Komisi D DPRD DKI Tunggu Presentasi Pemprov DKI soal LRT

Presentasi Pemprov DKI diwakilkan oleh Deputi Gubernur bidang Industri Perdagangan dan Transportasi Sutanto Soehodho bersama Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI.

Menurut Sanusi, yang merupakan anggota Fraksi Partai Gerindra, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merencanakan pembangunan infrastruktur LRT menggunakan APBD. 

"Kalau mau menggunakan APBD, ya harus dipresentasikan dulu ke dewan. Setahu saya, belum ada presentasi pihak eksekutif kepada DPRD, apalagi kan LRT menggunakan APBD," kata Sanusi, Minggu (15/6/2015). 

Sanusi menilai, seharusnya pimpinan DPRD dapat menginisiasi LRT menjadi sebuah materi pembahasan yang besar. Presentasi itu seharusnya tidak hanya dilakukan kepada Komisi B yang membidangi transportasi saja.

"Kalau Komisi B itu cuma persoalan managerial dan ekonominya saja. Kalau sudah berhubungan dengan infrastruktur, ya harus dikomunikasikan ke Komisi D dan untuk anggaran dipresentasikan ke Komisi C."

"Kalau dimungkinkan DPRD membentuk pansus juga enggak apa-apa, toh roh nya sama untuk pembangunan LRT," kata adik Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik itu. 

Sanusi menjelaskan, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017, untuk mengatasi kemacetan paling utama adalah meningkatkan moda transportasi massal oleh Pemprov DKI.

Permasalahannya, kata Sanusi, pembangunan LRT belum tercantum di dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Moda transportasi massal berbasis rel yang sudah tercantum dalam RTRW dan RDTR adalah monorel serta MRT (Mass Rapid Transit).

"Padahal payung hukum Pemprov DKI untuk membangun infrastruktur adalah RTRW Perda Nomor 1 Tahun 2012 dan Perda Nomor 1 Tahun 2014. Kemudian DED (detail engineering design)-nya ada enggak? Kalau enggak ada DED, dasar membangun LRT apa? Kalau anggarannya multiyears, harus dibentuk pansus (LRT), untuk menjamin keterlangsungan penganggaran tahun berikutnya," kata Sanusi. 

Sebelumnya, Basuki mengatakan, sebagian anggota DPRD DKI telah menyepakati pembangunan moda transportasi massal LRT. Rencananya Basuki akan mengalokasikan Rp 500 miliar dari APBD Perubahan 2015 untuk pembangunan jalan koridor I (Kelapa Gading-Kebayoran Lama) dan pada APBD 2016, akan dialokasikan anggaran yang lebih besar lagi.

Ia menargetkan akhir tahun ini, pembangunan infrastruktur LRT sudah dapat dilaksanakan. Adapun Pemprov DKI berencana membangun LRT di tujuh koridor.

Ketujuh koridor itu, yakni Kebayoran Lama-Kelapa Gading (21,6 km), Tanah Abang-Pulo Mas (17,6 km), Joglo-Tanah Abang (11 km), Puri Kembangan-Tanah Abang (9,3 km), Pesing-Kelapa Gading (20,7 km), Pesing-Bandara Soekarno-Hatta (18,5 Km), dan Cempaka Putih-Ancol (10 km). Basuki menargetkan tiap tahun rampung satu pembangunan koridor LRT.

Basuki juga telah mengoordinasikan pembangunan LRT ini kepada Presiden Joko Widodo.