Hal itu menyusul ditemukannya para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kerap memanipulasi sistem presensi melalui sidik jari. "Kita mau evaluasi, saya akan panggil BKD dan Diskominfo buat koordinasi," kata Lasro di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Menurut Lasro, penggunaan sistem absensi pegawai berbasis elektronik pada prinsipnya dibuat untuk membangun budaya kerja yang baik di lingkungan Pemprov DKI.
Karena itu ia menyesalkan adanya sejumlah PNS yang mengutak-atik sistem tersebut. Apalagi, tindakan curang itu dilakuan agar Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) mereka tidak dipotong.
"Sebenarnya kita mau membangun budaya kerja, tetapi sistem ini ternyata juga bisa dimainkan pegawai. Kalau tidak masuk harusnya memahami dong dan bersedia tunjangannya dipotong. Kalau terlambat ya terlambat saja, tidak masuk ya tidak masuk saja," ujar Lasro.
Sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menyebut ada beberapa PNS nakal yang mencoba meretas alat presensi sidik jari. Apabila PNS itu adalah pejabat struktural, Basuki akan menjadikannya sebagai staf biasa.
"Sudah kami temuin memang ada beberapa oknum PNS nakal, orang absen (presensi) pakai sidik jari pun bisa di-hack," kata dia di Balai Kota, Senin (2/6/2015).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.