Lika-liku Mengurus Jaminan Sosial

Pukul 14.00, Rustam (53) masuk ke ruang pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan bertanya kepada satpam yang berjaga di pintu masuk. Satpam tersebut lalu memberikan beberapa formulir yang harus diisi sebelum diserahkan kepada petugas.

"Saya ngurus (kartu BPJS) untuk anak kedua saya. Dia sekarang di rumah sakit," ujar Rustam. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek itu mengatakan, anak lelakinya, Suhadi Rustanto (17), demam berdarah sejak dua hari sebelumnya.

Rustam sudah mengurus pembuatan kartu BPJS sejak pukul 08.00. Warga Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, itu mengurus kartu untuk penerima bantuan iuran, yaitu jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan warga tidak mampu yang iurannya dibayar pemerintah. Untuk itu, ia harus mengurus surat pengantar dari RT, RW, kelurahan, dinas sosial, dan wali kota.

Satu jam kemudian, bapak dua anak itu diminta membayar uang iuran pertama senilai Rp 25.500 ke Bank BRI, BNI, atau Mandiri. Rustam pun pergi mencari bank terdekat yang masih melayani transaksi. Pukul 15.30, ia baru kembali lagi ke kantor BPJS.

Selain membuat kartu, ada juga warga yang menonaktifkan kartu BPJS karena memiliki kartu ganda. Warga yang tinggal di Jalan KS Tubun, Jakarta Barat, Kusuma, menonaktifkan kartu BPJS milik anaknya.

"Anak saya dapat kartu dari tempat kerjanya. Jadi kartu BPJS mandirinya saya nonaktifkan," ujarnya.

Setelah bertanya kepada satpam, Kusuma diarahkan ke lantai dua untuk menemui bagian keuangan. Satu jam kemudian, dia membawa tanda bukti BPJS mandiri yang telah dilunasi dan ditutup. Selain itu, kartu baru yang dibuatkan kantor anaknya juga sudah diaktifkan.

Untuk membuat kartu BPJS mandiri, warga harus membawa fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi KTP, fotokopi surat nikah, fotokopi akta kelahiran anak, fotokopi buku rekening tabungan, pasfoto, dan wajib mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam KK.

"Kartu BPJS mandiri biasanya baru aktif tujuh hari setelah pengurusan," ujar Tajudin, petugas keamanan yang memberikan penjelasan kepada warga di kantor itu.

Antre berjam-jam

Di tempat lain, warga mengeluhkan waktu tunggu pendaftaran BPJS Kesehatan yang berjam-jam dan sangat menyiksa.

Derly Tamara (23), warga Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengantre hampir 5 jam untuk menunggu proses pembuatan kartu BPJS Kesehatan. "Saya datang sejak pukul 09.45 dan baru selesai pukul 14.30. Waktu tunggu selama itu tentu sangat menyiksa," ujarnya di Kantor BPJS Kesehatan Bogor, Kamis (30/4).

Dia berharap, pihak BPJS dapat menambah petugas pendaftaran sehingga dapat mengurangi waktu tunggu. "Petugasnya harus ditambah. Sebenarnya pembuatan kartunya tak sampai 30 menit. Namun, karena yang mengantre ratusan, menunggunya jadi lama," ujarnya.

Derly membayar Rp 130.000 untuk mendaftarkan BPJS Kesehatan kelas III bagi lima anggota keluarganya. Akibat waktu tunggu yang terlalu lama, aktivitasnya, baik pekerjaan maupun urusan keluarga, menjadi terganggu.

Waktu tunggu yang lebih lama dialami Mahmun (61), warga Cimanggis, saat mendaftarkan BPJS Kesehatan cucunya. Dia bahkan berada di lokasi pendaftaran sejak pukul 04.00. Namun, karena terdapat kesalahan data, dia harus melakukan perbaikan ke dinas sosial sehingga harus kembali mengantre dari awal.

"Saya kembali lagi kemari (lokasi pendaftaran) pukul 11.00 dan nomor antrean saya sudah 197. Padahal, saat pertama kali datang, saya dapat nomor antrean 4. Saya sudah capek bolak-balik, tapi harus ngulang antre dari awal lagi," ungkapnya.

Sugeng (32), warga Ciawi, juga mengeluhkan hal yang sama. Walau sudah mengantre sejak pukul 09.00, dia harus menunggu hingga pukul 14.00. "Aktivitas saya terganggu karena waktu tunggu yang enggak jelas. Ngantrenya juga capek. Untung petugasnya ramah," ujarnya.

Selain waktu tunggu yang lama, pendaftaran BPJS Kesehatan juga mengalami kendala lain, seperti jaringan komputer yang mati tiba-tiba.

"Saya sudah datang kemari, Senin (27/4). Tetapi, kata petugas BPJS, jaringannya mati sehingga pendaftaran tidak bisa dilakukan," ujarnya.

Sugeng berharap, pengelola BPJS dapat segera menemukan solusi waktu tunggu yang lama tersebut sehingga tidak mengganggu aktivitas warga yang hendak mendaftar.

Selain waktu tunggu yang lama dan jaringan yang terputus, tempat mengantre pendaftaran juga harus lebih diperhatikan. Di Kantor BPJS Bogor, warga mengantre di halaman kantor. Walau sudah dipasang tenda, tetap saja warga masih kepanasan. Apalagi, lokasinya berada di pinggir jalan umum sehingga terpolusi debu kendaraan.

Sebagian warga Kota Tangerang Selatan, terutama yang mengurus BPJS secara pribadi atau mandiri, juga mengeluhkan ribetnya proses pembuatan kartu jaminan kesehatan tersebut.

Mereka datang mengambil dan mengisi formulir di Kantor Perwakilan BPJS di Taman Tekno, Serpong, Tangerang Selatan. Setelah mengisi formulir itu, warga yang harus memiliki rekening di salah satu dari tiga bank pemerintah, yakni BRI, BNI, atau Mandiri, wajib membayar dana BPJS ke salah satu dari tiga bank itu.

Selanjutnya, mereka harus kembali lagi ke kantor perwakilan BPJS untuk memasukkan bukti pembayaran dan menerima kartu anggota.

"Saya datang ke kantor BPJS pagi. Ambil nomor dan antre. Begitu selesai mengisi dan memasukkan formulir, saya ke bank keluar dari kompleks perkantoran. Begitu balik lagi, siang hari saya harus mengambil nomor dan antre untuk mendapatkan kartu BPJS. Ribet," kata Merry Linawati (50), warga Pamulang yang mengurus BPJS cucunya, Keyla (2), akhir Mei lalu. (PIN/B06/B07)

----------------------

Artikel ini sebelumnya ditayangkan di harian Kompas edisi Selasa, 9 Juni 2015, dengan judul "Lika-liku Mengurus Jaminan Sosial".