Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi Partai Nasdem Bantah Dukung HMP Ahok

Kompas.com - 04/06/2015, 08:32 WIB
Jessi Carina

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus membantah fraksinya telah mendukung hak menyatakan pendapat (HMP) dalam rapat pimpinan gabungan kemarin sore. Bestari mengatakan, apa yang dilakukan fraksinya hanyalah menyetujui untuk membawa hasil angket ke rapat bamus dan diparipurnakan.

"Kita tidak pernah dukung HMP, tetapi kita hormat pada konstitusi. Kalau persyaratan didukung 20 orang lebih dari 1 fraksi terpenuhi, silakan saja diagendakan (paripurna)," ujar Bestari ketika dihubungi, Kamis (4/5/2015).

Dukungan 20 orang yang berasal lebih dari 1 fraksi memang merupakan persyaratan bagi anggota Dewan untuk mengusulkan HMP. Apabila persyaratan itu sudah terpenuhi, maka hasil angket harus ditindaklanjuti. Fraksi Nasdem mendukung tindak lanjut angket karena persyaratan tersebut telah terpenuhi.

Sementara itu, kata Bestari, waktu untuk menyatakan mendukung atau tidak mendukung HMP akan terjadi ketika paripurna kelak, bukan melalui rapat pimpinan. Dalam paripurnalah akan dilakukan hitung-hitungan mengenai dukungan HMP. Ketika itu, Fraksi Nasdem akan bersuara tetap tidak mendukung HMP.

Bestari juga mengatakan, Fraksi PDI-P dan Fraksi Partai Hanura justru salah apabila bersikeras untuk tidak menindaklanjuti angket pada rapat pimpinan kemarin. Hak dua fraksi tersebut untuk menolak adalah pada paripurna dan bukan pada rapat pimpinan.

"Jadi Pras salah, kalau dia mau supaya enggak ada paripurna. Karena syaratnya untuk dibawa ke paripurna sudah cukup. Kita dukung dibawa ke paripurna bukan dukung HMP," ujar Bestari.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan hanya ada dua fraksi di DPRD yang menolak untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan angket. Dua fraksi itu adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Hanura.

"Mengenai masalah angket, dua fraksi menolak. Dua fraksi itu PDIP sama Hanura. Yang lainnya memutuskan untuk melanjutkan dengan HMP," ujar Prasetio di Gedung DPRD DKI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ibu yang Cabuli Anaknya di Tangsel Menyerahkan Diri ke Polisi

Ibu yang Cabuli Anaknya di Tangsel Menyerahkan Diri ke Polisi

Megapolitan
Marak Pelat Nomor Palsu di Jakarta, Pedagang: Saya Enggak Berani Kalau Tak Sesuai STNK

Marak Pelat Nomor Palsu di Jakarta, Pedagang: Saya Enggak Berani Kalau Tak Sesuai STNK

Megapolitan
Kabel di Jalan Ahmad Yani Bogor Semrawut, Warga Khawatir Bahayakan Pengguna Jalan

Kabel di Jalan Ahmad Yani Bogor Semrawut, Warga Khawatir Bahayakan Pengguna Jalan

Megapolitan
Cita-cita sejak Kecil Buat Pemilik Pajero Dikejar Polisi di Tol Jatiasih lalu Ditilang

Cita-cita sejak Kecil Buat Pemilik Pajero Dikejar Polisi di Tol Jatiasih lalu Ditilang

Megapolitan
Bocah di Bekasi Tewas di Lubang Galian Air, Polisi Temukan Indikasi Praktik Dukun di Rumah Pelaku

Bocah di Bekasi Tewas di Lubang Galian Air, Polisi Temukan Indikasi Praktik Dukun di Rumah Pelaku

Megapolitan
Tolak Tapera, Pekerja Singgung Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

Tolak Tapera, Pekerja Singgung Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

Megapolitan
Bocah di Bekasi yang Ditemukan Dalam Lubang Galian Air Diduga Tewas karena Dibekap

Bocah di Bekasi yang Ditemukan Dalam Lubang Galian Air Diduga Tewas karena Dibekap

Megapolitan
Saat Orang Berlomba-lomba Ingin Jadi Pejabat di Jalanan, Gunakan Pelat Dinas Palsu agar Bebas Hambatan...

Saat Orang Berlomba-lomba Ingin Jadi Pejabat di Jalanan, Gunakan Pelat Dinas Palsu agar Bebas Hambatan...

Megapolitan
Tolak Tapera, Warga: Kesannya kayak Dipaksa Punya Rumah, padahal Masih Banyak Kebutuhan Lain

Tolak Tapera, Warga: Kesannya kayak Dipaksa Punya Rumah, padahal Masih Banyak Kebutuhan Lain

Megapolitan
Dharma Pongrekun-Kun Wardana Diminta Perbaiki Data 500.000 Pendukung untuk Bisa Maju pada Pilkada DKI 2024

Dharma Pongrekun-Kun Wardana Diminta Perbaiki Data 500.000 Pendukung untuk Bisa Maju pada Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Pemerintah Disarankan Memperbesar Subsidi Rumah Dibanding Mewajibkan Tapera

Pemerintah Disarankan Memperbesar Subsidi Rumah Dibanding Mewajibkan Tapera

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 3 Juni 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 3 Juni 2024

Megapolitan
Hilang 3 Hari, Bocah Perempuan di Bekasi Ditemukan Tewas di Dalam Lubang Galian Air

Hilang 3 Hari, Bocah Perempuan di Bekasi Ditemukan Tewas di Dalam Lubang Galian Air

Megapolitan
Warga: Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah, Masyarakat Cuma Jadi Roda Pemenuh Hasrat Kekuasaan

Warga: Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah, Masyarakat Cuma Jadi Roda Pemenuh Hasrat Kekuasaan

Megapolitan
Daftar Lokasi SIM Keliling Jakarta 3 Juni 2024

Daftar Lokasi SIM Keliling Jakarta 3 Juni 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com