DPRD DKI Akan Pertemukan Kepala Dinas Pendidikan dan Retno Listyarti

Kompas.com - 18/05/2015, 15:02 WIB
Guru SMAN 13 Retno Listyarti dan Tim kuasa hukum Retno dari LBH Jakarta, Matthew saat menyampaikan surat keberatan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Senin (18/5/2015). KOMPAS.COM/KURNIASARI AZIZAHGuru SMAN 13 Retno Listyarti dan Tim kuasa hukum Retno dari LBH Jakarta, Matthew saat menyampaikan surat keberatan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Senin (18/5/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta sedang berencana mempertemukan Kepala Dinas Pendidikan Arie Budhiman dan mantan Kepala SMAN 3 Retno Listyarti. Tujuannya adalah untuk mencari titik temu dari permasalahan yang terjadi seputar pencopotan Retno dari jabatannya.

"Tujuan kita memanggil keduanya adalah untuk mencari titik terang mengenai permasalahan yang terjadi. Kalau sudah tahu kan nanti bisa diselesaikan bersama-sama," ujar Wakil Ketua Komisi E Ashraf Ali saat dihubungi Senin (18/5/2015).

Sebelumnya dalam sebuah talkshow di televisi, anggota Komisi E Mualif ZA menyatakan bahwa dewan berencana emanggil Arie. Tujuannya untuk mengklarifikasi penyebab Dinas Pendidikan mencopot Retno. Pernyataan Mualif ini menjadi salah satu pertimbangan bagi Komisi E untuk segera mempertemuakan Arie dan Retno.

"Kita akan mempertimbangkan setiap usulan anggota yang masuk. Nanti setelah reses akan kita langsung bahas soal masalah ini (pencopotan Retno)," ujar Ashraf.

Retno merupakan mantan Kepala SMAN 3 yang baru saja dicopot dari jabatannya. Penyebabnya karena ia dianggap tidak berada di sekolahnya saat penyelenggaraan ujian nasional (UN), Selasa (14/4/2015).

Saat itu, ia justru berada di SMAN 2 saat Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama meninjau penyelenggaraan UN di sekolah tersebut.

Meski demikian, Retno merasa tidak melakukan kesalahan karena saat itu ia sedang diwawancarai sebuah stasiun televisi dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal FSGI.

Menurut dia, saat itu ia diwawancara dalam tema yang membahas seputar dugaan kebocoran soal pada pelaksanaan UN.

Merasa tak terima dengan keputusan pencopotan dirinya, Retno kemudian melayangkan surat keberatan ke Gubernur Basuki.

Pada kesempatan terpisah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai pencopotan Retno dari jabatannya bukan dilandasi oleh fakta hukum, melainkan lebih karena adanya kebencian.

Menurut LBH Jakarta, kebencian timbul karena selama ini Retno dianggap vokal menyuarakan kebobrokan di Dinas Pendidikan. Yang terakhir adalah saat ia membeberkan dugaan kebocoran soal pada UN 2015.

"SK ini (pencopotan) lahir bukan atas landasan hukum, tapi atas dasar motif kebencian. Kebencian yang berkedok peratutan hukum," kata Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta Muhammad Isnur, di kantornya, Minggu (17/5/2015).


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Jakarta Diprediksi Hujan dengan Intensitas Bervariasi

BMKG: Jakarta Diprediksi Hujan dengan Intensitas Bervariasi

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Muncul King of The King di Tangerang | Alasan Batalnya Donny Saragih Jadi Bos Transjakarta

[POPULER JABODETABEK] Muncul King of The King di Tangerang | Alasan Batalnya Donny Saragih Jadi Bos Transjakarta

Megapolitan
Polisi Tangkap Komplotan yang Peras Korbannya dengan Menuduh Curi Motor, Satu Orang Buron

Polisi Tangkap Komplotan yang Peras Korbannya dengan Menuduh Curi Motor, Satu Orang Buron

Megapolitan
Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ketua DPRD DKI Sindir Uji Kelayakan Pemprov DKI

Terpidana Jadi Dirut Transjakarta, Ketua DPRD DKI Sindir Uji Kelayakan Pemprov DKI

Megapolitan
Terpeleset ke Waduk Giri Kencana, Bocah di Cilangkap Tewas Tenggelam

Terpeleset ke Waduk Giri Kencana, Bocah di Cilangkap Tewas Tenggelam

Megapolitan
Perempuan Muda Mau Lompat dari Atas JPO Antasari, Warga Ramai-ramai Menggagalkan

Perempuan Muda Mau Lompat dari Atas JPO Antasari, Warga Ramai-ramai Menggagalkan

Megapolitan
Hakim Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua

Hakim Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua

Megapolitan
Pakar: Beraksi Depan Bocah, Ekshibisionis Bisa Ditangkap Tanpa Laporan

Pakar: Beraksi Depan Bocah, Ekshibisionis Bisa Ditangkap Tanpa Laporan

Megapolitan
Muncul 'Raja' Baru King of The King, Klaim Kuasai Rp 60.000 T dan Akan Lantik Presiden di Dunia

Muncul 'Raja' Baru King of The King, Klaim Kuasai Rp 60.000 T dan Akan Lantik Presiden di Dunia

Megapolitan
Polemik Pengangkatan Dirut Transjakarta, Fraksi PSI Ingatkan Tim Seleksi Harus Independen

Polemik Pengangkatan Dirut Transjakarta, Fraksi PSI Ingatkan Tim Seleksi Harus Independen

Megapolitan
Bajing Loncat di Cilincing Incar Truk-Truk dari Luar Kota

Bajing Loncat di Cilincing Incar Truk-Truk dari Luar Kota

Megapolitan
Belum Punya Ruang Isolasi, RSU Tangsel Bakal Rujuk Pasien Suspect Virus Corona

Belum Punya Ruang Isolasi, RSU Tangsel Bakal Rujuk Pasien Suspect Virus Corona

Megapolitan
Ditinggal Meliput, Mobil TVOne Dibobol Maling di Duren Sawit

Ditinggal Meliput, Mobil TVOne Dibobol Maling di Duren Sawit

Megapolitan
Ketua DPRD DKI: Monas Bukan Milik Jakarta Sendiri, tapi Enggak Ada Koordinasinya

Ketua DPRD DKI: Monas Bukan Milik Jakarta Sendiri, tapi Enggak Ada Koordinasinya

Megapolitan
Divonis 1 Tahun, Habil Marati: Pasti Banding, Ini Persoalan Harga Diri Men...

Divonis 1 Tahun, Habil Marati: Pasti Banding, Ini Persoalan Harga Diri Men...

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X