DPRD DKI Akan Pertemukan Kepala Dinas Pendidikan dan Retno Listyarti

Kompas.com - 18/05/2015, 15:02 WIB
Guru SMAN 13 Retno Listyarti dan Tim kuasa hukum Retno dari LBH Jakarta, Matthew saat menyampaikan surat keberatan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Senin (18/5/2015). KOMPAS.COM/KURNIASARI AZIZAHGuru SMAN 13 Retno Listyarti dan Tim kuasa hukum Retno dari LBH Jakarta, Matthew saat menyampaikan surat keberatan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, di Balai Kota, Senin (18/5/2015).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta sedang berencana mempertemukan Kepala Dinas Pendidikan Arie Budhiman dan mantan Kepala SMAN 3 Retno Listyarti. Tujuannya adalah untuk mencari titik temu dari permasalahan yang terjadi seputar pencopotan Retno dari jabatannya.

"Tujuan kita memanggil keduanya adalah untuk mencari titik terang mengenai permasalahan yang terjadi. Kalau sudah tahu kan nanti bisa diselesaikan bersama-sama," ujar Wakil Ketua Komisi E Ashraf Ali saat dihubungi Senin (18/5/2015).

Sebelumnya dalam sebuah talkshow di televisi, anggota Komisi E Mualif ZA menyatakan bahwa dewan berencana emanggil Arie. Tujuannya untuk mengklarifikasi penyebab Dinas Pendidikan mencopot Retno. Pernyataan Mualif ini menjadi salah satu pertimbangan bagi Komisi E untuk segera mempertemuakan Arie dan Retno.

"Kita akan mempertimbangkan setiap usulan anggota yang masuk. Nanti setelah reses akan kita langsung bahas soal masalah ini (pencopotan Retno)," ujar Ashraf.

Retno merupakan mantan Kepala SMAN 3 yang baru saja dicopot dari jabatannya. Penyebabnya karena ia dianggap tidak berada di sekolahnya saat penyelenggaraan ujian nasional (UN), Selasa (14/4/2015).

Saat itu, ia justru berada di SMAN 2 saat Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama meninjau penyelenggaraan UN di sekolah tersebut.

Meski demikian, Retno merasa tidak melakukan kesalahan karena saat itu ia sedang diwawancarai sebuah stasiun televisi dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal FSGI.

Menurut dia, saat itu ia diwawancara dalam tema yang membahas seputar dugaan kebocoran soal pada pelaksanaan UN.

Merasa tak terima dengan keputusan pencopotan dirinya, Retno kemudian melayangkan surat keberatan ke Gubernur Basuki.

Pada kesempatan terpisah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai pencopotan Retno dari jabatannya bukan dilandasi oleh fakta hukum, melainkan lebih karena adanya kebencian.

Menurut LBH Jakarta, kebencian timbul karena selama ini Retno dianggap vokal menyuarakan kebobrokan di Dinas Pendidikan. Yang terakhir adalah saat ia membeberkan dugaan kebocoran soal pada UN 2015.

"SK ini (pencopotan) lahir bukan atas landasan hukum, tapi atas dasar motif kebencian. Kebencian yang berkedok peratutan hukum," kata Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta Muhammad Isnur, di kantornya, Minggu (17/5/2015).




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 untuk Nakes, Lansia dan Pelayan Publik DKI Jakarta Capai 50,9 Persen

Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 untuk Nakes, Lansia dan Pelayan Publik DKI Jakarta Capai 50,9 Persen

Megapolitan
UPDATE 11 April: Tambah 1.031 Kasus di Jakarta, 15 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 11 April: Tambah 1.031 Kasus di Jakarta, 15 Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
Pohon Tumbang di Kebayoran Lama, Dua Rute Transjakarta Dialihkan

Pohon Tumbang di Kebayoran Lama, Dua Rute Transjakarta Dialihkan

Megapolitan
Larangan Mudik, Kepala Terminal Poris: Perusahaan Otobus Lapang Dada

Larangan Mudik, Kepala Terminal Poris: Perusahaan Otobus Lapang Dada

Megapolitan
Panduan Ibadah Ramadhan 2021 di Masjid dengan Protokol Kesehatan

Panduan Ibadah Ramadhan 2021 di Masjid dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Pohon Tumbang di Jalur Rel, Perjalanan KRL dari Tanah Abang Tak Tersedia

Pohon Tumbang di Jalur Rel, Perjalanan KRL dari Tanah Abang Tak Tersedia

Megapolitan
Pohon Tumbang di Jalur Rel Kebayoran Lama, KRL Tak Bisa Melintas

Pohon Tumbang di Jalur Rel Kebayoran Lama, KRL Tak Bisa Melintas

Megapolitan
Kritik Tugu Sepeda, Anggota DPRD: Pemprov DKI Tak Peka Kebutuhan Pesepeda

Kritik Tugu Sepeda, Anggota DPRD: Pemprov DKI Tak Peka Kebutuhan Pesepeda

Megapolitan
Ajaran Lia Eden Disebut Sesat, Mulai dari Halalkan Babi hingga Izinkan Shalat Dua Bahasa

Ajaran Lia Eden Disebut Sesat, Mulai dari Halalkan Babi hingga Izinkan Shalat Dua Bahasa

Megapolitan
Jenazah Lia Eden Akan Dikremasi

Jenazah Lia Eden Akan Dikremasi

Megapolitan
Lia Eden Meninggal Dunia pada Jumat 9 April 2021

Lia Eden Meninggal Dunia pada Jumat 9 April 2021

Megapolitan
Mengenal Lia Eden yang Mengaku Dapat Wahyu dari Malaikat Jibril

Mengenal Lia Eden yang Mengaku Dapat Wahyu dari Malaikat Jibril

Megapolitan
Seorang Karyawan Curi 14 Ponsel Dari Gerai yang Dia Jaga, Kerugian Korban Capai Rp 100 Juta

Seorang Karyawan Curi 14 Ponsel Dari Gerai yang Dia Jaga, Kerugian Korban Capai Rp 100 Juta

Megapolitan
Cara Daftar Kartu Lansia Jakarta 2021

Cara Daftar Kartu Lansia Jakarta 2021

Megapolitan
Wagub DKI Ingatkan Ada Sanksi ASN yang Nekat Mudik Lebaran

Wagub DKI Ingatkan Ada Sanksi ASN yang Nekat Mudik Lebaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X