Ahok: Maling-maling Cepat Ditangkap Deh supaya Beban Aku Agak Ringan

Kompas.com - 29/05/2015, 13:59 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menyampaikan sambutan dalam peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bahari, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2015). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menyampaikan sambutan dalam peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bahari, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2015).
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung peningkatan status penyelidikan menjadi penyidikan pada kasus dugaan penyalahgunaan pengadaan scanner dan perangkat elektronik sekolah lainnya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) oleh Bareskrim Polri.

Ia berharap pihak kepolisian membuka masalah seterang-terangnya untuk mengetahui oknum-oknum yang mengambil uang rakyat. "Saya cuma berpikir maling-maling cepat ditangkapin sajalah supaya beban aku agak ringan sedikit," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (29/5/2015). 

Sebab, selama ini, Basuki merasa "capek hati" untuk terus memelototi anggaran. Tak hanya itu, ia juga harus baik-baik memperhatikan oknum pejabat DKI mana saja yang terindikasi menyalahgunakan anggaran. [Baca: Polisi Usut Anggaran Siluman Rp 150 Miliar Proyek "Printer" dan "Scanner" di Jakarta Barat]

Dia juga harus pintar mengetahui strategi yang dilakukan oknum pejabat untuk mencoba menyalahgunakan anggaran. Salah satu contoh sederhananya ialah saat kasus keterlambatan gaji petugas pintu air Dinas Pekerjaan Umum (PU).


Ahok, sapaan Basuki, membenarkan petugas-petugas itu tidak diberi gaji. Namun, pihak Dinas PU saat itu menyisipkan 500 nama petugas fiktif untuk dikirim gaji.

"Saya enggak mau bayar, kasih dulu nama-namanya ke saya. Mereka enggak bisa kasih nama saya yang benar, termasuk Dinas Kebersihan yang mengaku punya 20.000 lebih PHL (pekerja harian lepas). Pas saya cocokin masukin namanya ke Bank DKI, tidak semua nama-nama itu datang, paling yang datang cuma belasan ribu PHL," kata Basuki. 

Oleh karena itu, kini ia memaksa Dinas PU, Dinas Kebersihan, serta Dinas Pertamanan untuk memberikan nama-nama PHL-nya. Kemudian, PHL-PHL ini akan terintegrasi dengan sistem Jakarta Smart City. [Baca: Wali Kota Jakarta Pusat Mengaku Diperiksa sebagai Saksi Kasus Korupsi UPS]

Hal itu diupayakan agar warga dapat mengetahui dan mengawasi kinerja PHL yang bertugas di lingkungannya. Adapun terakhir, Bareskrim memeriksa Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede yang sebelumnya menjabat sebagai Sekwan DPRD.

"Semua data sudah kami kasih. Kemarin Pak Mangara sudah lapor sama saya kalau dia dipanggil (Bareskrim)," kata Basuki.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X