dalam Penerapan MRT hingga LRT Jakarta

Anies Sebut Bank DKI Berkontribusi Besar dalam Penerapan MRT hingga LRT Jakarta

Megapolitan
Sandiaga Uno Berharap Tidak Ada Muatan Kepentingan dalam Pemilihan Wagub DKI

Sandiaga Uno Berharap Tidak Ada Muatan Kepentingan dalam Pemilihan Wagub DKI

Megapolitan
Tukang Ojek Pangkalan yang Peras Penumpang hingga Ratusan Ribu Menyesali Perbuatannya

Tukang Ojek Pangkalan yang Peras Penumpang hingga Ratusan Ribu Menyesali Perbuatannya

Megapolitan
DPRD Bakal Libatkan KPK dalam Pemilihan Wagub DKI untuk Hilangkan Sentimen Politik Uang

DPRD Bakal Libatkan KPK dalam Pemilihan Wagub DKI untuk Hilangkan Sentimen Politik Uang

Megapolitan
Sandiaga Wanti-wanti Jangan Sampai Sirkuit Formula E Rusak Cagar Budaya Monas

Sandiaga Wanti-wanti Jangan Sampai Sirkuit Formula E Rusak Cagar Budaya Monas

Megapolitan
Kronologi Tiga Penumpang Ojek Pangkalan Terminal Kalideres Ditembak Tarif Rp 750.000

Kronologi Tiga Penumpang Ojek Pangkalan Terminal Kalideres Ditembak Tarif Rp 750.000

Megapolitan
Hanya Uji Coba, Aspal Sirkuit Formula E di Monas Bakal Dibongkar Lagi

Hanya Uji Coba, Aspal Sirkuit Formula E di Monas Bakal Dibongkar Lagi

Megapolitan
Sandiaga Sebut Kurangnya Sosialisasi Bikin Perpecahan Pandangan Formula E

Sandiaga Sebut Kurangnya Sosialisasi Bikin Perpecahan Pandangan Formula E

Megapolitan
Sebelum Bepergian dengan Ojek Pangkalan, Pastikan Hal Ini agar Tak Menyesal

Sebelum Bepergian dengan Ojek Pangkalan, Pastikan Hal Ini agar Tak Menyesal

Megapolitan
Bakal Sirkuit Balap Formula E di Monas Masuk Tahap Pengaspalan

Bakal Sirkuit Balap Formula E di Monas Masuk Tahap Pengaspalan

Megapolitan
Sandaga Uno Ajak Milenial Bikin Film untuk Majukan Ekonomi Kreatif

Sandaga Uno Ajak Milenial Bikin Film untuk Majukan Ekonomi Kreatif

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X