Kompas.com - 28/05/2015, 10:48 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Pemkot Jakarta Timur dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kembali melakukan pengukuran tanah terkait proyek sodetan Ciliwung-KBT di wilayah Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (28/5/2015). Proses pengukuran ternyata berlangsung alot lantaran adanya protes dari warga.

Sejak pagi, warga sudah mendebat tim pengkur sodetan. Permintaan warga untuk lebih dulu mengetahui berapa harga ganti rugi yang bakal mereka terima tidak dapat dipenuhi oleh tim pengukur. Menurut tim, harga ganti rugi baru dapat ditetapkan apabila pengukuran selesai dan melalui tahapan lanjutan lainnya.

Debat ini berlangsung di rumah Ketua RW 04. Warga yang diwakili Astriani, dan sejumlah pengurus warga lainnya, melakukan diskusi dengan Camat Jatinegara Sofian Taher, Asisten Pembangunan Sekretaris Kota Jakarta Timur Andriansyah, tim BPN, kepolisian dan TNI.

Hasil pertemuan, warga meminta petugas hanya mengukur bagian depan halaman rumah. Petugas diminta untuk tidak masuk ke pekarangan rumah. "Kalau ada yang masuk kita teriakin maling saja," seru warga.

Suasana tempat pengukuran dipenuhi oleh ratusan petugas Satpol PP, puluhan petugas Polisi dan TNI. Warga juga berkerumun, khawatir dengan kedatangan ratusan petugas.

Sempat ada insiden petugas BPN yang memasuki pekarangan rumah warga. Warga kembali marah-marah. "Enggak usah lagi ukur-ukur, semua petugasnya ditarik dulu. Ini sudah melanggar kesepakatan. Saya punya bukti ada petugas yang masuk ke dalam rumah," kata Astriani.

Asisten Pembangunan Sekretaris Kota Jakarta Timur Andriansyah berusaha menenangkan situasi. Sejumlah warga menjadi emosional karena menganggap petugas melanggar kesepakatan. Mereka meminta petugas menghentikan pengukuran dan datang kembali besok. Warga minta, agar petugas BPN datang sendiri tanpa di dampingi ratusan petugas aparat.

"Enggak bisa Bu, ini kasihan petugas BPN 40 orang sudah meninggalkan kantornya. Berapa ribu orang yang mau ngurus di BPN tapi mesti nunggu nih," ujar Andriansyah.

Akhirnya, Andriansyah memutuskan meminta Satpol PP, serta petugas TNI dan Polri untuk menunggu di depan. Tim pengukur tanah hanya masuk sendiri ke dalam permukiman warga melakukan pengukuran.

"Jaminan keamanan dari warga ya," kata petugas BPN.

"Tenang, Pak, aman. Kami bukan preman," ujar warga.

Tim pengukur akhirnya didampingi perwakilan warga. Hingga pukul 09.30, pengkuran masih berlangsung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keenam Terdakwa Akui Pukul Ade Armando di Pipi hingga Pelipis

Keenam Terdakwa Akui Pukul Ade Armando di Pipi hingga Pelipis

Megapolitan
Unjuk Rasa Selesai, Massa Buruh Tinggalkan Kawasan Gedung DPR

Unjuk Rasa Selesai, Massa Buruh Tinggalkan Kawasan Gedung DPR

Megapolitan
Bapemperda Permasalahkan Pemprov DKI Keluarkan Pergub Sebelum Perda RDTR Resmi Dicabut

Bapemperda Permasalahkan Pemprov DKI Keluarkan Pergub Sebelum Perda RDTR Resmi Dicabut

Megapolitan
Perilaku Diskriminatif di Sekolah Dikhawatirkan Jadi Preseden Buruk

Perilaku Diskriminatif di Sekolah Dikhawatirkan Jadi Preseden Buruk

Megapolitan
Disdik DKI Jaminkan 3 Hal agar Tak Lagi Ada Diskriminasi di Sekolah Negeri

Disdik DKI Jaminkan 3 Hal agar Tak Lagi Ada Diskriminasi di Sekolah Negeri

Megapolitan
Dinas Pendidikan DKI Mulai Cairkan KJP Plus, Selambatnya hingga 15 Agustus 2022

Dinas Pendidikan DKI Mulai Cairkan KJP Plus, Selambatnya hingga 15 Agustus 2022

Megapolitan
Desakan Semakin Mencuat, Wagub DKI Harap Raperda Kawasan Tanpa Rokok Segera Disahkan

Desakan Semakin Mencuat, Wagub DKI Harap Raperda Kawasan Tanpa Rokok Segera Disahkan

Megapolitan
Rumah Makan Padang dan Dua Gerai Ponsel di Kosambi Tangerang Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Rumah Makan Padang dan Dua Gerai Ponsel di Kosambi Tangerang Kebakaran, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Pukul 17.15 WIB, Massa Buruh dan Mahasiswa Masih Bertahan di Depan DPR/MPR RI

Pukul 17.15 WIB, Massa Buruh dan Mahasiswa Masih Bertahan di Depan DPR/MPR RI

Megapolitan
6 Terdakwa Mengaku Keroyok Ade Armando karena Dengar Teriakan Provokatif

6 Terdakwa Mengaku Keroyok Ade Armando karena Dengar Teriakan Provokatif

Megapolitan
Gelar Demo di Depan DPR Tuntut UU Cipta Kerja Dicabut, Buruh Serukan Ancaman Berhenti Kerja

Gelar Demo di Depan DPR Tuntut UU Cipta Kerja Dicabut, Buruh Serukan Ancaman Berhenti Kerja

Megapolitan
Pencuri Sepeda Motor di Ciputat Babak Belur Dihajar Massa

Pencuri Sepeda Motor di Ciputat Babak Belur Dihajar Massa

Megapolitan
Mencuat 10 Kasus Sekolah Negeri Diduga Intoleran, F-PDIP DPRD DKI: Seperti Puncak Gunung Es

Mencuat 10 Kasus Sekolah Negeri Diduga Intoleran, F-PDIP DPRD DKI: Seperti Puncak Gunung Es

Megapolitan
Aniaya Pacar di Bangka Jaksel, Petugas PPSU Ditetapkan sebagai Tersangka

Aniaya Pacar di Bangka Jaksel, Petugas PPSU Ditetapkan sebagai Tersangka

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Perketat Seleksi Anggota PPSU Imbas Penganiayaan di Jaksel, Bagaimana Rekrutmen Selama Ini?

Pemprov DKI Akan Perketat Seleksi Anggota PPSU Imbas Penganiayaan di Jaksel, Bagaimana Rekrutmen Selama Ini?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.