Ia mengimbau Basuki untuk menggerakkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, seperti Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dan Dinas Pekerjaan Umum DKI untuk duduk bersama Polda Metro Jaya.
"Bidang kemacetan lalu lintas itu kan bukan hanya tugas polisi, tetapi Dishub juga berperan, kemudian ada rekayasan jalan, dan lain-lain. Kita harus duduk bersama untuk memahami akar masalah tentang titik kemacetan," kata Tito seusai bertemu Basuki, di Balai Kota, Senin (15/6/2015).
Setelah itu, kedua instansi pemerintahan itu bisa memutuskan konsep-konsep yang dapat diimplementasikan untuk meminimalkan kemacetan. Langkah awalnya adalah memperbanyak serta memperkuat anggota kepolisian di titik rawan kemacetan.
Ada beberapa tempat yang mendapat pengaturan atau rekayasa arus lalu lintas, dan ada juga beberapa wilayah lainnya sudah tidak bisa diatur, antara lain karena adanya penumpukan kendaraan di persimpangan jalan raya.
"Sebetulnya, konsep penuntasan kemacetan sudah ada di Pak Gubernur, dan tinggal diimplementasikan kembali. Polda akan memperbanyak anggota di titik rawan kemacetan karena ada beberapa tempat yang perlu fokus pengaturan arus lalu lintas, dan ini kami lakukan dengan stakeholder terkait, termasuk Dishub. Saya kira ini langkah kami (meminimalkan kemacetan Jakarta)," kata Tito.
Mantan Kepala Densus 88 itu juga telah mengambil kebijakan penghapusan pelaksanaan apel pagi setiap Senin. Langkah tersebut diubah dengan langsung turun ke jalan mengawasi arus lalu lintas di Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.