Akan Digusur untuk Sodetan Ciliwung-KBT, Ini Tuntutan Warga Bidaracina

Kompas.com - 28/05/2015, 12:38 WIB
Warga dan pejabat pemerintah Kota Jakarta Timur berdiskusi terkait rencana pengukuran untuk sodetan Ciliwung-KBT di Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur. Kamis (28/5/2015) Kompas.com/Robertus BelarminusWarga dan pejabat pemerintah Kota Jakarta Timur berdiskusi terkait rencana pengukuran untuk sodetan Ciliwung-KBT di Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur. Kamis (28/5/2015)
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Bidaracina menuntut pemerintah memaparkan besaran ganti rugi terlebih dahulu sebelum melakukan prosedur lain terkait rencana penggusuran dalam proyek sodetan Ciliwung-KBT di wilayah tersebut. Menurut warga, ini untuk memberikan ketenangan dan kepastian bagi warga yang terdampak proyek ini.

"Kami pengin ada tim appraisal dulu sesuai petunjuk Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama) yang pernah datang November 2014 kemarin. Gubernur waktu ke sini mau pakai harga pasar. Harga pasar apa, makanya ada tim appraisal untuk menentukan harga. Itu yang kita tunggu sebenarnya. Kita mau ada kepastian ganti rugi yang sesuai dengan warga," kata Astriani (35), perwakilan warga, di lokasi kejadian, Kamis (28/5/2015).

Astriani mengakui, bahwa tim appraisal memang datang pada Desember 2014 lalu. Namun, tim yang terdiri dari dua orang itu tidak dapat menunjukkan surat tugas sehingga warga pun menolak. Sampai sekarang, tim apprasial itu tak pernah datang lagi.

"Tetapi sekarang ini langsung sudah mau diukur," ujar Astriani.


Ia menambahkan, warga khawatir pemerintah menggunakan pengukuran itu secara sepihak, lalu hasil pengukuran itu digunakan di pengadilan. Artinya, lanjut Astriani, ganti rugi diberikan tanpa kesepakatan.  "Nanti sudah dianggap sepakat, yang datang buldoser," ujar Astriani.

Menurut Astriani, warga setempat bukannya menolak. Warga mendukung rencana pemerintah membangun sodetan, yang berguna bagi kepentingan orang banyak. Hanya, warga Bidaracina menuntut pemerintah juga berlaku adil terhadap mereka.

Astriani mengatakan warga ingin nilai ganti rugi dapat digunakan lagi untuk membeli rumah nantinya. Warga tak mau ganti rugi nantinya justru merugikan. Warga juga menuntut transparansi pemerintah dalam proyek ini, sehingga tidak disusupi kepentingan-kepentingan yang tak sesuai. "Jangan ada kepentingan yang dompleng, dilakukan transparan," ujarnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Revitalisasi Pasar Anyar Kota Tangerang Terancam Batal

Revitalisasi Pasar Anyar Kota Tangerang Terancam Batal

Megapolitan
Polisi: Klinik Aborsi Ilegal di Paseban Dapat Rahasiakan Identitas Pasien

Polisi: Klinik Aborsi Ilegal di Paseban Dapat Rahasiakan Identitas Pasien

Megapolitan
RH Disebut Sering Aniaya hingga Racuni Kucing-kucing di Bekasi

RH Disebut Sering Aniaya hingga Racuni Kucing-kucing di Bekasi

Megapolitan
Batan: Paparan Radiasi Nuklir di Batan Indah Telah Turun 90 Persen

Batan: Paparan Radiasi Nuklir di Batan Indah Telah Turun 90 Persen

Megapolitan
Sopir Bus Tak Tahu 4 Keranjang Buah Dalam Busnya Berisi Ganja

Sopir Bus Tak Tahu 4 Keranjang Buah Dalam Busnya Berisi Ganja

Megapolitan
Gerebek Pool Truk di Bambu Apus, BNN Temukan Karung Berisi Ganja

Gerebek Pool Truk di Bambu Apus, BNN Temukan Karung Berisi Ganja

Megapolitan
Batan Serahkan Barang Bukti Terkait Temuan Radiasi Nuklir di Batan Indah

Batan Serahkan Barang Bukti Terkait Temuan Radiasi Nuklir di Batan Indah

Megapolitan
Harga Masker Melonjak, Dinkes DKI: Orang Sehat Tak Perlu Pakai

Harga Masker Melonjak, Dinkes DKI: Orang Sehat Tak Perlu Pakai

Megapolitan
Sebelum Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Klaim Terima Teror Virtual

Sebelum Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Klaim Terima Teror Virtual

Megapolitan
Wanita yang Gugurkan Kandungan di Klinik Paseban Umumnya Berusia di Bawah 24 Tahun

Wanita yang Gugurkan Kandungan di Klinik Paseban Umumnya Berusia di Bawah 24 Tahun

Megapolitan
Satgas Antimafia Bola Jilid III Dalami Dugaan Keterkaitan Judi Online dengan Pengaturan Skor

Satgas Antimafia Bola Jilid III Dalami Dugaan Keterkaitan Judi Online dengan Pengaturan Skor

Megapolitan
DPRD Sepakat Voting Tertutup Wagub DKI, tetapi Proses Pemilihan Bisa Disaksikan Publik

DPRD Sepakat Voting Tertutup Wagub DKI, tetapi Proses Pemilihan Bisa Disaksikan Publik

Megapolitan
Harga Bawang Putih Masih Tinggi, Pemkot Tangerang Mengadu ke Pemprov Banten

Harga Bawang Putih Masih Tinggi, Pemkot Tangerang Mengadu ke Pemprov Banten

Megapolitan
Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Curigai Dua Hal Ini

Rumah Dilempar Batu, Ketua PA 212 Curigai Dua Hal Ini

Megapolitan
Sepekan Setelah Kejadian, Kasus Penembakan Rutan Kelas 1 Cipinang Belum Juga Terungkap

Sepekan Setelah Kejadian, Kasus Penembakan Rutan Kelas 1 Cipinang Belum Juga Terungkap

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X