Ini Nasihat Lulung untuk Ahok agar Tak Ada Korupsi di Pemprov DKI

"Eksekutornya kan di eksekutif, harusnya pas mau lelang Pak Ahok harus manggil (SKPD) dulu. Eh, pabriknya mana? Verifikasi PT sudah belum? PT-nya benar enggak? Hak pendirian dan keberadaan kantornya ada enggak?" ujar Lulung di Bareskrim Polri, Senin (15/6/2015).

"Jangan kayak sekarang. Kalau kata orang Sunda itu 'euweuh', enggak ada perusahaannya, tetapi bisa menang tender. Inilah pengalaman kita bersama-sama," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Lulung mengatakan, karena longgarnya pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang, muncul peluang penggelembungan anggaran pengadaan tersebut. Dia berharap Ahok melakukan pengetatan pengadaan barang dan jasa. Pernyataan Lulung diakuinya sebagai bentuk rasa lelahnya harus menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri atas perkara dugaan korupsi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada hari ini, Lulung diperiksa atas dua perkara, yakni pengadaan UPS dan printer serta scanner.

"Ya harus dibenahi. Kalau begini kan nyusahin orang namanya. Saya harus diperiksa lama begini," ujar Lulung.