Kompas.com - 30/05/2015, 14:25 WIB
Penulis Jessi Carina
|
EditorKistyarini
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menyetujui rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merekrut TNI atau Polri menjadi pejabat DKI.

"Asal itu sudah purnawirawan, enggak masalah. Asal dilakukan mekanismenya sesuai prosedur ya enggak masalah," ujar Sani (sapaan Triwisaksana) di gedung DPRD DKI, Jumat (29/5/2015) malam.

Menurut Sani, perekrutan pensiunan TNI/Polri merupakan proses rekrutmen biasa saja. Hal ini dilakukan jika pejabat DKI yang ada saat ini tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik.

Sebagai warga DKI, pensiunan TNI/Polri memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam membangun Jakarta. Tidak hanya untuk TNI/Polri saja, masyarakat sipil pun juga memiliki kesempatan.

Meskipun demikian, Sani mengingatkan kepada Ahok untuk tidak merekrut anggota TNI/Polri yang masih aktif. Sebab, anggota TNI/Polri yang masih aktif dinilai masih memiliki tugas dan kewajiban di instansinya saat ini.

Selain itu, Sani berharap adanya rencana ini menjadi motifasi bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di DKI saat ini semakin semangat bekerja agar posisinya tidak digantikan oleh pensiunan TNI/Polri.

"Tapi jangan sampai merekrut TNI atau Polri yang aktif, harus yang sudah punawiran atau sudah pensiun. Jadi saya pikir warga DKI, baik dia TNI, Polri, maupun kalangan sipil punya kesempatan yang sama,"ujar Sani.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama mengaku serius ingin merekrut pensiunan TNI/Polri menjadi pejabat DKI. Meski demikian, hal itu dilakukannya saat pejabat golongan IV b dan IV c tidak mampu berkinerja baik.

"Kalau sampai PNS golongan IV b dan IV c itu enggak bisa diandalkan, saya berpikir mungkin letkol, kolonel, AKBP, atau kombes yang sudah usia 52 dan 53 tahun mau mengabdikan diri di sipil. Nah, saya tinggal pindahkan mereka ke PNS yang golongannya IV b atau IV c," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (26/5/2015).

Basuki mengaku masih harus melihat kinerja PNS DKI terlebih dahulu selama enam bulan. Ia juga mengklaim perekrutan TNI/Polri untuk menjabat pejabat DKI telah diatur payung hukumnya. Apabila nantinya memang benar ada personel TNI/Polri yang direkrut menjadi pejabat DKI, ia akan mengikuti usia pensiun PNS DKI, yakni 58 tahun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluhan Warga yang Terdampak Perubahan Nama Jalan di Cipayung, Semua Surat Harus Diganti dan Bikin Repot

Keluhan Warga yang Terdampak Perubahan Nama Jalan di Cipayung, Semua Surat Harus Diganti dan Bikin Repot

Megapolitan
Jumlah Penumpang Transjakarta, LRT, dan MRT Diklaim Naik Setelah Switch Over Stasiun Manggarai

Jumlah Penumpang Transjakarta, LRT, dan MRT Diklaim Naik Setelah Switch Over Stasiun Manggarai

Megapolitan
Alasan 3 Holywings Ditutup, Pemkab Tangerang: Ada yang Minta Bupati Cepat Menindak

Alasan 3 Holywings Ditutup, Pemkab Tangerang: Ada yang Minta Bupati Cepat Menindak

Megapolitan
Polisi Periksa Manajemen Bar di Jaksel yang Buat Promosi dengan Konten Prostitusi

Polisi Periksa Manajemen Bar di Jaksel yang Buat Promosi dengan Konten Prostitusi

Megapolitan
Rumah Kontrakan di Pulogebang Terbakar Gara-gara Obat Nyamuk yang Dibakar Anak Kecil, lalu Ditinggal Bermain

Rumah Kontrakan di Pulogebang Terbakar Gara-gara Obat Nyamuk yang Dibakar Anak Kecil, lalu Ditinggal Bermain

Megapolitan
Pencabutan Izin Holywings di Tangerang Akan Diurus Secepatnya, Pemkab: Sekarang Kita Tutup Dulu

Pencabutan Izin Holywings di Tangerang Akan Diurus Secepatnya, Pemkab: Sekarang Kita Tutup Dulu

Megapolitan
Kunjungi Kota Tua di Masa Libur Sekolah, Pelajar: Kemarin Ujiannya Susah Banget, jadi Mau 'Healing'...

Kunjungi Kota Tua di Masa Libur Sekolah, Pelajar: Kemarin Ujiannya Susah Banget, jadi Mau "Healing"...

Megapolitan
Jatuh dan Tertabrak Kendaraan Saat Menyalip, Seorang Pengendara Motor Tewas di Tempat di Bekasi

Jatuh dan Tertabrak Kendaraan Saat Menyalip, Seorang Pengendara Motor Tewas di Tempat di Bekasi

Megapolitan
Tingkat Keterisian RS Rujukan Covid-19 Sudah 12 Persen, Wagub DKI: Tetap Gunakan Masker

Tingkat Keterisian RS Rujukan Covid-19 Sudah 12 Persen, Wagub DKI: Tetap Gunakan Masker

Megapolitan
Polisi: Pembunuh Perempuan di Kamar Kos Serpong Jual Ponsel Korban Rp 30.000 untuk Beli Makan

Polisi: Pembunuh Perempuan di Kamar Kos Serpong Jual Ponsel Korban Rp 30.000 untuk Beli Makan

Megapolitan
Layanan Publik Terintegrasi, Warga Jakarta Pusat Tak Perlu Khawatir Ubah Data Dokumen Imbas Pergantian Nama Jalan

Layanan Publik Terintegrasi, Warga Jakarta Pusat Tak Perlu Khawatir Ubah Data Dokumen Imbas Pergantian Nama Jalan

Megapolitan
Ini Motif di Balik Aksi 'Bullying' di Lapangan Sempur Bogor yang Viral di Medsos

Ini Motif di Balik Aksi "Bullying" di Lapangan Sempur Bogor yang Viral di Medsos

Megapolitan
BOR RS Covid-19 di Jakarta Capai 12 Persen

BOR RS Covid-19 di Jakarta Capai 12 Persen

Megapolitan
Anggota Dewan Sentil Manajemen Holywings soal Promo Miras Bernada SARA: 'Bapak Sehat Jasmani Rohani?'

Anggota Dewan Sentil Manajemen Holywings soal Promo Miras Bernada SARA: "Bapak Sehat Jasmani Rohani?"

Megapolitan
Polisi Tangkap Satu Terduga Pembunuh Pria Dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Polisi Tangkap Satu Terduga Pembunuh Pria Dalam Karung di Kali Pesanggrahan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.