Lulung: "Ngapain" Gue Terus yang Dibawa-bawa?

Kompas.com - 10/06/2015, 10:04 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana di ruang kerjanya, Selasa (9/6/2015). Jessi Carina Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana di ruang kerjanya, Selasa (9/6/2015).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana mengaku bingung dengan pemberitaan bahwa dirinya akan diperiksa terkait kasus pengadaan printer dan scanner.

"Kan wartawan pada nanya ke penyidik, 'Pak, kalau gitu nanti bisa manggil Haji Lulung?', ngapain gue terus yang dibawa-bawa, ha-ha-ha," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Lulung mengatakan akan menjadikan hal ini sebagai sebuah pelajaran saja. Meski sempat kesal dengan wartawan yang meliput kasus pengadaan UPS ini, Lulung mengaku mendapat pelajaran dari wartawan juga.

"Saya kan dapat pelajaran dari teman-teman, saya disuruh hadapi saja, ya saya hadapilah," ujar Lulung.

Sebelumnya, Abraham Lunggana alias Lulung dalam waktu dekat ini bakal dipanggil penyidik di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri. Lulung diperiksa dalam perkara korupsi pengadaan printer dan scanner.

"Nanti kalau memang sudah saatnya, (Lulung) dipanggil, kami panggil," ujar Direktur Tipikor Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Ahmad Wiyagus di kantornya, Jumat (29/5/2015).

Saat ini, penyidik di Dittipikor Bareskrim Polri tengah mengusut kasus dugaan korupsi melalui pengadaan printer dan scanner di 25 SMAN/SMKN di Jakarta Barat. Perkara ini sudah masuk ke tingkat penyidikan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Megapolitan
PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

Megapolitan
Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Megapolitan
BMKG: Siang Nanti Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

BMKG: Siang Nanti Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

Megapolitan
Selama PSBB, Hanya Ada 7 Keberangkatan Kereta Jarak Jauh dari Jakarta

Selama PSBB, Hanya Ada 7 Keberangkatan Kereta Jarak Jauh dari Jakarta

Megapolitan
Warga Dilarang Berkerumun Lebih dari 5 Orang Selama PSBB

Warga Dilarang Berkerumun Lebih dari 5 Orang Selama PSBB

Megapolitan
Selain Jam Operasional, Jumlah Penumpang di KRL Juga Dibatasi Selama PSBB

Selain Jam Operasional, Jumlah Penumpang di KRL Juga Dibatasi Selama PSBB

Megapolitan
Selama PSBB Jakarta, Penumpang Mobil Pribadi Dibatasi Hanya 50 Persen

Selama PSBB Jakarta, Penumpang Mobil Pribadi Dibatasi Hanya 50 Persen

Megapolitan
Semua Fasilitas Umum Ditutup Selama PSBB di Jakarta, Tak Boleh Ada Kerumunan

Semua Fasilitas Umum Ditutup Selama PSBB di Jakarta, Tak Boleh Ada Kerumunan

Megapolitan
Selama PSBB Jakarta, Kendaraan Pribadi Hanya Boleh Diisi Penumpang 50 Persen

Selama PSBB Jakarta, Kendaraan Pribadi Hanya Boleh Diisi Penumpang 50 Persen

Megapolitan
Anies: PSBB Keputusan Besar, tetapi Bukan Keputusan yang Berat

Anies: PSBB Keputusan Besar, tetapi Bukan Keputusan yang Berat

Megapolitan
Selama PSBB, Anies Minta Kegiatan Ibadah dan Keagamaan Dilakukan di Rumah

Selama PSBB, Anies Minta Kegiatan Ibadah dan Keagamaan Dilakukan di Rumah

Megapolitan
Anies: Jadikan PSBB untuk Mempererat Solidaritas, Bukan Penderitaan

Anies: Jadikan PSBB untuk Mempererat Solidaritas, Bukan Penderitaan

Megapolitan
Berlaku 14 Hari, Penerapan PSBB di Jakarta Sampai 23 April 2020

Berlaku 14 Hari, Penerapan PSBB di Jakarta Sampai 23 April 2020

Megapolitan
Langgar PSBB di Jakarta, Warga Bisa Kena Denda hingga Sanksi Pidana

Langgar PSBB di Jakarta, Warga Bisa Kena Denda hingga Sanksi Pidana

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X