Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kota Tangerang: Operasikan RSUD Tanpa Kelas

Kompas.com - 10/06/2015, 15:00 WIB

Kepada petugas di bagian pelayanan pendaftaran pasien, yang menggunakan seragam batik bertepatan hari batik se-Kota Tangerang, Faisal memastikan bisa menjalani pengobatan dan perawatan di rumah sakit itu. Pihak pelayanan mengatakan, dijamin pelayanan pengobatan dan rawat inap gratis.

Baik Rohyatul maupun Rohmah bersama suami mereka berterima kasih karena persalinan lancar. Mereka juga mendapat pelayanan baik selama rawat inap serta tidak dipungut biaya.

Surat rujukan

Kepala Instalasi Manajemen Rekam Medis dan Instalasi Kesehatan RSUD Kota Tangerang Romaden Marbun membenarkan bahwa pasien pengguna multiguna dan JPKMKT (warga Kota Tangerang) serta BPJS harus menyertakan sejumlah persyaratan ketika akan mendapat perawatan jalan ataupun inap secara gratis di rumah sakit ini.

Mereka diwajibkan menyertakan masing-masing empat lembar untuk surat rujukan dari puskesmas, KK dan KTP Kota Tangerang, atau BPJS. Persyaratan ini hanya sekali diserahkan kepada petugas sewaktu mendaftar di setiap poli. Petugas akan melihat validasi KTP dan KK atau BPJS.

"Bukan hanya warga Kota Tangerang yang dilayani di RSUD ini. Dalam sejumlah kasus mendesak, seluruh warga dari wilayah Indonesia dapat dilayani di RSUD ini," papar Marbun.

RSUD tanpa kelas milik Pemerintah Kota Tangerang mulai beroperasi sejak Maret 2014. Seremoni tidak mengundang Menteri Kesehatan serta pejabat negara dan Provinsi Banten untuk meresmikannya. Saat itu, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah memilih mengajak masyarakat untuk bersama-sama meresmikan rumah sakit tersebut. Alasannya cukup sederhana karena itu adalah rumah sakit rakyat.

Membangun kota cerdas tidak hanya semata membutuhkan warga yang sehat. Akan tetapi, dalam memberikan pelayanan terhadap warganya, pemerintah harus menyajikan data terlengkap, tercepat, transparan, dan mudah diakses. Makanya, dibutuhkan data yang bersinergi dan terintegrasi.

Ketua Dewan Teknologi Informatika dan Komunikasi Daerah (Detikda) Kota Tangerang Prof Harjanto Prabowo mengatakan, para ilmuwan di kota pendidikan ini sangat mendukung konsep kota cerdas yang dibangun Pemerintah Kota Tangerang melalui LIVE atau hidup (livable/layak huni, investable/layak berinvestasi, visitable/layak dikunjungi, dan e-city berbasis teknologi/elektronik).

Arief mengatakan, partisipasi dari para ilmuwan ini dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan alam yang dimiliki untuk menggabungkan 89 aplikasi di SKPD se-Kota Tangerang menjadi satu dan terpadu, saling bersinergi dan terintegrasi untuk mempercepat layanan publik.

Pengamat ekonomi publik dari UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan, Djaka Badranaya, mengatakan, keberhasilan pembangunan kota selama lima tahun memimpin, wali kota itu melakukan banyak hal yang baik dengan menumbuhkan kepedulian warganya untuk bangun kota. Jika kepedulian membangun kota sudah tumbuh di tengah masyarakat, akan lebih mudah membangun kotanya dalam waktu yang panjang.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 10 Juni 2015, di halaman 22 dengan judul "Operasikan RSUD Tanpa Kelas".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

5 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang Berhasil Dievakuasi, Polisi: Mayoritas Menderita Luka Bakar

5 Korban Kebakaran Toko Bingkai di Mampang Berhasil Dievakuasi, Polisi: Mayoritas Menderita Luka Bakar

Megapolitan
7 Orang Masih Terjebak dalam Kebakaran Toko Bingkai di Mampang Prapatan

7 Orang Masih Terjebak dalam Kebakaran Toko Bingkai di Mampang Prapatan

Megapolitan
Karyawan Gedung Panik dan Berhamburan Keluar Saat Toko Bingkai di Mampang Prapatan Kebakaran

Karyawan Gedung Panik dan Berhamburan Keluar Saat Toko Bingkai di Mampang Prapatan Kebakaran

Megapolitan
Harga Bahan Dapur Naik Turun, Pedagang Pasar Perumnas Klender: Alhamdulillah Masih Punya Pelanggan Setia

Harga Bahan Dapur Naik Turun, Pedagang Pasar Perumnas Klender: Alhamdulillah Masih Punya Pelanggan Setia

Megapolitan
Pengemudi Fortuner Arogan Gunakan Pelat Dinas Palsu, TNI: Melebihi Gaya Tentara dan Rugikan Institusi

Pengemudi Fortuner Arogan Gunakan Pelat Dinas Palsu, TNI: Melebihi Gaya Tentara dan Rugikan Institusi

Megapolitan
Banyak Warga Menonton Kebakaran Toko Bingkai, Lalin di Simpang Mampang Prapatan Macet

Banyak Warga Menonton Kebakaran Toko Bingkai, Lalin di Simpang Mampang Prapatan Macet

Megapolitan
Pemkot Bogor Raih 374 Penghargaan Selama 10 Tahun Kepemimpinan Bima Arya

Pemkot Bogor Raih 374 Penghargaan Selama 10 Tahun Kepemimpinan Bima Arya

Megapolitan
Kena Batunya, Pengemudi Fortuner Arogan Mengaku Keluarga TNI Kini Berbaju Oranye dan Tertunduk

Kena Batunya, Pengemudi Fortuner Arogan Mengaku Keluarga TNI Kini Berbaju Oranye dan Tertunduk

Megapolitan
Toko Pigura di Mampang Prapatan Kebakaran

Toko Pigura di Mampang Prapatan Kebakaran

Megapolitan
Puspom TNI: Purnawirawan Asep Adang Tak Kenal Pengemudi Fortuner Arogan yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Puspom TNI: Purnawirawan Asep Adang Tak Kenal Pengemudi Fortuner Arogan yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Megapolitan
Pemilik Khayangan Outdoor: Istri Saya Langsung Nangis Saat Tahu Toko Dibobol Maling

Pemilik Khayangan Outdoor: Istri Saya Langsung Nangis Saat Tahu Toko Dibobol Maling

Megapolitan
Puluhan Barang Pendakian Digondol Maling, Toko 'Outdoor' di Pesanggrahan Rugi Hingga Rp 10 Juta

Puluhan Barang Pendakian Digondol Maling, Toko "Outdoor" di Pesanggrahan Rugi Hingga Rp 10 Juta

Megapolitan
Ratusan Orang Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Ratusan Orang Jadi Korban Penipuan Program Beasiswa Doktoral di Filipina

Megapolitan
Sejumlah Tokoh Bakal Berebut Tiket Pencalonan Wali Kota Bogor Lewat Gerindra

Sejumlah Tokoh Bakal Berebut Tiket Pencalonan Wali Kota Bogor Lewat Gerindra

Megapolitan
Alasan Warga Masih 'Numpang' KTP DKI: Saya Lebih Pilih Pendidikan Anak di Jakarta

Alasan Warga Masih "Numpang" KTP DKI: Saya Lebih Pilih Pendidikan Anak di Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com