Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/05/2015, 14:03 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sering menerima informasi mengenai dokter-dokter yang dimintai uang oleh pengurus organisasinya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Hal itu terjadi apabila ada dokter yang sedang tersandung masalah hukum terkait profesinya, di mana IDI kemudian datang memberikan bantuan. Bila memang benar, Ahok, sapaan Basuki menilai apa yang dilakukan oleh oknum pengurus IDI itu sangat tidak patut.

"Kalau ada dokter kesandung masalah, misalnya kasus malapraktik. IDI bantuin, tap masa dimintain duit? Kan enggak lucu. Ada lawyer yang jadi dokter (gabung ke IDI), terus mintain duit ke kamu (dokter)," ujar Ahok usai menghadiri acara pertemuan ilmiah tahunan ke-10 Persatuan Dokter Keluarga Indonesia, di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2015).

Ahok juga mengaku sering menerima laporan mengenai adanya dokter-dokter yang tidak mendapat IDI memberikan bantuan pelayanan ke rumah-rumah sakit. Menurut Ahok, kebanyakan dokter yang mendapat perlakuan tersebut adalah dokter-dokter Indonesia yang kebetulan tidak menetap dan bekerja di tanah air.

"Banyak diaspora orang-orang Indonesia yang jadi dokter hebat di luar negeri. Pas mereka lagi pulang, mereka tahu di sini lagi kurang dokter. Pasien pada ngantri lama. Dia mau bantu di RSUD. Boleh enggak sama IDI? Enggak boleh. Kalau Anda masih sanggup layani orang, silakan Anda nolak. Tapi saya tanya, berapa banyak pasien yang tidak tertangani karena enggak ada dokter?" ujar Ahok.

Karena itu, ia berharap agar para dokter yang selama ini berseberangan sikap dengan pengurus IDI masih memiliki niat baik untuk memperbaiki organisasi tersebut.

Menurut Ahok, cara terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki IDI dari dalam, bukan dengan membentuk organisasi serupa sebagai tandingan.

"Makanya saya tanya, IDI mirip-mirip sama FIFA enggak kira-kira. Itu yang masalah. Jadi kalau itu enggak beres, harus diberesin dong. Dokter harus memperbaiki organisasi mereka. Saya enggak mau ikut campur. Tapi jangan sampai kayak FIFA sama PSSI. Kalau Anda bikin PSSI tandingan enggak guna. Jadi harus duduk bareng," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com