"Polisi profesional ya, cara memeriksanya sangat normatif. Enggak ada tekanan, enggak ada bentakan. Bahkan, mereka normatif saja," kata Lulung di Gedung DPRD, Selasa (9/6/2015).
"Saya jelaskan apa yang saya tahu dan saya juga katakan sejujurnya kalau saya enggak tahu," ujar Lulung yang dimintai keterangan terkait kasus pengadaan alat uninteruptible power supply (UPS).
Dia juga tidak menyesali lagi mengenai langkah yang diambil polisi dalam menggeledah ruangannya.
Kini, Lulung tidak ingin berlarut-larut membicarakan kasus ini. Dia mengaku mengambil hikmah dari masalah ini supaya tidak terjadi lagi pada kemudian hari. "Yang penting besok kita harus lebih teliti kalau Pemda beli barang," ujar Lulung.
Lulung berpesan kepada pihak eksekutif untuk berhati-hati dalam melakukan pengadaan barang. Pemerintah Provinsi DKI harus mencantumkan harga langsung dari pabriknya.
Dia juga menyarankan kepada Pemprov DKI untuk meninjau langsung kantor-kantor pemenang lelang tersebut. Kemudian, perusahaan pemenang lelang itu pun harus diperiksa legalitasnya dan jumlah aset yang dimiliki.
Lulung mengatakan, hal itu perlu dilakukan agar kejadian seperti UPS saat ini tidak terulang kembali. "Gubernur juga harus ikut memperhatikan agar tidak dinilai melakukan pembiaran," ujar Lulung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.