Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/05/2015, 14:03 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sering menerima informasi mengenai dokter-dokter yang dimintai uang oleh pengurus organisasinya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Hal itu terjadi apabila ada dokter yang sedang tersandung masalah hukum terkait profesinya, di mana IDI kemudian datang memberikan bantuan. Bila memang benar, Ahok, sapaan Basuki menilai apa yang dilakukan oleh oknum pengurus IDI itu sangat tidak patut.

"Kalau ada dokter kesandung masalah, misalnya kasus malapraktik. IDI bantuin, tap masa dimintain duit? Kan enggak lucu. Ada lawyer yang jadi dokter (gabung ke IDI), terus mintain duit ke kamu (dokter)," ujar Ahok usai menghadiri acara pertemuan ilmiah tahunan ke-10 Persatuan Dokter Keluarga Indonesia, di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2015).

Ahok juga mengaku sering menerima laporan mengenai adanya dokter-dokter yang tidak mendapat IDI memberikan bantuan pelayanan ke rumah-rumah sakit. Menurut Ahok, kebanyakan dokter yang mendapat perlakuan tersebut adalah dokter-dokter Indonesia yang kebetulan tidak menetap dan bekerja di tanah air.

"Banyak diaspora orang-orang Indonesia yang jadi dokter hebat di luar negeri. Pas mereka lagi pulang, mereka tahu di sini lagi kurang dokter. Pasien pada ngantri lama. Dia mau bantu di RSUD. Boleh enggak sama IDI? Enggak boleh. Kalau Anda masih sanggup layani orang, silakan Anda nolak. Tapi saya tanya, berapa banyak pasien yang tidak tertangani karena enggak ada dokter?" ujar Ahok.

Karena itu, ia berharap agar para dokter yang selama ini berseberangan sikap dengan pengurus IDI masih memiliki niat baik untuk memperbaiki organisasi tersebut.

Menurut Ahok, cara terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki IDI dari dalam, bukan dengan membentuk organisasi serupa sebagai tandingan.

"Makanya saya tanya, IDI mirip-mirip sama FIFA enggak kira-kira. Itu yang masalah. Jadi kalau itu enggak beres, harus diberesin dong. Dokter harus memperbaiki organisasi mereka. Saya enggak mau ikut campur. Tapi jangan sampai kayak FIFA sama PSSI. Kalau Anda bikin PSSI tandingan enggak guna. Jadi harus duduk bareng," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Ada Masalah Percintaan, Perempuan Lompat dari Lantai 17 Apartemen di Serpong

Ada Masalah Percintaan, Perempuan Lompat dari Lantai 17 Apartemen di Serpong

Megapolitan
Ketika Kloud Senopati Ketempuhan akibat Pengunjung Pakai Narkoba, Izin Dicabut dan Puluhan Pegawai Berhenti

Ketika Kloud Senopati Ketempuhan akibat Pengunjung Pakai Narkoba, Izin Dicabut dan Puluhan Pegawai Berhenti

Megapolitan
Tak Berlarut-larut, Masalah Guru Honorer Terima Gaji Rp 300.000 Sudah Diselesaikan Usai Heru Budi Lakukan Sidak

Tak Berlarut-larut, Masalah Guru Honorer Terima Gaji Rp 300.000 Sudah Diselesaikan Usai Heru Budi Lakukan Sidak

Megapolitan
Kritik Bongkar Pasang Trotoar Margonda, Fraksi PDI-P: Perencanaan Tidak Matang, Buang-buang Anggaran

Kritik Bongkar Pasang Trotoar Margonda, Fraksi PDI-P: Perencanaan Tidak Matang, Buang-buang Anggaran

Megapolitan
Gudang Logistik Pemilu 2024 di Jakarta Belum Terpenuhi, DPRD DKI Bakal Panggil Bakesbangpol

Gudang Logistik Pemilu 2024 di Jakarta Belum Terpenuhi, DPRD DKI Bakal Panggil Bakesbangpol

Megapolitan
Kisah di Balik Nama Jalan Perjuangan yang Dilalui Anies Saat Kampanye di Kampung Tanah Merah

Kisah di Balik Nama Jalan Perjuangan yang Dilalui Anies Saat Kampanye di Kampung Tanah Merah

Megapolitan
Minta Status Guru Honorer Murni di Jakarta Dihapus, P2G: Upahnya Tak Manusiawi

Minta Status Guru Honorer Murni di Jakarta Dihapus, P2G: Upahnya Tak Manusiawi

Megapolitan
Pembelaan Diri Rihani atas Kasus Penipuan 'Preorder' iPhone, Mengaku Juga Ditipu Rihana dan Minta Dibebaskan

Pembelaan Diri Rihani atas Kasus Penipuan "Preorder" iPhone, Mengaku Juga Ditipu Rihana dan Minta Dibebaskan

Megapolitan
Akses ARV yang Terbatas Jadi Tantangan Besar Pengobatan ODHIV

Akses ARV yang Terbatas Jadi Tantangan Besar Pengobatan ODHIV

Megapolitan
Jangan Sendirian, ODHIV Diminta Gabung Komunitas untuk Lancarkan Pengobatan

Jangan Sendirian, ODHIV Diminta Gabung Komunitas untuk Lancarkan Pengobatan

Megapolitan
Jejak Kampanye Pertama Anies di Tanah Merah: Kendarai Motor di Atas Jalan Perjuangan yang Tak Mulus

Jejak Kampanye Pertama Anies di Tanah Merah: Kendarai Motor di Atas Jalan Perjuangan yang Tak Mulus

Megapolitan
Kesendirian Rohmanto di Akhir Hayatnya, Tak Ada Keluarga dan Meninggal di Tumpukan Sampah

Kesendirian Rohmanto di Akhir Hayatnya, Tak Ada Keluarga dan Meninggal di Tumpukan Sampah

Megapolitan
Gaji Guru Honorer di SDN Malaka Jaya 10 Hanya Rp 300.000, P2G: Bukti Tata Kelola yang Masih Buruk

Gaji Guru Honorer di SDN Malaka Jaya 10 Hanya Rp 300.000, P2G: Bukti Tata Kelola yang Masih Buruk

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Heru Budi Sidak SDN Malaka Jaya 10 yang Gaji Guru Honorer Rp 300.000 | Ibunda Ghisca Debora Dilaporkan ke Polisi

[POPULER JABODETABEK] Heru Budi Sidak SDN Malaka Jaya 10 yang Gaji Guru Honorer Rp 300.000 | Ibunda Ghisca Debora Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Tarif JA Connexion Bandara Soekarno Hatta-Stasiun Halim 2023

Tarif JA Connexion Bandara Soekarno Hatta-Stasiun Halim 2023

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com