Pengelola Mengaku Kalah Galak dari Pedagang dan PMKS di TPU Karet Bivak

Kompas.com - 14/06/2015, 17:34 WIB
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi Taman Permakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat, semakin ramai dengan pedagang dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) menjelang bulan Ramadhan. Ramainya orang yang melakukan ziarah kubur menjadi peruntungan tersendiri bagi mereka di sana.

Menurut Kepala Seksi Taman Permakaman Umum (TPU) Suku Dinas Pertamanan dan Permakaman Jakarta Pusat Dudung, hal tersebut masih menjadi masalah utama.

Pihak Sudin mengaku kesulitan mencari solusi agar area makam tidak dijadikan tempat berjualan dan tempat untuk meminta sedekah. [Baca: "Ziarah ke Makam Kok Kayak ke Pasar Malam Saja"]

"Beberapa peziarah merasa terganggu. Upaya kita juga masih belum maksimal. Karena setiap tahun selalu seperti itu. Malahan pedagang sama kita galakan dia," kata Dudung, Minggu (14/6/2015).

Masalah lain yang kemudian muncul setelah kehadiran pedagang dan PMKS adalah sampah. Volume sampah yang dikumpulkan petugas permakaman semakin banyak seiring dengan bertambahnya pedagang dan PMKS di sana.

Menurut Dudung, penjaga makam di TPU Karet Bivak ada 26 orang ditambah dengan petugas keamanan sebanyak enam orang. Mereka semua berstatus pekerja harian lepas (PHL).

Meski demikian, Dudung merasa di sana masih kekurangan petugas. Masalah lain yang juga mendasar adalah soal parkir.

Dudung mengakui, untuk hari-hari seperti menjelang bulan Ramadhan, peziarah semakin meningkat. Sedangkan lahan parkir yang disediakan tidak mencukupi, sehingga peziarah terpaksa parkir di sebelah kiri badan jalan.

"Kita kan sifatnya menerima tamu, tidak bisa membatasi orang mau datang. Solusinya, kita harus koordinasi lebih lanjut sama pihak Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI," kata Dudung.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pernah mengimbau warga agar tidak memberi sedekah kepada PMKS. Untuk meminimalisir keberadaan PMKS di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI juga telah menyediakan formulir yang harus diisi PMKS pendatang.

PMKS yang terjaring oleh Satpol PP dan Dinas Sosial DKI diwajibkan mengisi sebuah formulir. Formulir itu berisi pernyataan yang menyebutkan tidak akan kembali lagi ke Jakarta untuk mengemis.

Apabila datang lagi dan ketahuan, maka pengemis akan digugat ke kepolisian dan dipidanakan. Keberadaan PMKS sendiri melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Soal formulir itu, Dudung mengaku belum tahu dan belum diinformasikan. Menurut dia, hal itu menjadi kewenangan Satpol PP dan Dinas Sosial DKI untuk menindak. "Kita wewenangnya hanya memberi imbauan, secara persuasif saja," kata Dudung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditawari Jual Minyak Goreng Curah dengan Untung Rp 500 per Liter, Pedagang: yang Mau Bungkus Siapa?

Ditawari Jual Minyak Goreng Curah dengan Untung Rp 500 per Liter, Pedagang: yang Mau Bungkus Siapa?

Megapolitan
Pemkot Tangsel Akan Pasang 1.750 Lampu Jalan Selama 2022

Pemkot Tangsel Akan Pasang 1.750 Lampu Jalan Selama 2022

Megapolitan
30 Kontrakan di Kebayoran Lama Terbakar, 150 Orang Ditampung di Balai RW

30 Kontrakan di Kebayoran Lama Terbakar, 150 Orang Ditampung di Balai RW

Megapolitan
Ganjil Genap di Jakarta Bakal Ditingkatkan Menjadi 25 Ruas Jalan

Ganjil Genap di Jakarta Bakal Ditingkatkan Menjadi 25 Ruas Jalan

Megapolitan
30 Rumah Kontrakan di Kebayoran Lama Terbakar, Diduga akibat Korsleting

30 Rumah Kontrakan di Kebayoran Lama Terbakar, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
Kolonel Priyanto Mengaku Tak Punya Niat dan Motif Membunuh Sejoli Handi-Salsabila karena Tidak Kenal

Kolonel Priyanto Mengaku Tak Punya Niat dan Motif Membunuh Sejoli Handi-Salsabila karena Tidak Kenal

Megapolitan
Anies Sampaikan Pesan untuk Pemimpin Jakarta di Masa Depan, Ini Isinya

Anies Sampaikan Pesan untuk Pemimpin Jakarta di Masa Depan, Ini Isinya

Megapolitan
Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jabodetabek

Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jabodetabek

Megapolitan
Berharap Ajang Formula E jakarta Sukses, Anies: Untuk Nama Baik Indonesia di Kancah Dunia

Berharap Ajang Formula E jakarta Sukses, Anies: Untuk Nama Baik Indonesia di Kancah Dunia

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 1, Anies Berharap Kondisi Pandemi Terus Membaik

Jakarta PPKM Level 1, Anies Berharap Kondisi Pandemi Terus Membaik

Megapolitan
Ini 8 Polwan yang Dilantik sebagai Kapolsek di Wilayah Polda Metro Jaya

Ini 8 Polwan yang Dilantik sebagai Kapolsek di Wilayah Polda Metro Jaya

Megapolitan
Harga Minyak Goreng Curah Sesuai HET di Tangsel Belum Merata

Harga Minyak Goreng Curah Sesuai HET di Tangsel Belum Merata

Megapolitan
Kolonel Priyanto Ragukan Hasil Visum Penyebab Kematian Handi Saputra

Kolonel Priyanto Ragukan Hasil Visum Penyebab Kematian Handi Saputra

Megapolitan
Kakek 69 Tahun Gagalkan Pencurian Motor di Bekasi, Pelaku Dipukul hingga Jatuh

Kakek 69 Tahun Gagalkan Pencurian Motor di Bekasi, Pelaku Dipukul hingga Jatuh

Megapolitan
KTP Jadi Syarat Beli Minyak Goreng Curah Subsidi, Pedagang: Saya Cancel, Ribet

KTP Jadi Syarat Beli Minyak Goreng Curah Subsidi, Pedagang: Saya Cancel, Ribet

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.