"Eksekutornya kan di eksekutif, harusnya pas mau lelang Pak Ahok harus manggil (SKPD) dulu. Eh, pabriknya mana? Verifikasi PT sudah belum? PT-nya benar enggak? Hak pendirian dan keberadaan kantornya ada enggak?" ujar Lulung di Bareskrim Polri, Senin (15/6/2015).
"Jangan kayak sekarang. Kalau kata orang Sunda itu 'euweuh', enggak ada perusahaannya, tetapi bisa menang tender. Inilah pengalaman kita bersama-sama," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Lulung mengatakan, karena longgarnya pengawasan atas pelaksanaan pengadaan barang, muncul peluang penggelembungan anggaran pengadaan tersebut. Dia berharap Ahok melakukan pengetatan pengadaan barang dan jasa. Pernyataan Lulung diakuinya sebagai bentuk rasa lelahnya harus menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri atas perkara dugaan korupsi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pada hari ini, Lulung diperiksa atas dua perkara, yakni pengadaan UPS dan printer serta scanner.
"Ya harus dibenahi. Kalau begini kan nyusahin orang namanya. Saya harus diperiksa lama begini," ujar Lulung.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.